Internasional, Baligobalnews

Dua hari setelah Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman mengakhiri kunjungannya ke China, Beijing menunjuk duta besar baru untuk negara adidaya itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Hua Chunying memastikan Wamenlu Qin Gang sebagai dubes baru di AS menggantikan Cui Tinkai yang habis masa jabatannya pada Juni lalu.

“Berharap semua yang terbaik untuknya,” demikian unggahan Hua pada Kamis pagi.

Qin mendarat di New York, AS, pada Rabu (28/7) sore waktu setempat.

Melihat hubungan China-AS saat ini, Qin mewakili sikap China untuk mendesak AS menyelesaikan masalah hubungan bilateral, seperti diharapkan sejumlah pihak.

Dia harus bisa mengelola perbedaan antara kedua negara guna menghindari memburuknya hubungan China-AS lebih lanjut, sebagaimana laporan media China.

Sebelum ditunjuk menggantikan posisi Cui, Qin yang berusia 55 tahun itu menjabat Wamenlu sejak 2018.

Sejak bergabung dengan MFA pada 1988, dia pernah menjabat sebagai dubes di Inggris, Dirjen Informasi, Dirjen Protokol, dan beberapa kali mendampingi kunjungan Presiden Xi Jinping ke berbagai negara.

Cui yang telah berusia 69 tahun meninggalkan jabatan yang diembannya selama delapan tahun dengan memberikan kesan terbaik bagi China dan AS, dinilai luwes dalam bernegosiasi dengan AS, namun tetap mengutamakan kepentingan negaranya.

Qin adalah orang yang paling cocok untuk menggantikan Cui karena dubes baru harus berpengalaman dan senior juga memiliki kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan berat. Dia harus bisa mempertahankan kepentingan China di AS, demikian Lu Xiang, pengamat dari Akademi Ilmu Pengetahuan Sosial China (CASS).

Diplomat China rata-rata bertugas di luar negeri dalam jangka waktu yang relatif lama dibandingkan para diplomat dari negara lain. Sebagai perbandingan, masa tugas diplomat Indonesia di luar negeri yang rata-rata hanya tiga sampai 3,5 tahun.

“Saya pernah bertugas di Chile 6,5 tahun. Atasan saya di Filipina, hampir lima tahun,” kata seorang diplomat China saat berbincang dengan ANTARA beberapa waktu lalu.  (bgn123)21072907

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhonono (AHY) berharap Moeldoko untuk mengakui jika telah tertipu oleh makelar politik dalam KLB Deli Serdang.

“Pertanyaannya, beranikah Moeldoko mengakui pernah atau tertipu oleh para makelar politik,” kata AHY dalam jumpa pers menanggapi pernyataan Moeldoko di Jakarta, Senin.

AHY menegaskan kumpulan orang-orang yang hadir dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang tidak lebih dari orang-orang yang melawan hukum.

AHY mengatakan, bagaimana mungkin Moeldoko mengakui sebagai ketua, jika KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan konstitusi Demokrat yang sudah disahkan pemerintah pada 2020.

Selain itu, kata AHY, setelah tiga minggu tidak memberikan pernyataan, ternyata Moeldoko tidak mampu memberikan pernyataan yang bernas. Malah seolah menghasut dengan pertentangan idiologi. Sejak awal para kader Demokrat menilai bahwa Moeldoko tidak memperhatikan etika dan nilai-nilai moral yang dipedomani sebagai bangsa yang beradab.

“Apalagi etika keperwiraan dan keprajuritan,” tegas AHY.

Menurut AHY, kader Demokrat dan masyarakat luas mempertanyakan kapasitas Moeldoko sebagai pejabat tinggi negara, mengambil keputusan secara serampangan dan gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat.

AHY menegaskan pihaknya membuka pintu maaf kepada Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan demokrat sangat marah dan kecewa, yang telah membegal demokrat dan merusak demokrasi.

Sebelumnya, Moeldoko menyampaikan keputusannya menerima pinangan jadi ketua umum Partai Demokrat melalui pertemuan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret, merupakan upaya menyelamatkan partai dan bangsa.

“Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan bangsa dan negara,” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari rekaman video yang ia bagikan lewat akun Instagram pribadinya @dr_moeldoko, yang dipantau di Jakarta, Minggu.(bgn123)21032928

Badung, Baliglobalnews

Pemilu legislatif (pileg) 2024 masih tiga tahun lagi. Tetapi DPD Partai Golkar Badung sudah mengambil ancang-ancang. Bahkan partai yang sempat didera masalah itu menargetkan perolehan minimal 10 kursi di DPRD Badung.

Target tersebut ditegaskan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Badung, Wayan Suyasa, beberapa waktu lalu. Yang menjadi pertimbangan target tersebut naik, karena jumlah penduduk di Badung kini sudah bertambah.

”Di Badung sekarang sudah lebih 578.000 penduduk, sehingga kita bersama-sama KPU selaku penyelenggara pemilu tentunya akan membuat suatu agenda dan akan disampaikan kepada pemerintah lewat sidang paripurna, bahwa kursi di DPRD Badung wajib bertambah, dikarenakan jumlah penduduk yang sudah mencapai 500.000 lebih,’ katanya.

Dia menyatakan siapa pun ketua partai politik pasti memiliki optimisme. ”Dan sering saya sampaikan dalam rapat-rapat internal partai, bahwa saya selaku leadership partai harus punya sikap dan ketegasan dan punya tanggung jawab moral. Tidak hanya sebatas jabatan yang walaupun itu diberikan dengan dasar musyawarah daerah dan dipilih secara  resmi, tapi kita pun harus punya prinsip. Saya jamin Golkar di Kabupaten Badung di 2024 pasti bertambah. Minimal 10, ini ingat kata-kata saya, minimal 10 kursi, dari 7 kursi yang ada sekarang menjadi 10. Penambahan itu dari semua dapil. Artinya, semua punya kans. Kita akan mencoba mencari kader-kader partai ataupun yang mau menjadi calon DPRD yang punya realita yang tentunya punya figur, karena figur di  masing-masing wilayah merupakan barometer dari kursi tersebut. Karena orang kan sekarang memilih figur karena kemampuan, maka sekali lagi, kita sampaikan saja. Jika tidak ada sepuluh, ya saya mundur dari Ketua DPD Partai Golkar,” tandasnya. (bgn003)21032810

Denpasar, Baliglobalnews

Presiden Jokowi menegaskan rencana impor beras tidak akan dilakukan setidaknya hingga Juni 2021. Tak hanya itu, Jokowi juga menginstruksikan agar hasil panen para petani diserap dengan maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta mengaku antusias dengan sikap presiden Jokowi yang membatalkan rencana impor beras yang digagas Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Kami mengapresiasi kebijakan presiden tentang tidak dilakukannya impor beras saat ini. Kami juga mengapresiasi sikap pak Jokowi yang memberi perintah kepada menteri keuangan agar memberikan uang kepada Bulog untuk membeli gabah petani,” kata Politikus PDIP itu kepada wartawan, Sabtu (27 Maret 2021).

Menurutnya, perintah presiden Jokowi kepada bawahannya agar menyerap dan membeli gabah para petani dengan harga yang wajar merupakan cerminan bahwa negara hadir ditengah rakyatnya.

“Ini langkah yang sangat tepat, bukan saja untuk mencegah kerugian bagi petani, tapi upaya yang sungguh-sungguh mewujudkan kedaulatan pangan,” tandas Legislator dari dapil Bali I itu.

“Bulog butuh uang untuk beli gabah kemudian disimpan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilatas harga,” sambungnya.

Memang sudah seharusnya, kata dia, Bulog sebagai badan penyangga pangan yang tentu saja berurusan dan berhadapan langsung dengan petani perlu didukung dari berbagai aspek termasuk dukungan pendanaan yang memadai.

“Bulog itu selama ini membeli gabah petani dengan pinjaman komersial dari Bank, hasil dari pinjaman itu digunakan Bulog untuk membeli gabah para petani, digunakan untuk biaya perawatan atau menyimpan beras sekaligus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan inflasi. Jadi sekali lagi sangat layak Bulog ini untuk dibantu dana talangan oleh pemerintah untuk menjaga CBP,” tegasnya.

Urusan pangan dalam hal ini beras, menurutnya, perlu ada sinergi antar Kementerian dan lembaga terkait.

“Kementerian Pertanian harus segera melakukan pembenahan sektor pertanian terutama berkaitan dengan biaya produksi yang tinggi. Konon biaya produksi yang dikeluarkan petani kita lebih besar 2 kali lipat lebih dari biaya produksi petani di Vietnam dan Thailand. Sehingga harga beras dinegara itu rata-rata Rp 5.500 sampai Rp6000,” ungkapnya.

“Karena biaya produksinya murah dan mereka lebih banyak menggunakan pupuk organik,” tambahnya.

Apa yang diterapkan di Vietnam dan Thailand soal managemen pangan berbasis ramah lingkungan, jelas dia, sangat berbanding terbalik dengan yang diterapkan di Indonesia.

“Sedangkan di kita ketergantungan dengan pupuk kimia, jika biaya produksi bisa ditekan dan harga gabah antara Rp4000 sampai Rp4500, maka petani lebih diuntungkan dan beras organik akan bisa bertahan lebih lama,” pungkasnya.(BGN008)21032715

Jakarta, Baliglobalnews

Anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani menyarankan perlunya implementasi tegas untuk larangan mudik libur Lebaran Idul Fitri 2021 agar benar-benar penanganan pandemik COVID-19 berjalan dengan baik. 

“Saya apresiasi keputusan pemerintah yang melarang mudik lebaran. Karena dengan keputusan tersebut, minimal kita bisa menghambat rantai penyebaran virus Corona,” kata Lasmi Indaryani dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu. 

Dia mengingatkan itu setelah pemerintah mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2021 melalui Menko PMK Muhadjir Effendy. Menurut dia larangan mudik kali ini jangan sampai implementasinya seperti saat Lebaran Idul Fitri 2020. 

“Agar masyarakat patuh. Maka pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan menerapkan-nya secara tegas dan konsisten,” ujarnya. Menurut Lasmi, jajaran pemerintahan pun harus senada dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Dia mengingatkan jangan sampai ada kebijakan-kebijakan menteri yang tidak segaris dengan kebijakan pemerintah. “Semua jajaran juga harus satu bahasa dan tindakan,” ucap Lasmi menegaskan.

 Larangan mudik menurut dia harus diterapkan tegas untuk semua moda transportasi, termasuk pesawat, kapal, dan kereta api, sehingga tujuan larangan mudik untuk mencegah terjadinya potensi pergerakan dan penularan virus pada masa lebaran benar-benar terealisasi. 

“Jadi menurut saya, kunci keberhasilan larangan mudik adalah regulasi yang jelas dan tegas serta penerapan di lapangan yang konsisten dan adil,” ujarnya. 

Sebelumnya, Menko PMK sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 Muhadjir Efendy memutuskan untuk meniadakan kegiatan mudik Lebaran 2021. Keputusan tersebut diambil karena masih tingginya kasus COVID-19 dan angka kematian akibat COVID-19.(bgn123)21032712

Nasional, Baliglobalnews

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, menggelar sidang perdana untuk gugatan pemecatan politisi Jhoni Allen Marbun sebagai anggota Partai Demokrat.

“Acara adalah pembacaan gugatan penggugat,” kata Kepala Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Sidang perdana itu, sebagaimana diumumkan oleh Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, akan digelar di Ruang Soebekti 2, sekitar pukul 11.00 WIB.

Jhoni Allen menggugat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, atas pemecatan dirinya sebagai kader partai ke PN Jakarta Pusat pada 2 Maret.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 memecat Jhoni Allen sebagai anggota partai pada 26 Februari, kurang lebih satu minggu sebelum kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus mencatat gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst untuk kasus dugaan perbuatan melawan hukum.

Dalam berkas gugatannya, Jhoni meminta majelis hakim menyatakan SK itu tidak sah dan batal demi hukum.

Tidak hanya itu, Jhoni juga meminta majelis hakim untuk menyatakan ketua umum, sekjen, dan ketua dewan kehormatan DPP Partai Demokrat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

PN Jakarta Pusat mengumumkan majelis hakim yang akan menyidangkan gugatan Jhoni Allen terhadap DPP Partai Demokrat, di antaranya Ketua Majelis Hakim Buyung Dwikora, serta dua hakim anggota, yaitu Bambang Sucipto dan Bernadette Samosir.

Terkait gugatan itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat ditemui minggu lalu mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan hukum yang dilayangkan oleh Jhoni Allen.

Ia menyebut DPP Partai Demokrat sebagai pihak tergugat akan diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Tim Pembela Demokrasi.

“Kami sama (tim kuasa hukumnya, red) Tim Pembela Demokrasi, apapun tuntutan dari GPK-PD,” terang Herzaky.

GPK-PD atau Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat merupakan istilah yang diperkenalkan oleh sejumlah pengurus Partai Demokrat merujuk pada para penyelenggara KLB di Sibolangit.

Menurut Herzaky, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai dan Undang-Undang Partai Politik telah mengatur seluruh perselisihan internal partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai, bukan pengadilan.

Walaupun demikian, tiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk melayangkan gugatan ke pengadilan, kata Herzaky.

“Silakan saja,” ujar dia saat menanggapi gugatan dari Jhoni Allen minggu lalu.

Meskipun Jhoni menggugat pemecatan dirinya dari Partai Demokrat, ia, pada berbagai kesempatan tetap memperkenalkan diri sebagai kader Demokrat versi KLB.(bgn123)21031704

Nasional, Baliglobalnews

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rangkaian rapat konsolidasi dengan jajaran pengurus pusat serta perwakilan partai di daerah dan cabang di markas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat di Jalan Proklamasi No. 41, di Jakarta, Minggu.

Kegiatan itu, yang hanya diperuntukkan untuk internal partai, berlangsung sejak pukul 10.00 WIB sampai malam hari dan dibuka langsung oleh ketua umum Partai Demokrat.

Menurut jadwal yang disiarkan oleh Deputi Media Massa Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, kegiatan konsolidasi dimulai dengan rapat pimpinan DPP, yang dihadiri oleh ketua umum serta jajaran pengurus pusat lainnya seperti wakil-wakil ketua, bendahara umum, sekretaris jenderal, kepala badan, dan kepala departemen partai.

Kegiatan berikutnya, yang dijadwalkan berlangsung pada sore hari, akan mempertemukan ketua dewan pengurus daerah (DPD) Partai Demokrat seluruh Indonesia dengan pimpinan dan pengurus pusat.

Sementara itu di luar ruang pertemuan, Partai Demokrat juga dijadwalkan menggelar acara mimbar di halaman dalam markas partai. Dalam mimbar itu, partai mempersilakan elemen masyarakat untuk menyampaikan orasi dan dukungan kepada AHY sebagai ketua umum partai, kata salah satu staf media Partai Demokrat.

Rapat konsolidasi dijadwalkan berlangsung sampai malam hari, khususnya antara jajaran pengurus DPP Partai Demokrat dengan ketua DPD dan dewan pengurus cabang (DPC) partai.

Rangkaian kegiatan konsolidasi itu digelar beberapa hari setelah sejumlah anggota dan bekas pengurus Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Dalam kongres itu, yang disebut tidak sah oleh jajaran pengurus Partai Demokrat versi AHY, memilih Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Kongres tersebut, yang dipimpin oleh Jhoni Allen, juga menyebut AHY demisioner sebagai pimpinan Partai Demokrat.

Sementara itu, Marzuki Alie, yang dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Partai Demokrat versi AHY, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB untuk periode 2021-2025.

Politisi muda Partai Demokrat, yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bramantyo Suwondo, mengatakan kegiatan konsolidasi merupakan salah satu upaya menguatkan barisan internal partai dan menolak kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.

Bramantyo, yang dihubungi pada sela-sela konsolidasi, mengatakan ia dan politisi muda Partai Demokrat lainnya mendukung kepemimpinan AHY sebagai ketua umum partai, menolak gerakan KLB, dan hasil KLB.(bgn123)21030720

Nasional, Baliglobalnews

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Maluku Utara (Malut) mengusulkan agar pengurus DPP Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melakukan tindakan tegas dengan memecat kader-nya yang ikut dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumut.

“Kami telah mengusulkan ke AHY untuk mengambil langkah tegas terhadap oknum kader Partai Demokrat yang terbukti ikut KLB di Sumut,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Malut, Rusdi Yusuf di Ternate, Minggu.

Menurut dia, KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum dinilainya ilegal dan institusional serta ada sejumlah kader di DPD Demokrat Malut juga ikut-ikutan mendukung KLB tersebut.

Sehingga, dirinya meminta Ketua Umum Partai Demokrat yang sah AHY untuk melakukan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang ikut dalam KLB tersebut.

Bahkan, sejumlah kader PD Malut diduga mengikuti KLB di Deli Serdang yakni Sekretaris DPD Malut Fahri Sangaji, pengurus DPD Demokrat Malut Akbar Basra dan Ketua DPC Halmahera Tengah Masri Hidayat dan Ketua DPC Halmahera Utara Julius Dagilaha.

“Kami menilai, KLB yang dilakukan oleh sekelompok orang di SUmut dan diikuti sejumlah kader Partai Demokrat di Malut itu sangat bertentangan dengan AD/ART partai, karena sesuai ketentuan di partai, dalam AD/ART posisi DPP sebagai penyelenggara dan KLB dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai,” ujarnya.

Rusdi menilai, tindakan KLB memang prosedurnya dinilai bertentangan dengan peraturan partai, sehingga dia meminta Kemenkumham tidak mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas hasil KLB tersebut.(bgn123)21030716

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Partai Demokrat Provinsi Bali, Made Mudarta, menyatakan menolak hasil KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat versi Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Jumat (5/3).

Menurut Mudarta, KLB Deli Serdang yang menyepakati Moeldoko yang kini menjabat KSP Istana Negara sebagai Ketua Partai Demokrat yang baru menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono adalah KLB abal-abal karena tidak konstitusional.”Kami menolak keras, itu KLB abal-abal karena tidak dihadiri oleh para ketua, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang mempunyai hak suara,” tandasnya. (bgn003)21030708

Nasional, Baliglobalnews

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional karena tidak berdasarkan konstitusi partai.

“KLB yang mengatasnamakan Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, didasari niat dan dilakukan cara yang buruk. Ada yang katakan KLB tersebut bodong dan abal-abal, namun jelas ilegal dan inkonstitusional karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan konstitusi Partai Demokrat,” kata AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang merupakan konstitusi partai telah disahkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

AHY mengatakan, dalam konstitusi partai dijelaskan bahwa penyelenggaraan KLB harus disetujui dan didukung minimal 2/3 DPD Partai Demokrat, setengah jumlah DPC Demokrat, dan harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Tiga klausul tersebut tidak dipenuhi para peserta KLB. Seharusnya 2/3 Ketua DPD hadir, namun faktanya seluruh Ketua DPD Demokrat tidak ikut KLB dan berada di daerah masing-masing, dan para Ketua DPC tidak ikut, mereka solid pada partai dan kepemimpinan Demokrat yang sah,” ujarnya.

AHY mengatakan memang ada 34 Ketua DPC yang terpapar gerakan KLB tersebut, namun jabatan mereka telah diganti sebelum KLB dilaksanakan.

Menurut dia, para peserta KLB tersebut bukan pemilik suara yang sah karena statusnya mantan kader Demokrat yang telah diberhentikan tetap dan tidak hormat.

“Kami sudah pegang surat kesetiaan dan penolakan KLB dari Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat, sampai Jumat pagi ada 93 persen pemilik suara sah berada di tempat masing-masing. Dan ada 7 persen itu sudah kami ganti, sudah di-Plt-kan,” katanya.(bgn123)21030522