Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan resmi menyepakati penetapan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ketetapan ini dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang DPRD Tabanan, pada Kamis (23/7/2026).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa dan dihadiri oleh Anggota DPRD, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tabanan.

Adapun empat regulasi strategis yang resmi disetujui bersama tersebut meliputi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046, Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebelum pengambilan keputusan, Badan Anggaran (Banggar), Pansus I, dan Pansus II DPRD Tabanan menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan secara rinci. 

Dalam penyampaian laporan Banggar, Sekretaris Banggar yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Budi Artana memaparkan hasil pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Banggar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Tabanan atas keberhasilannya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI 12 kali berturut-turut.

Selain apresiasi, Banggar mendorong Pemkab Tabanan untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui efisiensi sistem pengelolaan keuangan yang efektif, salah satunya pemanfaatan teknologi digital pada objek pajak dan retribusi daerah. “Kami berharap (ranperda) yang baru saja disetujui ini segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) agar implementasinya berjalan optimal,” ujarnya.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Tabanan, I Wayan Lara, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap dua draf regulasi, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengenai Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046, Lara menekankan pentingnya implementasi yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini bertujuan agar pembangunan kawasan hunian di Tabanan selama 20 tahun ke depan berlangsung terarah, terkendali, dan berkelanjutan. 

Lara juga memberikan dorongan serupa untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pihaknya mendesak agar Pemkab segera mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat luas setelah teknis pelaksanaannya rampung disusun. “Mendorong agar kedua perda tersebut segera ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan bupati serta disosialisasikan agar dapat diimplementasikan secara efektif,” katanya.

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Tabanan I Gusti Komang Wastana menyampaikan laporan pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Regulasi ini disahkan sebagai payung hukum penanganan bencana yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi risiko wilayah Tabanan. “Mengingat kondisi geografis, klimatologis, dan hidrologis Kabupaten Tabanan yang memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana, keberadaan Perda ini diharapkan mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah,” ujarnya seraya menambahkan pentingnya penguatan peran pemerintah desa, desa adat, lembaga usaha, serta masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. 

Mengakhiri sidang, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Tabanan yang telah merampungkan pembahasan legislasi sesuai mekanisme perundang-undangan. “Sejalan dengan semangat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerja sama DPRD dengan Kepala Daerah harus terus ditingkatkan. Terima kasih atas koordinasi dan kolaborasi yang telah terbangun sebagai pengabdian bersama mewujudkan Tabanan Era Baru yang aman, unggul, dan madani (AUM),” ujarnya. (*/bgn020)26072404

Badung, Baliglobalnews

Dedikasi dan loyalitas dukungan masyarakat kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa (Giriasa) agar kembali memimpin selama dua periode di Gumi Keris Badung, meroket di TPS 18 Alangkajeng, Kecamatan Mengwi, Badung.

Hal itu diungkapkan Kader PDI-Perjuangan Badung I Nyoman Satria, di Badung, Kamis (10/12/20) yang mengapresiasi dukungan masyarakat Kecamatan Mengwi umumnya dan di Alangkajeng khususnya yang totalitas mendukung GiriAsa.

“Ini bukti masyarakat Mengwi umumnya dan di Alangkajeng khususnya, sangat mencintai sosok Giri Prasta dan Ketut Suiasa yang pro rakyat,” ucap Nyoman Satria.

Kemenangan GiriAsa, khususnya di TPS 18 Alangkajeng, Kecamatan Mengwi mencapai 99,19 persen atau bisa dikatakan hampir 100 persen. Kemudian, tercatat dari total pemilih 416 orang yang mendukung pasangan GiriAsa mencapai 368 orang. Sedangkan, yang memilih kotak kosong (koko) hanya 3 orang atau 0,81 persen.

“Hal ini membuktikan, loyalitas kader PDI-Perjuangan di Mengwi tidak diragukan lagi,” ucapnya.

Nyoman Satria yang juga selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung ini mengucapkan terima kasih kepada masyaramat Mengwi yang antusias datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

“Kemenangan GiriAsa untuk periode kedua kali ini merupakan kemenangan masyarakat Badung yang sangat bangga dengan program pro rakyat yang telah dijalankan GiriAsa,” ucap Satria.(bgn008)20121015

Denpasar, Baliglobalnews

Ratusan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari enam lembaga pemasyarakatan di wilayah Bali ikut mencoblos dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. “Semuanya sudah memberikan suaranya sesuai dalam daftar pemilih tetap. Saat mencoblos semuanya diwajibkan menerapkan 3M,” kata Kepala Sub Bagian Humas dan Reformasi Kantor Wilayah Kemenkumham Bali I Putu Surya Dharma saat dikonfirmasi di Denpasar, Rabu.

 Ia mengatakan jumlah keseluruhan warga binaan dari lapas dan rutan di enam kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak, yaitu sekitar 326 warga binaan. Adapun rincian jumlah pemilih dalam lapas yaitu Lapas Kelas IIA Kerobokan ada 78 WBP, Lapas Perempuan 13 WBP, Lapas Tabanan 55 WBP, Rutan Negara 97 WBP, Rutan Bangli 24 WBP, Lapas Karangasem 55 WBP, dan Lapas Narkotika Bangli ada dua WBP.

 “Dari data tersebut ada WBP yang sudah dipindahkan, ada juga yang sudah bebas masa hukumannya. Masing-masing lapas atau rutan, lengkap dengan KPPS dan saksi yang bertugas,” ucap Surya. Ia mengatakan sebelum melakukan pencoblosan, semua WBP diwajibkan menerapkan 3M, mulai dari cuci tangan, dicek suhu tubuhnya, dan jarak duduknya saat menunggu diatur 1 meter.

 Sebelumnya saat dikonfirmasi secara terpisah, Ketua KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta mengatakan untuk Lapas Kelas IIA Kerobokan, KPPS tetap membawa surat suara lebih dari DPT yang ada. Adapun jumlah surat suara lebih yang akan dibawa yakni sebanyak 2,5 persen dari jumlah DPT. “Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi adanya penambahan dan pengurangan jumlah narapidana yang ada di Lapas Kerobokan,” katanya.(bgn123)20120927

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (P3A) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan keterlibatan petugas TPS yang semuanya perempuan di Banjar Kertasari, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali sebagai wujud kesetaraan gender. “Ide ini salah satu inspirasi yang bisa kita tunjukkan dan untuk perwujudan pembangunan inklusif yang berperspektif gender. Ini bisa menjadi inspirasi motivasi dan mendorong tempat-tempat yang lainnya untuk memberikan kesempatan kepada perempuan,” kata Menteri Bintang saat meninjau TPS 17, Banjar Kertasari, Bali, Rabu (9/12).

Ia mengatakan untuk pertama kalinya ada daerah di Indonesia dengan penyelenggara pemilu hingga petugas keamanannya yang semuanya perempuan. Kata dia, kondisi seperti ini semoga dapat terus dipupuk untuk memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan. Sebenarnya, di negara kita konstitusi sudah mengamanatkan bahwa baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama tapi realita, masih ada kesenjangan gender.

“Sehingga di TPS 17 ini ada sesuatu hal baru yang melibatkan penyelenggara pemilunya semua perempuan apakah dari KPPSnya, kemudian saksinya, linmasnya, pengamanannya semua perempuan ini satu hal yang luar biasa,” katanya. Untuk itu, Menteri PPPA meminta kepada penyelenggara pemilu, saksi dari perempuan, pengamanan dari perempuan agar memanfaatkan kesempatan ini dan menunjukkan ketika perempuan diberikan kesempatan bisa mempertanggungjawabkan. 

Ia mengatakan pada kesempatan ini, berada pada situasi berbeda karena pandemi COVID-19, sehingga tantangannya jauh lebih sulit dibandingkan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Selain itu, protokol kesehatan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemilu kali ini untuk mencegah munculnya klaster baru.

“Kita tidak mau pilkada yang serentak ini hampir di 270 ya provinsi, kabupaten/kota ini menjadi klaster baru di masa pandemi. Kalau kita satu sama lain dari tingkat TPS kita sudah mentaati protokol kesehatan mudah-mudahan pilkada berjalan lancar,” katanya. Sementara itu, Kepala Desa Adat Kertasari, I Gede Sulusi mengatakan petugas KPPS semuanya perempuan ini pertama kali sebagai bentuk kesejajaran dalam kehidupan sehari-hari. “Kita ingin memerankan ibu-ibu dalam kegiatan ini supaya kita bisa sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Kita menonjolkan ini karena momennya juga pas Desember kan hari ibu, kita tak akan ada di dunia kalau tak ada ibu. Itu filosofinya,” ucap Sulusi. 

Dalam penyelenggaraan pilkada di Banjar Kertasari ini melibatkan tujuh KPPS, dua saksi, dua pengawas satu polisi wanita. Jumlah pemilih secara keseluruhan di TPS Banjar Kertasari sebanyak 368 orang.(bgn123)20120914

Denpasar, Baliglobalnews

Calon wali kota Denpasar, I Gede Ngurah Ambara Putra, meminta masyarakat Denpasar untuk tetap semangat datang ke tempat pemungutan suara meskipun pesta demokrasi berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

“Pesta demokrasi di masa pandemi, masyarakat mungkin ada keengganan. Walaupun demikian, harapannya masyarakat tetap semangat hadir ke TPS. Bagaimana pun, ini pesta demokrasi rakyat,” kata Ambara Putra, di sela-sela menyalurkan suaranya di TPS 11 Desa Sumerta Kaja, Denpasar, Rabu.

Ambara datang ke TPS dengan berjalan kaki karena lokasi TPS yang berada di Banjar Kerta Bumi, Denpasar, itu terletak tepat di depan rumahnya. Ia menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan pakaian adat Bali berwarna putih dipadukan kain batik dan udeng (ikat kepala) bermotif batik, serta memakai masker.

Pasangan calon wali kota Denpasar nomor urut 2 itu mencoblos dengan didampingi istrinya, Desak Made Sari Saraswati Dewi, yang juga menggunakan pakaian adat bernuansa putih, lengkap dengan memakai masker.

“Kami berharap masyarakat beramai-ramai datang ke TPS untuk merayakan pesta demokrasi dengan menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak,” ujarnya.

Ambara yang berpasangan dengan Made Bagus Kertha Negara ini berharap bisa memenangkan Pilkada Denpasar 2020. “Ya harapannya bisa menang. Semua sudah dijalani, persiapannya sudah dilakukan. Memang waktu kami sangat pendek, tetapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan masyarakat bisa menilai nanti,” ucapnya.

Terkait dengan prediksi perolehan suara, Ambara belum mau merinci. “Nanti kita lihat, situasi seperti ini kadang tidak bisa kita perkirakan, harapannya Tuhan memberikan jalan pada kami untuk memimpin Denpasar,” ujarnya.

Di TPS 11 Banjar (dusun) Kerta Bumi, Desa Sumerta Kaja, Denpasar, tempat Ambara mencoblos tercatat jumlah pemilih di DPT sebanyak 243 orang. Di TPS tersebut pemilih dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Ambara Putra-Kertha Negara diusulkan Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Sedangkan rivalnya, pasangan nomor urut 1 yakni I Gusti Ngurah Jaya Negara dan I Kadek Agus Arya Wibawa, diusulkan PDI Perjuangan, PSI, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

Selain Denpasar, Pilkada Serentak di Provinsi Bali juga dilaksanakan di lima kabupaten lainnya yakni di Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.(bgn123)20120913

Badung, Baliglobalnews

Sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Badung, Putu Parwata, optimis target kemenangan yang dipasang partainya 90 persen tercapai.

Hal itu dikemukakan Parwata yang juga Ketua DPRD Kabupaten Badung itu usai menggunakan hak pilihnya, mencoblos di TPS 24, Banjar Untal Untal, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Rabu (9/12/2020). Parwata datang ke TPS bersama istri dan seorang anaknya sekitar pukul 10.00.

”Sebagai partai politik, tentulah mempunyai target. Jadi, target-target maksimal, yang kita tentukan, khususnya dalam Pilbup periode kedua GiriAsa, tentunya kami harus mencapai target yang maksimal. Bila perlu, melebihi daripada standar nasional yang kita anggap rival. Artinya, sama-sama bertarung pada kotak kosong, sama-sama bertarung pada pilbup, ya kita Badung khususnya, memiliki target 90 persen. Jadi, rasanya saya masih optimis dengan target itu,” tandasnya. (bgn003)20120908

Badung, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menggunakan hak pilihnya di TPS 24, Banjar Untal Untal, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Rabu (9/12/2020) sekitar pukul 10.00. Parwata datang bersama istri dan seorang anaknya.

Parwata usai mencoblos mengatakan berdasarkan hasil pemantauannya, khususnya di Kuta Utara dan Dalung, pada prinsipnya siap sekali. ”Kami sudah memantau TPS, kami sudah berkoordinasi dengan perangkat desa. Mereka memahami makna dan arti sebuah pemilhan. Ini adalah bagian dari partisipasi masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri. Oleh karena itu, kami sebagai Pemerintahan Kabupaten Badung selalu memberikan pengedukasian kepada seluruh masyarakat, kepada perangkat-perangkat desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya hak pilih yang mereka miliki untuk berpartisipasi  membentuk sebuah pemerintahan,” katanya.

Parwata mengungkapkan bahwa menurut undang-undang, penyelenggara pemerintahan itu adalah dari unsur politik. Adanya pemerintahan di kabupaten, provinsi, dan republik ini semuanya berasal dari partai politik. ”Jadi, partai politik mengajak masyarakatnya untuk menentukan sikap. Dengan demikian, kita memberikan edukasi yang baik dan benar dan tepat kepada masyarakat, sehingga mereka tidak terpaksa, tapi adalah satu kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Siapa pilihannya, itu mereka akan memikirkan sendiri, mempertimbangkan sendiri, melogikan sendiri, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Jadi masyarakat mempunyai kebebasan hak untuk menentukan pilihannya,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, kalau melihat grafik statistik pendidikan masyarakat di Badung khususnya, 80-90 persen mereka sudah mengenyam pendidikan, minimal pendidikan wajib. ”Dengan demikian, kemampuan akademik mereka, kemampuan empiris mereka cukup untuk menentukan sikap siapa yang harus dipilih, bagaimana harus memilih. Jadi, partisipasi masyarakat, khususnya Badung, akan jauh lebih baik,” katanya.

Parwata menyatakan analisa dari target pemilih yang hadir di TPS tampaknya akan memenuhi target dari KPU 85 persen. ”Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Ini kan tergantung juga situasi, Covid juga. Itu adalah variabel yang mempengaruhi kedatangan. Tetapi dengan eduasi dari KPU dan Pemerintah, tidak usah paranoid, Semuanya sudah mengikuti protokol kesehatan, dan saya kira aman semua. Semoga itu bisa tercapai,” tandasnya. (bgn003)20120907

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu Putra secara maraton memantau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada Serentak tahun 2020 di Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, hingga Kabupaten Karangasem, Selasa (8/12/2020).

Gubernur di hadapan awak media di Kantor KPU Provinsi Bali mengatakan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem, net) siap dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covif-19.

Gubernur yang juga didampingi Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, pertama menyasar TPS 15, Banjar Betngandang, Desa Sanur Kauh, Denpasar. Gubernur langsung mengecek ketersediaan fasilitas protokol pencegahan Covid-19, seperti tempat pencuci tangan, hand sanitizer, maupun alat pengukur suhu tubuh agar dapat digunakan dengan baik saat masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember. 

Tidak berhenti sampai di sana, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng juga menanyakan kesiapan KPPS mulai dari fasilitas bilik suara, hingga ruang tunggu para pemilih. “Saya mohon juga KPPS, Saksi, hingga warga yang melakukan hak suaranya di TPS agar tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19,” ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, yang didampingi Ketua KPPS, I Wayan Andika Saputra, menjelaskan pukul 07.00 KPPS sudah memulai pemungutan suara sampai pukul 13.00.

“Selama pemungutan suara berlangsung, dan sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19 kami mengatur enam gelombang kehadiran pemilih di TPS 15, yang mana pemilih per satu gelombang berjumlah 50 sampai 60 orang,” ujarnya seraya mengatakan di TPS 15 ini terdapat 465 pemilih.

Sementara di Kabupaten Bangli, rombongan Gubernur Bali, Kapolda Bali, KPU dan Bawaslu Provinsi Bali disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Bangli, Putu Pujawan di TPS 05 Taman Bali yang berlokasi di SDN 1 Taman Bali, Bangli.

“TPS 05 Taman Bali siap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dengan menerapkan Protokol Pencegahan COVID-19, disini terdapat 318 pemilih,” lapor Ketua KPPS, I Dewa Nyoman Agus Lastriawan, dihadapan Gubernur Bali, Wayan Koster usai melalukan pemeriksaan kesiapan KPPS dan ruang titik kumpul pemilih sebelum pemungutan suara dimulai.

Kemudian di Kabupaten Karangasem, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan bersama Komisioner KPU Kabupaten Karangasem, Putu Deasy Natalia mengajak Gubernur Bali, Wayan Koster ke TPS 31 Kelurahan Subagan yang berlokasi di SMPN 2 Amlapura.

TPS 31 yang memiliki jumlah pemilih sebanyak 352 ini, tercatat Gubernur Koster bersama Kapolda Bali, dan Bawaslu Bali meminta KPU Karangasem agar menganti lampu di ruangan TPS 31, karena kondisinya kurang cerah.

Mendengar hal itu, Ketua KPPS, I Komang Hendra segera menyanggupi permintaan tersebut, sehingga ruangan di TPS 31 mendapatkan cahaya lampu yang optimal dengan harapan tahapan Pemungutan Suara dapat berjalan lancar. (bgn003)20120903

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Made Mangku Pastika mengatakan jajaran KPU dan Bawaslu di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 perlu melakukan patroli siber dalam masa tenang pilkada.

“Sekarang ini, jangankan orang yang intelek, yang lapisan paling bawah pun semua aktif di media sosial,” kata Pastika dalam webinar bertajuk “Sinergi Mengawal Pilkada Serentak yang Damai dan Demokratis di Tengah Pandemi COVID-19” di Denpasar, Bali, Senin.

Menurut mantan Gubernur Bali dua periode itu, informasi yang tersebar di media sosial besar pengaruhnya bagi pemilih. Namun, persoalannya, masyarakat seringkali suka dengan sesuatu yang tidak benar.

“Di tengah teknologi informasi yang berkembang dengan cepat, seringkali berita yang tidak benar menjadi seolah-olah benar,” ucap anggota Komite 2 DPD itu.

Oleh karena itu, Pastika mengingatkan jajaran penyelenggara pemilu juga melakukan patroli siber, agar jangan sampai pemilih terpengaruh pada hal-hal yang dapat mengganggu pilihannya maupun partisipasi dalam Pilkada 2020.

Mantan Kapolda Bali itu mengatakan semua yang berada di Bali tentu berkepentingan terkait keamanan, kedamaian, dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Apalagi pilkada kali ini dilaksanakan di enam kabupaten/kota di Bali yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, Bangli, dan Karangasem.

“Saya yakin sekali dengan para penyelenggara yang sudah begitu profesional dan hapal betul apa yang mungkin terjadi ketika ada petahana dan sebagainya,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia mengatakan dalam masa tenang Pilkada 2020, pihaknya hingga jajaran terbawah melakukan Patroli Anti Politik Uang.

Sebelumnya, pada Jumat (4/12) ada masyarakat yang melapor ke Bawaslu Kabupaten Jembrana terkait dugaan praktik politik uang berupa pembagian uang sebesar Rp15 juta.

“Peristiwa itu tanggal 3 Desember, ketika masih ada tahapan kampanye. Barang bukti yang disampaikan pelapor berupa rekaman sebuah peristiwa,” ujarnya pada acara yang dipandu oleh Nyoman Wiratmaja itu.

Rudia menambahkan, dalam rekaman video itu memang ada pembagian uang dan atas dasar itulah Bawaslu Jembrana meregistrasi laporan tersebut. Selain juga dari syarat formal dan materialnya sudah lengkap.

“Setelah diregistrasi, waktu penyelesaian minimal lima hari kalender. Hari ini Bawaslu Jembrana sebagai koordinator Sentra Gakkumdu sudah mengeluarkan surat perintah untuk penanganan atau klarifikasi pihak yang dilaporkan,” katanya.

Pada webinar tersebut juga menghadirkan pembicara Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Agung Sudarsana, dan pengamat politik dari Undiknas Denpasar Dr I Nyoman Subanda MSi. (bgn123) 20120802

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menjamin tempat pemungutan suara di enam kabupaten/kota di Pulau Dewata yang menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020, semuanya bebas dari penularan COVID-19.

“Yang jelas, kami KPU Bali beserta KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, menjamin di TPS tidak ada COVID-19. Datang ke TPS dengan sehat, pulang dari TPS dengan sehat,” kata Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dalam webinar yang diinisiasi anggota DPD Made Mangku Pastika di Denpasar, Senin.

Lidartawan saat menjadi narasumber dalam webinar “Sinergi Mengawal Pilkada Serentak yang Damai dan Demokratis di Tengah Pandemi COVID-19” tersebut mengajak para pemilih untuk tidak perlu takut datang ke TPS di enam kabupaten/kota yang menggelar pilkada yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, Bangli, dan Karangasem.

Selain semua penyelenggara hingga tingkat KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) sudah mengikuti tes cepat (rapid test) COVID-19, juga semua alat pelindung diri (APD) dan logistik terkait protokol kesehatan sudah terdistribusi.

“Bahkan KPPS yang sudah menerima APD juga sudah menggunakannya untuk pendistribusian surat model C Pemberitahuan-KWK kepada pemilih,” ucapnya.

Selanjutnya, bagi pemilih maupun saksi yang temperatur tubuhnya di atas 37,3 derajat telah disiapkan bilik khusus sehingga tidak berbaur dengan pemilih yang sehat.

Kemudian, Lidartawan juga menjamin di luar TPS tidak akan ada kerumunan karena penyelenggara sudah bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, Polri, serta Gugus Tugas COVID-19 di tingkat desa.

“Mudah-mudahan kita (Bali-red) akan menjadi ‘pilot project’ yang bagus di tengah pandemi COVID-19 dan sejarah kita menjadi terbaik bahwa seluruh penyelenggara dan pemilih aman dari COVID-19,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Bali Ketut Rudia mengatakan pihaknya benar-benar tegas terkait penerapan protokol kesehatan, bahkan sejak tahapan kampanye Pilkada 2020.

“Begitu pengawas menerima surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye, 15 menit sebelum kampanye dimulai, pengawas sudah ada di sana. Memastikan tempatnya apakah melanggar, tempatnya sudah sesuai dengan jumlah peserta dan memastikan di mana panitia menyiapkan tempat cuci tangan,” ucapnya.

Penyelenggara pemilu, lanjut Rudia, sudah bersusah payah menegakkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

“Jajaran Bawaslu Bali hingga Pengawas TPS juga sudah semua dites cepat. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran datang ke TPS,” ucapnya.

Anggota DPD Made Mangku Pastika mengatakan bahwa semua yang ada di Bali berkepentingan dengan keamanan, kedamaian, dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

“Saya yakin sekali dengan para penyelenggara yang sudah begitu profesional dan hapal betul apa yang mungkin terjadi ketika ada calon petahana dan hal lain sebagainya,” ucap anggota Komite 2 DPD itu.

Mantan Gubernur Bali dua periode itu menilai Pilkada Serentak 2020 ini sangat unik dan khas karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19, sehingga memerlukan energi yang besar dan upaya agar partisipasi pemilih tetap optimal. (bgn123)20120801