Mangupura, Baliglobalnews

Menindaklanjuti instruksi dan arahan Bupati Badung terkait upaya beautifikasi wilayah Kabupaten Badung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung melalui Bidang Bina Marga membersihkan dan memotong kabel utilitas di sepanjang ruas jalan Simpang Mengwi – Simpang Abiansemal pada Jumat (11/9/2026).

Kegiatan tersebut menyasar kabel-kabel utilitas yang berada di sepanjang trotoar, khususnya pada fasilitas trotoar yang telah dibangun pada tahun 2024. Ruas yang menjadi lokasi kegiatan memiliki panjang kurang lebih 5 kilometer, membentang dari wilayah Gulingan menuju Dauh Yeh Cani.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Putu Teddy Widnyana Putra mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Badung dalam rangka menata dan memperindah kawasan, khususnya terhadap keberadaan kabel utilitas yang sudah tidak berfungsi. “Kita melaksanakan kegiatan di ruas jalan Simpang Mengwi – Simpang Abiansemal. Panjang ruasnya kurang lebih 5 kilometer, dari Gulingan menuju Dauh Yeh Cani,” katanya.

Dia menyebutkan pembersihan yang dilakukan saat ini menyasar kabel-kabel utilitas yang berada pada fasilitas trotoar yang telah dibangun pada tahun 2024. Pihak provider telah diinstruksikan untuk turun langsung melakukan penataan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dia menyatakan kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala pada ruas-ruas jalan lainnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pemotongan kabel dan pembersihan utilitas tersebut dijadwalkan sebanyak dua kali dalam sebulan, sebagaimana instruksi Bupati Badung. “Nanti juga kita akan berlanjut di hari dan jadwal yang lain sesuai dengan schedule. Kita akan melakukan pemotongan kabel dan pembersihan sebulan itu dua kali, sesuai dengan jadwal,” katanya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas PUPR juga memastikan sampah dan sisa material hasil pemotongan kabel tidak dibiarkan berserakan di lokasi. Provider yang melakukan pemotongan kabel turut diarahkan untuk membersihkan sisa pekerjaan, dengan dukungan tim dari Bidang Bina Marga. “Tindak lanjutnya, provider kami instruksikan, bersama tim kami dari pengamat, dari preservasi, dari tim Bina Marga untuk membantu dalam hal mengangkut sampah-sampah daripada bekas-bekas potongan kabel ini,” katanya.

Kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur kewilayahan terkait. Di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta unsur desa dan kecamatan, termasuk pihak-pihak terkait yang berada di wilayah Abiansemal.

Teddy juga menyampaikan terkait dengan kondisi di sejumlah titik masih ditemukan kabel-kabel yang sudah tidak memiliki koneksi atau tidak lagi digunakan. Keberadaan kabel-kabel tersebut tidak hanya mengganggu kerapian kawasan, tetapi juga meninggalkan sampah utilitas yang perlu ditertibkan. “Kami selaku leading sector dalam kondisi ini adalah menginstruksikan utilitas itu sudah masuk di bawah trotoar atau fasilitas yang sudah kita bangun. Yang sekarang kondisi existing adalah kabel-kabel yang sudah tidak ada koneksinya, sehingga kami lakukan pemotongan,” katanya.

Dia menyampaikan kegiatan pembersihan dan penataan kabel utilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk mewujudkan kawasan yang lebih tertata, bersih, rapi, dan estetis. “Ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pimpinan untuk beautifikasi wilayah di Kabupaten Badung secara khusus,” pungkasnya. (Adv/bgn003)26091201

Mangupura, Baliglobalnews

Tim Pembinaan Kepegawaian dan Penegakan Pelanggaran Disiplin ASN atau Tim Disiplin Pemkab Badung kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan disiplin aparatur sipil negara (ASN) tetap terjaga. Kali ini, sidak menyasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Rabu (9/9/2026).

Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Badung dalam memperkuat disiplin dan akuntabilitas kinerja ASN. Tim GDN mengecek presensi sekaligus keberadaan fisik pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap jam kerja dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum I Wayan Wijana, Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Wijana mengatakan hasil verifikasi presensi dan pengecekan langsung di lokasi menemukan empat pegawai di DPUPR yang diduga melanggar ketentuan jam kerja. “Sementara di BPKAD tidak ditemukan pelanggaran disiplin. Sejumlah pegawai yang tidak hadir terkonfirmasi memiliki keterangan sah secara administratif karena sakit,” katanya.

Menurut Wijana, sidak tidak hanya menyasar persoalan kehadiran pegawai. Ada dua hal utama yang menjadi perhatian, yakni kepatuhan terhadap jam kerja dan efektivitas pelayanan publik di masing-masing instansi. “Pelanggaran jam kerja, seperti datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan sah, berimbas langsung pada penilaian kinerja individu serta pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) secara otomatis,” ujarnya.

Dia menyebutkan sidak juga menjadi bagian dari upaya mengubah pola pikir atau mindset ASN sebelum Pemkab Badung memperketat sistem absensi berbasis teknologi.

Pemkab Badung kini tengah mengembangkan Sistem Informasi Presensi Mobile berbasis pemindaian wajah atau facial recognition. “Sistem tersebut nantinya terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja digital milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” katanya.

Di sisi lain, para pimpinan perangkat daerah diminta memastikan efisiensi dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Menurut Wijana, disiplin ASN merupakan salah satu fondasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, transparan, dan nyaman.

Pihaknya memastikan sidak serupa akan terus dilakukan secara insidental dan acak di seluruh OPD. Dia menyatakan pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. “Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta penegakan integritas aparatur secara berkelanjutan,” tandasnya. (Adv/bgn003)26090904

]]> https://baliglobalnews.com/tim-disiplin-pemkab-badung-sidak-dpupr-dan-bpkad-pastikan-asn-tetap-disiplin/feed/ 0 https://baliglobalnews.com/presensi-wajah-asn-digital-terus-dimatangkan-versi-ios-dalam-proses-verifikasi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=presensi-wajah-asn-digital-terus-dimatangkan-versi-ios-dalam-proses-verifikasi https://baliglobalnews.com/presensi-wajah-asn-digital-terus-dimatangkan-versi-ios-dalam-proses-verifikasi/#respond Wed, 02 Sep 2026 11:53:42 +0000 https://baliglobalnews.com/?p=132516 Mangupura, Baliglobalnews Rencana Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan presensi aparatur sipil negara (ASN) berbasis pengenalan wajah melalui aplikasi ASN Digital terus dimatangkan. Di tengah rencana migrasi penuh ke sistem baru mulai Januari 2027, aplikasi presensi berbasis wajah tersebut hingga kini belum bisa digunakan oleh ASN pemilik iPhone. Sistem presensi wajah yang dikembangkan melalui aplikasi mobile saat […]]]>

Mangupura, Baliglobalnews

Rencana Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan presensi aparatur sipil negara (ASN) berbasis pengenalan wajah melalui aplikasi ASN Digital terus dimatangkan. Di tengah rencana migrasi penuh ke sistem baru mulai Januari 2027, aplikasi presensi berbasis wajah tersebut hingga kini belum bisa digunakan oleh ASN pemilik iPhone. Sistem presensi wajah yang dikembangkan melalui aplikasi mobile saat ini baru tersedia untuk perangkat Android.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Badung Ketut Gede Arta mengakui aplikasi presensi dengan fitur verifikasi wajah belum tersedia untuk pengguna iPhone. Namun, dia memastikan ASN pengguna iOS masih dapat menggunakan aplikasi lama, yakni SIKAP Badung, selama masa transisi. “Kalau yang Mobile ini yang menggunakan gerak-gerak wajah itu, Android sudah. Di iOS sedang berproses,” ujarnya ketika dimintai konfirmasi pada Selasa (2/9/2026).

Arta menyebutkan sistem presensi berbasis wajah tersebut merupakan bagian dari rencana migrasi sistem yang nantinya akan diberlakukan secara penuh. Dia menyampaikan berdasarkan rencana dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, penggunaan teknologi pengenalan wajah akan menjadi sistem utama mulai Januari 2027. “Yang nantinya bermigrasi sepenuhnya itu tanggal 1 Januari, rencananya akan menggunakan wajah,” katanya.

Mengenai kesiapan pada platform iOS, dia menyatakan menegaskan bahwa pengembangan aplikasi pada dasarnya telah rampung dan saat ini sedang dalam tahap verifikasi di pihak Apple. Sambil menunggu proses persetujuan di App Store selesai, ASN pengguna iPhone dipastikan tidak mengalami kendala karena layanan presensi tetap berjalan normal melalui aplikasi SIKAP Badung yang dapat diakses baik di Android maupun iOS. “Presensi yang digunakan sekarang ada dua, yaitu SIKAP Badung dan Badung Mobile,” katanya.

SIKAP Badung, lanjutnya, merupakan sistem presensi yang telah lebih dahulu digunakan ASN Pemkab Badung. Sistem ini telah memanfaatkan perangkat telepon seluler dan penentuan titik koordinat, namun belum menggunakan teknologi pengenalan wajah seperti sistem terbaru. Menurut Gede Arta, koordinat pada sistem presensi bukan persoalan baru. Teknologi tersebut sudah tersedia dalam aplikasi SIKAP Badung dan tetap menjadi bagian dari sistem presensi yang dikembangkan saat ini. “SIKAP Badung ini sudah biasa digunakan, koordinatnya sudah ada. Di Android ada, di iOS juga sudah ada,” katanya.

Mantan Camat Kuta Selatan itu mengatakan sistem presensi wajah pada dasarnya merupakan pengembangan dari teknologi yang sudah berjalan sebelumnya. Selain menentukan lokasi pengguna, sistem baru menambahkan mekanisme verifikasi wajah dan gerakan untuk memastikan kehadiran ASN. Pengembangan sistem ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan keandalan aplikasi di setiap platform sebelum diterapkan secara menyeluruh. “Nah sekarang kalau menggunakan wajah kan harus dinaikkan atau di-upgrade. Koordinatnya sudah ada, sama seperti yang di SIKAP. Saat ini masih mengandalkan sistem ganda selama masa peralihan, yakni SIKAP Badung sebagai sistem lama dan aplikasi mobile sebagai sarana uji coba presensi berbasis wajah,” katanya.

Sementara dari pihak BKPSDM Badung sebelumnya diperoleh informasi bahwa aplikasi presensi wajah untuk perangkat iOS memang belum dapat digunakan. Pengembangan versi iOS disebut masih dalam proses dan persoalan teknis sistem dikoordinasikan dengan Diskominfo. Dengan target migrasi penuh yang masih dijadwalkan pada Januari 2027, Diskominfo optimistis seluruh proses integrasi, termasuk persetujuan versi iOS, akan tuntas jauh sebelum sistem baru diberlakukan secara total. “Memang sejauh ini belum. Semuanya masih ditangani di Kominfo,” katanya. (Adv/bgn003)26090203

Mangupura, Baliglobalnews

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung menertibkan tiga bangunan liar di atas trotoar Jalan Teuku Umar Barat, Kerobokan Kelod, pada Minggu (30/8/2026). Tiga bangunan untuk usaha berbeda tersebut yakni warung makanan, perbaikan sadel, dan penjualan pakaian bekas.

Penertiban itu dilakukan setelah Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menemukan bangunan kumuh dan bangunan liar saat pelaksanaan car free day (CFD) di kawasan tersebut. Bupati kemudian meminta Satpol PP menindaklanjuti keberadaan bangunan yang menggunakan fasilitas umum itu. “Sesuai arahan Bapak Bupati Badung saat pelaksanaan CFD di Kerobokan Kelod, kami bergerak cepat bersama DLHK untuk pembersihan dan pengangkutan bekas bongkarannya. Langkah awal pembersihan fisik sudah langsung kami eksekusi di lapangan,” kata Kepala Satpol PP I Gusti Agung Ketut Suryanegara.

Dalam penertiban tersebut, Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Pemilik diberikan kesempatan mengambil barang dagangan dan barang berharga sebelum bangunannya dibongkar. Petugas kemudian membantu mempercepat proses pembongkaran dan membersihkan lokasi.

Dari tiga pemilik bangunan itu, satu orang ditemukan petugas saat pembongkaran. Pemilik tersebut dipanggil ke Kantor Satpol PP Badung pada Senin (31/8/2026), untuk memberikan keterangan, klarifikasi, dan mengikuti pembinaan. “Adapun dua pemilik lainnya belum ditemukan dan akan ditindaklanjuti,” katanya.

Suryanegara mengatakan pemilik yang ditemukan di lokasi telah didata. Kartu tanda penduduk (KTP) yang bersangkutan juga diamankan sebagai jaminan agar memenuhi panggilan ke kantor. “Terhadap orang atau pemilik bangunan liar yang diambil KTP-nya, kami akan buatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran di wilayah Kabupaten Badung,” ujarnya.

Dia menyatakan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi sesuai Perda Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sanksinya berupa pidana ringan dengan denda maksimal Rp25 juta atau kurungan paling lama tiga bulan.

Penertiban bangunan liar di lokasi tersebut, kata dia, bukan yang pertama. Satpol PP telah melakukan penertiban di kawasan yang sama tiga kali. “Pertama saat Jalan Teuku Umar Barat masih kecil, kedua saat pembangunan atau pelebaran jalan, dan yang ketiga hari ini,” katanya.

Suryanegara pun mengimbau warga Badung maupun pendatang yang menjalankan usaha untuk mematuhi aturan dan tidak mendirikan bangunan di fasilitas umum. Menurut dia, pelaku usaha juga perlu memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan dengan menyediakan tempat sampah serta menanam pohon perindang atau membuat taman. “Sehingga kawasan menjadi menarik untuk dikunjungi, orang nyaman berbelanja, dan pengunjung bisa nyaman parkir,” ujarnya.

Dia mengingatkan trotoar untuk pejalan kaki dan ruang publik untuk kepentingan bersama. “Mari bersama menjaga wajah Kerobokan agar semakin tertib, bersih, nyaman, dan manusiawi,” tandasnya. (Adv/bgn003)26083006

Mangupura, Baliglobalnews

Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Kabupaten Badung tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Program ini juga menjadi pasar bagi pembudidaya maupun pengolah ikan lokal.

Kepala Dinas Perikanan I Nyoman Suardana mengatakan bahan baku paket olahan ikan dalam program Gemarikan berasal dari pembudidaya dan pengolah lokal, yakni Kelompok Ikan Tunjung Putih yang juga berkolaborasi dengan kelompok pembudidaya di Kabupaten Badung guna pemenuhan bahan baku. “Sehingga program ini juga turut mendukung sektor perikanan lokal,” katanya pada Kamis (20/8/2026).

Paket Gemarikan tersebut berisi ikan nila, ikan lele, hingga abon tuna yang siap dikonsumsi. Hasil budidaya dan olahan masyarakat lokal tersebut kemudian disalurkan sebagai bagian dari program pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. “Tahun ini, Pemkab Badung menargetkan penyaluran 2.000 paket olahan ikan untuk pencegahan stunting. Paket tersebut dibagikan dalam 10 tahap di 10 desa sasaran, dengan masing-masing desa mendapat 200 paket. Secara khusus paket ini diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga rutin menyalurkan 350 paket olahan ikan setiap bulan. Sasarannya balita yang membutuhkan peningkatan status gizi atau berpotensi mengalami stunting. “Jika digabung dengan berbagai kegiatan distribusi lainnya sepanjang 2026, total paket olahan ikan yang akan disalurkan kepada masyarakat Badung mencapai 6.200 paket,” katanya.

Dengan skema tersebut, Gemarikan tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi hasil budidaya dan olahan ikan lokal untuk terserap. Pembudidaya dan pengolah  ikan Badung pun ikut mendapat manfaat dari program pemerintah tersebut. (Adv/bgn003)26082204

Mangupura, Baliglobalnews

Arus wisatawan mancanegara yang tinggi ke Badung mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Badung memperkuat kesiapsiagaan layanan kesehatan, terutama dalam menangani kasus kegawatdaruratan. Melalui aplikasi Badung Sehat, layanan kesehatan disiagakan selama 24 jam bagi masyarakat maupun wisatawan. Bersamaan dengan itu, pembinaan dan pengawasan fasilitas kesehatan (faskes) digalakkan, termasuk menertibkan praktik medis tanpa izin di kawasan akomodasi wisata.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat Badung menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Badung, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui bandara tersebut mencapai 3.307.775 orang hingga Juli 2026.

Tingginya arus kunjungan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan wisatawan maupun masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang cepat, aman, dan sesuai standar. Kesiapsiagaan layanan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pariwisata berkualitas, sebagaimana visi pembangunan Kabupaten Badung.

Kepala Dinkes Bagus Padma Puspita mengatakan penguatan layanan kesehatan dilakukan sebagai upaya memberikan jaminan kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang berada di wilayah Badung. “Kesehatan dan kenyamanan wisatawan adalah prioritas utama kami. Sesuai visi Bapak Bupati mewujudkan pariwisata berkualitas, jadi tidak hanya bicara soal keindahan alam dan budaya, tetapi juga layanan kesehatan yang berstandar mutu baik sesuai kebutuhan masyarakat termasuk para wisatawan, seperti perlindungan medis yang andal, respons cepat emergency 24 jam serta profesional dan tentunya mempunyai izin sesuai regulasi. Kami tidak menoleransi praktik medis ilegal yang berisiko membahayakan keselamatan pasien dan tentunya juga tenaga medis tersebut,” ujarnya pada Jumat (21/8/2026).

Dia menyebutkan melalui sistem Badung Sehat, masyarakat dan wisatawan dapat mengakses berbagai layanan kesehatan, termasuk layanan kegawatdaruratan. Sistem tersebut didukung armada ambulans yang tersebar di 13 puskesmas dan terintegrasi dengan sistem respons internal tenaga medis serta petugas ambulans.

Integrasi sistem memungkinkan petugas mengarahkan armada terdekat ke lokasi kejadian sehingga waktu tanggap kegawatdaruratan dapat dipangkas. Jika sebelumnya waktu tanggap lebih dari 30 menit, kini rata-rata setiap kasus dapat ditekan menjadi sekitar 10-14 menit.

Selain layanan darurat, kata dia, Badung Sehat menyediakan sejumlah fitur kesehatan lainnya, seperti telemedicine untuk konsultasi dokter, ambulans non-darurat, home care, informasi ketersediaan vaksin dan kebutuhan donor darah, pengaduan masyarakat, serta pemantauan wilayah terkait penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD) dan rabies.

Bagus Padma mengatakan penguatan layanan digital tersebut berjalan beriringan dengan pengetatan pembinaan dan pengawasan terhadap faskes serta praktik pelayanan kesehatan. Pengawasan Dinkes Badung menyasar klinik yang tidak memiliki izin maupun praktik medis yang dilakukan di luar ketentuan regulasi yang berlaku.

Pengawasan juga menyasar layanan IV drip atau infus vitamin/terapi yang ditawarkan secara terselubung dan tidak dilakukan oleh faskes berizin. Termasuk praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan warga negara asing (WNA) tanpa izin resmi untuk memberikan layanan medis.

Dinkes Badung mengimbau seluruh penyedia layanan kesehatan memastikan perizinan dan persyaratan pelayanan dipenuhi sebelum memberikan layanan kepada masyarakat maupun wisatawan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keselamatan pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara layanan kesehatan.

Di sisi lain, Dinkes Badung memperkuat pengendalian penyakit menular dan zoonosis. Cakupan vaksinasi rabies pada populasi anjing di Kabupaten Badung telah mencapai lebih dari 80 persen. Selain itu, rabies center telah berjalan di setiap puskesmas dan RS Daerah.

Untuk kawasan wisata dengan potensi interaksi satwa, seperti Sangeh dan Uluwatu, disiapkan prosedur penanganan kasus gigitan satwa. Kasus yang terjadi diarahkan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi dan indikasi, termasuk pemberian Vaksin Antirabies (VAR) maupun Serum Antirabies (SAR) bila diperlukan.

Surveilans epidemiologi juga diperkuat untuk mengantisipasi penyakit menular, termasuk Legionella dan DBD, terutama di wilayah dengan aktivitas pariwisata yang tinggi.

Sementara untuk mencegah gangguan kesehatan pencernaan yang kerap disebut wisatawan sebagai “Bali Belly”, Dinkes Badung melakukan upaya dari hulu hingga hilir. Penanganan tidak hanya menyasar aspek lingkungan, tetapi juga keamanan pangan di kawasan pariwisata.

Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi dan pemeriksaan higiene, air bersih, sanitasi, serta keamanan pangan. Pengawasan dilakukan terhadap tempat pengolahan makanan, restoran, hotel hingga usaha kuliner skala mikro di kawasan wisata untuk memastikan memenuhi persyaratan kesehatan dan higiene sanitasi.

Pengelola vila, homestay, dan hostel juga diimbau mengarahkan wisatawan yang mengalami gangguan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan resmi, seperti puskesmas, klinik maupun rumah sakit yang telah berizin.

Selain layanan kesehatan, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan, kritik, dan saran terkait pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan melalui Kontak Bupati Badung di nomor 081-558-200-200. Layanan tersebut dapat diakses melalui WhatsApp.

Wisatawan maupun masyarakat yang membutuhkan layanan kegawatdaruratan kesehatan dapat menghubungi Safety Center Kesehatan Badung di nomor 081139919119.@cr83 (*/bgn003)26082203

Mangupura, Baliglobalnews

Dinas Pertanian dan Pangan (Diperpa) Kabupaten Badung segera menanam cabai di lahan seluas 42 hektar. Program ini tersebar di tiga kecamatan, meliputi Mengwi, Abiansemal, dan Petang, dengan target produksi mencapai 420 ton.

Pengembangan cabai tersebut menjadi salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengantisipasi potensi kelangkaan cabai saat musim hujan. Penanaman dilakukan secara bertahap mulai Agustus dan dilanjutkan hingga Desember 2026.

Menurut Kepala Diperpa AA Ngurah Raka Sukadana, setiap hektare lahan ditargetkan menghasilkan sekitar 10 ton cabai. “Total target produksi 10 ton per hektar dikali 42 hektar, jadi ditargetkan produksi 420 ton,” katanya pada Rabu (19/8/2026).

Dia merinci di Kecamatan Mengwi, lahan pengembangan cabai tersebar di Kelompok Manik Pertiwi seluas 2 hektar, Subak Perang 2 hektar, Subak Guming 2 hektare, Kelompok Bina Mandiri 2 hektar, Subak Lepud 4 hektar, Subak Babakan 2 hektar, Babakan Sorangan 2 hektar, Tinjak Menjangan 1 hektar, serta Kelompok Tani Merta Nadi 1 hektar. Di Kecamatan Abiansemal, pengembangan dilakukan di Subak Blahkiuh seluas 2 hektar, Citra 2 hektar, Tanah Putih 2 hektar, dan Umasangiang 2 hektar. Sedangkan di Kecamatan Petang, lokasi penanaman berada di Subak Wana Sari seluas 5 hektar, Semanik Sari 5 hektare, Sedana Winangun 5 hektare, dan Munduk Samuan 1 hektar. Salah satu lokasi yang segera melakukan gerakan tanam berada di Subak Lepud, Desa Baha, Mengwi, dengan luas lahan 4 hektar.

Raka mengatakan sarana produksi untuk kegiatan tersebut telah didistribusikan sejak akhir Juli. Saat ini proses pembibitan masih berlangsung dan membutuhkan waktu sekitar 20-25 hari. Sementara itu, pengolahan lahan, pemasangan mulsa, dan pemupukan sudah dilakukan. “Rencana tanggal 26 kalau benih sudah siap tanam akan dilaksanakan gerakan tanam cabai,” katanya.

Penanaman di Subak Lepud dilakukan di delapan munduk. Masing-masing munduk menggarap lahan seluas 50 are dan melibatkan sekitar 10 petani. Total ada 80 petani yang terlibat dalam pengembangan cabai di lahan 4 hektare tersebut.

Cabai yang ditanam pun menggunakan varietas Caliber. Dengan target produktivitas 10 ton per hektare, lahan 4 hektare di Subak Lepud diproyeksikan menghasilkan sekitar 40 ton. Panen diperkirakan berlangsung pada Oktober hingga November 2026. Pihaknya juga menyiapkan skema penyerapan hasil panen. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Perumda Pasar dan Pangan Giri Mangu Sedana. “Strategi kami menjalin dan menggandeng kerja sama dengan Perumda Pasar dan Pangan Giri Mangu Sedana untuk membeli hasil panen petani, di samping petani menjual ke pengepul maupun langsung memasarkan ke pasar,” katanya. (*/bgn003)26082010

Mangupura, Baliglobalnews

70 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Badung terus mematangkan kesiapan untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026 mendatang, pada Kamis (13/8/2026).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung Ida Bagus Putu Mas Arimbawa mengatakan persiapan Paskibraka Badung telah dimulai sejak Juni 2026. Setelah mengikuti tahapan latihan awal, para calon Paskibraka menjalani pendidikan dan pelatihan melalui program Desa Bahagia.

Selanjutnya, para anggota mengikuti latihan secara intensif yang mencakup kesiapan fisik, mental, kedisiplinan, serta kemampuan menghadapi berbagai situasi di lapangan. Seluruh rangkaian tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum mereka dikukuhkan sebagai Paskibraka Kabupaten Badung. “Pada tanggal 14 Agustus itu mereka sudah harus masuk proses pengukuhan. Proses pengukuhan ini sebagai sebuah lambang, mereka tidak lagi calon, tapi sudah menjadi Paskibraka Kabupaten Badung,” ujarnya.

Setelah prosesi pengukuhan, kata dia, rangkaian persiapan dilanjutkan dengan renungan suci pada 15 Agustus. Kegiatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum para Paskibraka melaksanakan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Pada pelaksanaan upacara 17 Agustus, Paskibraka Badung akan mengemban dua tugas utama, yakni melaksanakan pengibaran bendera pada pagi hari dan penurunan bendera pada sore hari. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan malam syukuran.

Dia menyampaikan kesiapan Paskibraka Badung tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk perangkat daerah. Dalam menjalani latihan, para anggota mendapatkan pendampingan dari pelatih yang berasal dari unsur Polresta, Kodim, serta DPPI.

Tahun ini, kata dia, terdapat sejumlah penyesuaian pada tata letak dan formasi barisan Paskibraka. Formasi utama tetap mengacu pada pola 17-8-45, namun terdapat beberapa variasi gerakan dan komposisi yang disesuaikan dengan tata upacara yang berlaku. “Beberapa gerakan mencerminkan angka 81 dan sebagainya. Tentunya juga di sini harus memiliki skill tersendiri. Itulah maka latihannya sangat intens,” katanya.

Selain kesiapan personel, Pemerintah Kabupaten Badung juga melakukan penyesuaian tata tempat pelaksanaan upacara berdasarkan edaran terbaru. Dalam rangkaian upacara tertentu, para undangan akan mengikuti prosesi dengan berdiri, mulai dari pemasangan hingga pelepasan sangkur.

Pemkab Badung, lanjutnya, berencana memberikan wadah bagi para Paskibraka Badung sebagai ruang untuk mengembangkan kapasitas, kompetensi, kepemimpinan, dan kemampuan berorganisasi setelah menyelesaikan tugasnya. Wadah tersebut diharapkan dapat mendorong para anggota Paskibraka untuk tetap aktif dalam berbagai kegiatan positif serta memberikan kontribusi bagi lingkungan dan masyarakat. “Anak-anak muda yang berbakat, pilihan dari sebuah sekolah. Saya kira perlu didukung kegiatan-kegiatan positif,” katanya.

Dia menyebutkan seluruh proses persiapan Paskibraka Badung merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak di bawah arahan pimpinan daerah serta dukungan perangkat daerah terkait. Dengan proses latihan yang telah berlangsung sejak Juni, para Paskibraka diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan kebanggaan pada 17 Agustus 2026. (Adv/bgn003)26081310

Mangupura, Baliglobalnews

Di tengah derasnya arus informasi di era digital, kemampuan memilah dan mengevaluasi informasi menjadi semakin penting. Untuk memperkuat kemampuan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) Kabupaten Badung menggelar Bimbingan Teknis Literasi Informasi bagi Pustakawan, Guru, dan Pegiat Literasi Kabupaten Badung pada Senin (10/8/2026).

Kegiatan yang mendapat dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Perpustakaan ini berlangsung di Gedung Layanan Baca Sastra Mangutama, Diskerpus Badung. Bimtek tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Luh Suryaniti mewakili Bupati Badung.

Dalam sambutan tertulis Bupati Badung yang dibacakan Luh Suryaniti, Pemkab Badung menyampaikan apresiasi kepada Diskerpus Badung yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut serta kepada Perpusnas RI atas dukungan yang diberikan. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, saya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas dukungannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Perpustakaan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Bupati mengatakan perkembangan teknologi informasi telah membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan karena tidak seluruh informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan. “Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, literasi informasi menjadi kemampuan yang sangat penting agar masyarakat mampu menemukan, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bijaksana,” katanya.

Menurut dia, pustakawan, guru, dan pegiat literasi memiliki peran penting dalam menghadapi kondisi tersebut. Mereka tidak hanya menjadi penggerak budaya membaca, tetapi juga berperan dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan mendampingi masyarakat meningkatkan kecakapan literasi. “Dalam upaya tersebut, pustakawan, guru, dan pegiat literasi memiliki peran strategis sebagai penggerak budaya membaca, penumbuh kemampuan berpikir kritis, serta pendamping masyarakat dalam meningkatkan kecakapan literasi,” ujarnya.

Pemkab Badung, kata Bupati, terus mendorong penguatan literasi sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Karena itu, kata dia, pelaksanaan bimtek diharapkan tidak hanya menambah wawasan peserta, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi dalam layanan perpustakaan dan kegiatan literasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan teknologi. “Saya berharap melalui bimbingan teknis ini, para peserta tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi layanan perpustakaan dan literasi yang lebih inklusif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital,” katanya.

Sementara Plt. Kepala Diskerpus Ida Ayu Yutri Indahgustari mengharapkan bimtek tersebut dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pembelajaran di tengah masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kami berharap para pustakawan, guru, dan pegiat literasi semakin mampu menjadi fasilitator pembelajaran di tengah masyarakat,” katanya.

Dia mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi peserta untuk meningkatkan kompetensi, bertukar pengalaman, sekaligus memperluas jejaring dengan sesama pelaku literasi. “Bimbingan teknis ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi, berbagi pengalaman, memperluas jejaring, serta melahirkan berbagai inovasi layanan perpustakaan dan kegiatan literasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” katanya. (Adv/bgn003)26081001

Mangupura, Baliglobalnews

Tim Gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung menertibkan puluhan truk yang melanggar parkir di sepanjang bahu Jalan Jaksa Agung R Soeprapto, area Terminal Mengwi, Badung, pada Rabu (5/8/2026) pagi. Langkah penataan jalan ini langsung membuat area depan terminal bersih dari deretan kendaraan barang yang biasa memicu hambatan lalu lintas.

“Tadi saat penertiban kira-kira ada mungkin 30 lebih (truk) ya. Jumlah segitu saja kita lihat sudah mampu memberikan hambatan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Badung Anak Agung Gde Rahmadi usai penertiban.

Agung Rahmadi menyebutkan parkir liar di sepanjang jalur nasional, penghubung Denpasar-Gilimanuk, di kawasan Terminal Mengwi tersebut sudah terjadi sejak lama. Penertiban dan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lagi aksi parkir liar. Dalam kegiatan kali ini, petugas tidak memberlakukan tilang, melainkan hanya teguran persuasif.

Pemerintah daerah menilai perilaku sopir yang memarkirkan armada di tempat terlarang dipicu oleh kebiasaan saling mengikuti antarpengemudi. Sebagai langkah cepat pencegahan, pihak Dishub Badung akan menambah rambu serta spanduk larangan di lokasi penertiban. “Pertama, karena sopir itu orang mobile. Jadi, dia tidak tahu ada larangan (orang parkir), dia ikut. Solusi berkembang yang paling cepat dilakukan memasang spanduk dilarang parkir,” katanya.

Pengadaan lahan untuk parkir truk muatan barang, kata Rahmadi, memang cukup diperlukan. Untuk memberikan solusi jangka panjang bagi angkutan barang, Pemkab Badung berkoordinasi dengan BPTD dan Pemerintah Provinsi Bali guna pengadaan lahan parkir resmi. “Tapi itu kan perlu diputuskan, itu baru rencana begitu,” katanya.

Mengingat keterbatasan personil dinas dan kepolisian, kata dia, pengawasan harian di jalur tersebut nantinya akan dibantu oleh unsur masyarakat adat lokal. Dia mengharapkan penjagaan rutin oleh pecalang dan Linmas mampu mensterilkan bahu jalan secara berkelanjutan. “Untuk mempertahankan situasi adalah dari pihak desa adat setempat, dari pekembar juga, dan kita patroli tetap. Penjagaan rutinnya di masyarakat setempat yang membutuhkan untuk kelancaran lalu lintas,” katanya.

Sementara Kasatlantas Polres Badung AKP Ni Luh Tiviasih menyampaikan mayoritas pengemudi beralasan menghentikan kendaraan untuk mendinginkan rem serta beristirahat sejenak. Polisi mendata ada puluhan truk bermasalah dan akan berkoordinasi dengan pihak Pelabuhan Gilimanuk terkait pola jadwal bongkar muat kapal. “Beberapa sopir sudah kami mintai keterangan, alasannya untuk mendinginkan ban supaya rem tidak blong dan karena mengantuk. Kami akan koordinasi juga dengan rekan-rekan di Gilimanuk untuk minta informasi terkait bongkaran muat di sana,” katanya.

Mengenai sanksi penilangan di tempat bagi kendaraan parkir sembarangan, kepolisian saat ini masih menerapkan pola imbauan dan evaluasi harian. Penindakan tilang baru akan diterapkan setelah mendapat petunjuk operasional resmi dari pimpinan Korlantas maupun Polda Bali. “Sementara untuk penindakan tilang, kami menunggu perintah lebih lanjut dari pimpinan kami, dari Kakorlantas atau dari Direktorat Lalu Lintas di Polda Bali. Kalau memang dari pimpinan sudah menegaskan kembali terkait dengan tilang, kami akan laksanakan itu,” tandasnya. (Adv/bgn003)26080512