Singasana, Baliglobalnews

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan menerima kunjungan Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali pada Senin (28/9/2026).

Komisioner KI Bali yang hadir I Wayan Darma dan I Wayan Adi Aryanta dan diterima oleh Sekretaris Dinas Kominfo I Gusti Putu Winiantara bersama seluruh jajaran kepala bidang (kabid) di Kantor Diskominfo Tabanan.

Tahapan visitasi ini dilakukan untuk mengonfirmasi dan melakukan pendalaman atas pengisian kuesioner serta ketersediaan bukti dukung layanan informasi publik. Badan publik yang berhasil memenuhi persyaratan nilai pada tahap ini nantinya akan melangkah ke tahap uji publik.

Wayan Darma menyampaikan bahwa badan publik yang lolos verifikasi visitasi selanjutnya akan berhadapan dengan tim panelis independen bertempat di Kantor KI Bali. “Setelah seluruh dokumen dan pemenuhan syarat lapangan dinyatakan lengkap, tahapan berikutnya adalah uji publik di KI Bali. Pada uji publik nanti, penilaian dilakukan oleh panel independen,” ujarnya.

Sementara Winiantara menyambut positif pelaksanaan monev KIP ini sebagai wujud komitmen Pemkab Tabanan dalam menjaga transparansi dan kualitas pelayanan publik. “Kami di Diskominfo Tabanan berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik. Visitasi ini menjadi momentum evaluasi penting agar pengelolaan layanan informasi di Tabanan semakin transparan, akuntabel, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” katanya.

Selama proses visitasi, para kabid di Kominfo Tabanan juga mendapatkan pertanyaan dari Komisioner KI Bali. Kabid PISKP mendapatkan pertanyaan tentang kelengkapan dokumen, Kabid E-Goverment terkait layanan digital, Kabid TIK mendapatkan pertanyaan perihal penyediaan sarana jaringan dan Kabid Statistik terkait pelayanan satu data.

Selain melakukan kunjungan ke Dinas Kominfo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tabanan, rangkaian kegiatan Monev KIP di Kabupaten Tabanan akan dilanjutkan pada Selasa (29/9/2026) dengan agenda monitoring tingkat desa. Untuk efisiensi pelaksanaan, koordinasi pemantauan bagi sejumlah pemerintah desa tetap dipusatkan di Kantor Diskominfo Kabupaten Tabanan. (*/bgn003)26092806

Singasana, Baliglobalnews

Upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang representatif kembali diwujudkan Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui peresmian Gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabanan oleh Bupati I Komang Gede Sanjaya pada Jumat (25/9/2026).

Bupati Sanjaya mengatakan peresmian gedung baru tersebut bukan sekadar pembangunan fasilitas fisik, melainkan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan aparatur sipil negara dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut dia, keberadaan gedung yang lebih representatif harus diikuti dengan peningkatan profesionalisme aparatur, kualitas pelayanan, serta semangat untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Gedung yang baru harus diikuti dengan semangat kerja yang baru, budaya kerja yang semakin baik serta inovasi pelayanan yang semakin kuat. Jangan sampai kita hanya membangun kantor yang megah tetapi kinerja pelayanan melemah. Justru sebaliknya, saya berharap gedung baru ini tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi menjadi rumah pelayanan kepegawaian yang memberikan kemudahan, kepastian, transparansi dan pelayanan yang cepat kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa BKPSDM memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya aparatur, mengingat kualitas SDM menjadi salah satu fondasi penting dalam keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itu, pihaknya berharap jajaran BKPSDM dapat memanfaatkan lingkungan kerja baru tersebut untuk melahirkan berbagai inovasi, sekaligus menjadi perangkat daerah yang responsif, profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang mudah, cepat dan akuntabel.

Sanjaya juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan hingga terselesaikannya gedung kantor tersebut. Pihaknya berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya serta menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun birokrasi Tabanan yang semakin profesional, berintegritas, melayani dan berorientasi pada hasil. (*/bgn020)26092514

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh beredarnya informasi palsu (hoaks) terkait isu pemadaman jaringan internet secara nasional selama tiga hari yang disebut-sebut dimulai pada 25 September 2026.

Isu tersebut marak beredar di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI. Dalam klaim narasinya, pemerintah digambarkan bakal mematikan akses internet total di seluruh wilayah Indonesia.

Sekretaris Dinas (Sekdis) Kominfo I Gusti Putu Winiantara seizin Kepala Diskominfo Sumerta Yasa mengatakan informasi yang beredar tersebut kabar bohong yang tidak berdasar. “Kami telah berkoordinasi dan mengonfirmasi secara langsung sesuai arahan Bapak Kadis Kominfo Tabanan. Kami tegaskan bahwa surat edaran maupun pengumuman pemadaman internet nasional tersebut adalah 100 persen hoaks. Kementerian Komdigi RI tidak pernah mengeluarkan instruksi atau kebijakan pemadaman internet total,” ujarnya pada Jumat (25/9/2026).

Winiantara menyatakan isu tersebut menyesatkan dan sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, mengganggu aktivitas digital, serta berpotensi dijadikan modus penipuan berbasis edaran palsu.

Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Tabanan diminta untuk lebih bijak, teliti, dan tidak mudah membagikan kabar yang belum jelas kebenarannya (saring sebelum sharing). “Atas arahan pimpinan, kami mengingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan agar selalu menyaring setiap informasi yang diterima di media sosial maupun aplikasi perpesanan. Jika menerima informasi krusial mengenai layanan publik atau infrastruktur digital, pastikan untuk mengecek kebenarannya melalui saluran resmi pemerintah seperti situs www.komdigi.go.id maupun kanal publikasi resmi Pemkab Tabanan,” katanya.

Saat ini, kata dia, kementerian terkait bersama aparat penegak hukum juga tengah menelusuri pembuat dan penyebar pertama surat palsu tersebut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Layanan internet di wilayah Kabupaten Tabanan maupun nasional dipastikan tetap berjalan normal sebagaimana mestinya. (*/bgn003)26092513

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan mengikuti tahap penilaian interview evaluasi kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026 secara daring. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai tindak lanjut dari tahap penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Pelaksanaan interview untuk Kabupaten Tabanan dijadwalkan pada Senin, 21 September 2026, mulai pukul 10.30 hingga 13.00 Wita (10.00-–12.00 WIB) di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan. Agenda ini diikuti oleh seluruh anggota Tim Koordinasi Pemdi Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/892/03/HK/2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemerintah Digital.

Sebelumnya, pada tahap penilaian mandiri, Pemda Tabanan memperoleh nilai/indeks sebesar 1,73. Namun, setelah dilakukan asesmen dokumen oleh tim asesor eksternal KemenPANRB, nilai sementara penyesuaian berada di angka 1,56. Penilaian interviu ini menjadi sarana konfirmasi dan klarifikasi atas kesesuaian indikator dan bukti dukung yang telah disampaikan.

Menanggapi hasil evaluasi sementara tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) I Made Sumerta Yasa menyampaikan komitmen Pemkab Tabanan untuk terus membenahi dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. “Tahapan interviu ini menjadi momentum krusial bagi Pemkab Tabanan untuk mengklarifikasi serta meyakinkan tim asesor mengenai penerapan tata kelola berbasis digital di daerah kita. Nilai sementara ini menjadi pemicu evaluasi agar seluruh OPD bergerak cepat melengkapi data pendukung. Kami optimis, dengan kerja sama solid Tim Koordinasi PEMDI, indeks kinerja digital Tabanan dapat terus ditingkatkan demi menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain menyelaraskan dokumen bukti, Kadis Kominfo menilai transformasi digital bukan sekadar pemenuhan dokumen administrative, melainkan komitmen bersama untuk menyatukan sistem layanan publik agar lebih terintegrasi dan efisien. “Digitalisasi pemerintahan bukan hanya soal mengejar angka indeks evaluasi, melainkan bagaimana hasil dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tabanan. Oleh karena itu, kolaborasi dan komitmen lintas OPD harus terus diperkuat agar tidak ada lagi ego sektoral dalam pengelolaan data maupun aplikasi layanan,” katanya.

Langkah selanjutnya yang akan ditempuh pihaknya pascainterview ini adalah melengkapi serta mengunggah kekurangan data dan bukti dukung tambahan pada portal resmi eval.spbe.go.id.

Pemkab Tabanan akan berupaya mengoptimalkan batas waktu pemenuhan dokumen yang diberikan oleh KemenPANRB, yaitu selama 4 hari ke depan, guna memaksimalkan raihan indeks akhir Kinerja Pemerintah Digital Kabupaten Tabanan Tahun 2026. (*/bgn003)26092211

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan terus mematangkan penyusunan regulasi terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, yang telah berlangsung pada Kamis (27/8/2026).

Harmonisasi yang dilaksanakan secara daring tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan rancangan regulasi Perubahan APBD 2026 yang disusun Pemkab Tabanan memiliki keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek substansi maupun teknik pembentukan produk hukum daerah.

Rapat tersebut diikuti Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, Tim Pemrakarsa dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, serta Tim Kerja V Kanwil Kemenkum Bali. Sementara dari Kanwil Kemenkum Bali, pembahasan dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Mustiqo menjelaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan regulasi daerah tersusun secara selaras, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. “Harmonisasi menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan regulasi daerah tersusun secara selaras, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan proses ini, kita berharap produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan, kata dia, proses harmonisasi ini menjadi langkah strategis untuk menyempurnakan substansi maupun aspek teknis regulasi sebelum ditetapkan. Penyusunan Perubahan APBD 2026 sendiri merupakan tindak lanjut atas kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Tabanan mengenai perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam harmonisasi Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2026 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bali melakukan pencermatan terhadap sejumlah aspek. Pencermatan meliputi teknik penulisan, konsistensi judul, konsiderans, dasar hukum, sistematika perubahan pasal, hingga kelengkapan lampiran.

Sementara terhadap Ranperbup tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2026 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, pembahasan difokuskan pada penyempurnaan konsiderans dan dasar hukum, konsistensi perintah perubahan pasal, teknik penyusunan, serta penyesuaian sejumlah ketentuan agar tetap selaras dengan peraturan induknya. Melalui proses tersebut, Pemkab Tabanan memperoleh sejumlah masukan dan rekomendasi untuk menyempurnakan kedua rancangan regulasi tersebut. Rekomendasi hasil harmonisasi selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Pemrakarsa sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan sebelum memasuki proses berikutnya.

Mustiqo juga menekankan pentingnya sinergi antara Kanwil Kemenkum Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, tidak hanya dalam pembentukan produk hukum daerah, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas aparatur di bidang hukum. “Sinergi antara Kanwil Kemenkum Bali dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Salah satunya melalui peningkatan kemampuan analisis hukum dengan memanfaatkan program Massive Open Online Course atau MOOC Kementerian Hukum,” katanya.

Dia juga mengapresiasi keterlibatan aktif Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam proses harmonisasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi sejak tahap penyusunan akan mendukung terwujudnya produk hukum daerah yang lebih berkualitas. “Kami mengapresiasi sinergi dan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam proses harmonisasi ini. Masukan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bagian dari penyempurnaan rancangan sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum,” katanya.

Sementara Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam proses harmonisasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. “Kami menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum Bali dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan yang telah bersinergi dalam proses harmonisasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Proses ini penting untuk memastikan setiap kebijakan dan regulasi yang kita susun memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat diimplementasikan secara baik,” ujar saat dimintai konfirmasi pada Senin (31/8/2026).

Menurut dia, penguatan tata kelola pemerintahan melalui penyusunan regulasi dan kebijakan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tabanan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Semangat sinergi dan kolaborasi ini sejalan dengan visi Tabanan Era Baru, yaitu Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani. Regulasi yang baik akan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan, mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus memastikan program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Bupati Sanjaya berharap koordinasi dan sinergi antara Pemkab Tabanan dengan Kanwil Kementerian Hukum Bali dapat terus diperkuat, khususnya dalam memastikan setiap produk hukum daerah mampu menjadi instrumen yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan. (*/bgn003)26090107

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan melakukan pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok di sembilan pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (26/8/2026). Pemantauan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan ketersediaan bahan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar.

Hasil pemantauan menunjukkan harga sejumlah komoditas pangan strategis masih berada dalam kondisi relatif stabil. Dari 12 komoditas yang dipantau, seluruhnya tercatat tidak mengalami perubahan harga atau berada pada persentase perubahan 0 persen.

Komoditas beras medium I tercatat Rp15.300 per kilogram, sedangkan beras medium SPHP berada pada harga Rp12.000 per kilogram. Untuk beras premium, harga rata-rata tercatat Rp16.514 per kilogram.

Harga minyak goreng berada pada kisaran Rp23.000 per liter. Untuk komoditas daging, harga daging babi tercatat Rp84.444 per kilogram, daging sapi has luar Rp125.000 per kilogram, sedangkan daging ayam ras berada pada harga rata-rata Rp44.889 per kilogram. Komoditas telur ayam ras tercatat Rp26.889 per kilogram. Adapun harga cabai merah besar berada pada kisaran Rp31.667 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram, bawang merah Rp24.667 per kilogram, dan bawang putih Rp33.111 per kilogram.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Kabupaten Tabanan I Made Yudiana mengatakan pemantauan harga pasar dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia. “Pemantauan harga pangan secara berkala merupakan langkah penting untuk mengetahui perkembangan harga komoditas di tingkat pasar. Berdasarkan hasil pemantauan hari ini, harga 12 komoditas yang menjadi perhatian masih relatif stabil dan tidak mengalami perubahan,” ujarnya.

Dia menegaskan Pemerintah Kabupaten Tabanan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan, terutama terhadap bahan pangan yang memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat. “Kami akan terus melakukan monitoring secara berkelanjutan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan harga maupun gangguan ketersediaan. Upaya ini dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau,” katanya.

Menurut dia, stabilitas harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, pedagang, dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. (*/bgn003)26082610

Singasana, Baliglobalnews

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menuntaskan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan daerah terus diwujudkan. Salah satunya melalui pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan di Br. Dukuh, Desa Tiying Gading, Kecamatan Selemadeg Barat.

Pekerjaan tersebut menunjukkan progres yang cukup signifikan. Berdasarkan capaian pelaksanaan, realisasi pekerjaan telah mencapai 92,65 persen, jauh melampaui target rencana sebesar 50,55 persen. Dengan demikian, pekerjaan mencatat deviasi positif sebesar 42,10 persen.

Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan pekerjaan berjalan lebih cepat dibandingkan target yang telah ditetapkan. Percepatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memastikan kondisi infrastruktur jalan tetap terpelihara dengan baik serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan Gde Made Partana mengatakan percepatan pekerjaan menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur jalan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami terus mendorong agar pekerjaan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat dilaksanakan secara optimal, tepat mutu dan tepat waktu. Capaian realisasi sebesar 92,65 persen ini menunjukkan progres pekerjaan berjalan sangat baik dan melampaui rencana,” ujarnya ketika dimintai konfirmasi pada Rabu (19/8/2026).

Menurut dia, pemeliharaan berkala tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara fisik, tetapi juga memastikan jalan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. “Yang terpenting adalah hasil pekerjaan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jalan yang baik akan mendukung mobilitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah,” katanya.

Dinas PUPR Kabupaten Tabanan juga terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan agar kualitas hasil pembangunan sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Percepatan pekerjaan di Br. Dukuh, Desa Tiying Gading, diharapkan dapat segera dituntaskan sehingga masyarakat dapat menikmati infrastruktur jalan yang lebih baik.

Pemeliharaan infrastruktur jalan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk terus menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang infrastruktur. (*/bgn003)26081910

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan terus menggenjot perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayahnya. Dari laporan evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan hingga akhir Juli 2026, dari delapan paket pengerjaan fisik strategis berjalan lebih cepat dari jadwal dan berhasil melampaui target perencanaan (deviasi positif).

Kepala Dinas PUPR Gde Made Partana mengatakan percepatan pengerjaan di lapangan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam menghadirkan akses jalan yang aman dan mantap demi mendukung mobilitas masyarakat serta perekonomian daerah. “Penggenjotan perbaikan jalan dan jembatan ini merupakan instruksi langsung dari Bapak Bupati agar manfaat infrastruktur yang mantap dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Hasil evaluasi per-akhir Juli menunjukkan seluruh pengerjaan berjalan lancar dan terealisasi melampaui target yang telah ditentukan,” ujarnya pada Senin (27/7/2026).

Gde Made Partana menyampaikan pada kelompok proyek rekonstruksi dan pemeliharaan jalan, percepatan signifikan terjadi di beberapa wilayah strategis. proyek pemeliharaan berkala jalan di Banjar Dukuh, Desa Tiying Gading (Selemadeg Barat) mencatatkan deviasi positif tertinggi sebesar (31,31) persen, dengan realisasi fisik mencapai 34,55 persen dari rencana 3,24 persen. 

Akses menuju kawasan pariwisata pada rekonstruksi jalan dan pembangunan drainase ruas simpang Beraban Munggu – Pantai Nyanyi di Kediri juga terealisasi 10,35 persen dari target 1,05 persen atau deviasi (9,30 persen). Selanjutnya, rekonstruksi jalan simpang Gadungan – Gunung Salak di Selemadeg Timur mencapai 5,75 persen dari target 2,37 persen dengan deviasi (3,38 persen). 

Rekonstruksi Jalan Menuju RPH Gubug di Tabanan berprogres 15,59 persen dari target 14,34 persen dengan deviasi (1,25 persen). Serta rekonstruksi jalan Tanguntiti – Pantai Beraban di Selemadeg Timur terealisasi 3,21 persen dari target 2,32 persen dengan deviasi (0,88 persen).

Sementara untuk tiga paket pekerjaan jalan dan jembatan lainnya juga konsisten berada di atas target perencanaan. Pembangunan jembatan Tukad Yeh Ngigih di Selemadeg Timur mencatatkan realisasi fisik sebesar 17,25 persen dari target 15,83 persen, menghasilkan deviasi positif (1,42 persen). Pengerjaan infrastruktur penghubung pada Pembangunan Jembatan Tuka – Cau Belayu di Baturiti terealisasi 13,17 persen dari rencana awal 12,21 persen atau deviasi (0,96 persen). Adapun untuk wilayah Penebel, pengerjaan rekonstruksi Jalan Bolangan – Dadia telah mencapai realisasi 4,38 persen dari target rencana 3,89 persen dengan deviasi positif (0,49 persen). 

“Kami berharap masyarakat ikut untuk mendukung kelancaran proses pengerjaan di lapangan dan memaklumi penyesuaian arus lalu lintas sementara di sekitar titik pengerjaan,” ujarnya. (*/bgn003)26072811

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaksanakan Penataan Kawasan Lapangan Alit Saputra, yang dijadwalkan berlangsung mulai 2 Juli hingga 28 Desember 2026.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabanan I Gde Made Partana mengatakan penataan kawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan ruang publik yang mampu mengakomodasi berbagai aktivitas masyarakat sekaligus mempercantik wajah Kota Tabanan. “Lapangan Alit Saputra merupakan salah satu ruang publik yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, baik untuk olahraga, kegiatan sosial, budaya, maupun berbagai agenda pemerintahan. Melalui penataan ini kami ingin menghadirkan kawasan yang lebih tertata, nyaman, aman, dan memiliki kualitas fasilitas yang lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” ujar Partana pada Kamis (23/7/2026).

Dia menyampaikan pembangunan tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam penyediaan fasilitas publik yang berkualitas. Dengan penataan yang dilakukan, kawasan Lapangan Alit Saputra diharapkan semakin representatif sebagai ruang terbuka hijau sekaligus pusat aktivitas masyarakat di Kota Tabanan.

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Partana juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama proses pembangunan berlangsung. “Kami menyadari selama proses pekerjaan akan ada pembatasan penggunaan kawasan lapangan dan penyesuaian aktivitas masyarakat. Untuk itu kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan. Kami berharap masyarakat dapat memberikan dukungan dan pengertian karena pembangunan ini dilakukan demi menghadirkan fasilitas publik yang lebih baik untuk kita semua,” katanya.

Sementara Sekretaris Dinas PUPR Made Adnyana menyampaikan penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada peningkatan estetika, tetapi juga pada aspek fungsi, keamanan, dan kenyamanan ruang publik. Berbagai elemen kawasan akan ditata agar mampu mendukung aktivitas masyarakat secara lebih optimal. “Harapan kami, setelah pembangunan selesai, Lapangan Alit Saputra akan menjadi ruang publik yang semakin berkualitas, menjadi kebanggaan masyarakat Tabanan, sekaligus mampu mendukung berbagai kegiatan olahraga, rekreasi, sosial, budaya, maupun kegiatan pemerintahan,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap proses pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Melalui penataan kawasan ini, Pemkab Tabanan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menyediakan ruang terbuka yang lebih layak, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Tabanan. (*/bgn003)26072414

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penerbitan Katalog UMKM “Jayaning Singasana” Tahun 2026. Katalog yang disajikan dalam bentuk buku elektronik (e-book) berformat PDF tersebut menjadi media promosi resmi yang menampilkan beragam produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal Kabupaten Tabanan.

Publikasi ini memuat berbagai pelaku usaha kreatif dari sektor kuliner yang berkembang di Tabanan, mulai dari produk tradisional khas daerah seperti daluman, aneka jajanan dan camilan lokal, hingga produk inovatif modern seperti puding buah, kopi kekinian, dan beragam olahan pangan kreatif lainnya. Kehadiran katalog ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Tabanan kepada masyarakat yang lebih luas.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan bahwa penerbitan Katalog UMKM “Jayaning Singasana” merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal. “UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Melalui Katalog UMKM Jayaning Singasana ini, kami ingin memberikan ruang promosi yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal sekaligus memperkenalkan identitas dan kekayaan produk khas Singasana kepada masyarakat nasional maupun internasional. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan produk-produk unggulan Tabanan semakin dikenal dan memiliki daya saing yang kuat,” ujarnya pada Senin (15/6/2026).

Sanjaya menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM sejalan dengan upaya mewujudkan Visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). “Pemberdayaan UMKM bukan hanya soal peningkatan ekonomi, tetapi juga tentang membangun kemandirian masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat identitas daerah. Melalui berbagai program inovatif, termasuk penerbitan katalog ini, kami terus bergerak mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan,” katanya.

Sementara Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Tabanan I Gusti Made Darma Ariantha menyampaikan bahwa penerbitan katalog “Jayaning Singasana” merupakan langkah taktis Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui BRIDA dalam memetakan sekaligus mempromosikan ekosistem ekonomi kreatif daerah secara berkelanjutan. “Penerbitan katalog Jayaning Singasana merupakan langkah strategis yang berakar pada visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani. Dalam paradigma pembangunan saat ini, UMKM tidak lagi dipandang sekadar sebagai unit usaha penopang ekonomi, melainkan telah menjadi pilar strategis pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” katanya.

Menurut Darma Ariantha, berdasarkan arahan Bupati Tabanan, UMKM diposisikan sebagai ruang lahirnya kreativitas, inovasi, serta identitas lokal yang memperkaya karakter ekonomi Kabupaten Tabanan. “Pergeseran paradigma ini menandai era baru pemberdayaan UMKM yang tidak lagi bersifat pasif. UMKM kini menjadi instrumen diplomasi ekonomi daerah yang mampu memperkenalkan kearifan lokal Singasana ke kancah yang lebih luas, bahkan global. Kurasi yang tersaji dalam katalog ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah dan daya kreasi masyarakat mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan I Gede Nengah Sugiarta menyatakan setiap pelaku usaha yang tercantum dalam katalog telah dilengkapi dengan informasi kontak dan deskripsi produk untuk memudahkan masyarakat maupun calon konsumen dalam mengakses produk yang ditawarkan. “Setiap entitas usaha dalam katalog ini dilengkapi dengan informasi kontak serta deskripsi produk sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengenal dan menghubungi pelaku usaha secara langsung. Secara keseluruhan, publikasi ini menjadi panduan komprehensif bagi masyarakat untuk mengeksplorasi potensi kewirausahaan yang berkembang di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Dia menyebutkan fokus utama penerbitan katalog ini adalah mendorong percepatan digitalisasi UMKM serta meningkatkan daya saing produk lokal di tengah perkembangan pasar yang semakin kompetitif. “Melalui pemanfaatan platform digital, kami berharap UMKM Tabanan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, memiliki akses pasar yang lebih luas, serta mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” katanya.
Katalog UMKM “Jayaning Singasana” Tahun 2026 dapat diakses dan diunduh secara gratis oleh masyarakat melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Tabanan pada alamat https://tmc.tabanankab.go.id/katalog-umkm-singasana/, serta melalui berbagai kanal media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Dengan hadirnya katalog ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap produk-produk unggulan UMKM lokal semakin dikenal, mampu menembus pasar yang lebih luas, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berlandaskan kreativitas, inovasi, dan kearifan lokal. (*/bgn003)26061506