Badung, Baliglobalnews

Ketua PW Himpunan Pengusaha Nahdliyyin (HPN) Jawa Barat  Asep Syaripudin,, mengapresiasi Business Forum bertema ‘Go Digital’ yang diselenggarakan PP HPN di Uluwatu, Badung, Bali pada 26-28 Maret 2021, yang akan mendorong “melek digital” untuk kalangan pengusaha nahdliyin/NU.

“Sudah saatnya pengusaha nahdliyyin untuk melek digital pada era globalisasi saat ini, karena itu saya sangat mengapresiasi dan bangga dengan langkah HPN yang berupaya untuk memasifkan pemanfaatan inovasi teknologi digital dalam aktivitas ekonomi melalui Business Forum bertema ‘Go Digital‘ di Bali,” kata Asep Syaripudin di sela-sela pelaksanaan Business Forum dan Mukernas HPN di Bali, Sabtu malam.

Sebelumnya (27/3/2021), Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin saat menyampaikan sambutan pembukaan secara virtual pada Business Forum HPN itu dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, menegaskan bahwa pemerintah sangat mengapresiasi langkah HPN yang berupaya untuk memasifkan pemanfaatan inovasi teknologi digital dalam aktivitas ekonomi (digitalisasi ekonomi) anggotanya di kalangan NU.

“HPN sebagai wadah berhimpun pengusaha ultramikro hingga pengusaha besar harus dapat memanfaatkan inklusivitas teknologi digital dalam mendorong kemitraan antara usaha kecil dan besar agar keduanya mampu tumbuh bersama,” katanya saat menyampaikan sambutan kunci secara virtual pada Business Forum HPN itu.

Menurut Asep Syaripudin yang juga Ketua Umum DPP Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) itu, mau atau tidak mau, dan suka atau tidak suka, bila HPN tidak beradaptasi dengan era digitalisasi akan tergerus habis ditelan zaman.

“Pengusaha yang mempertahankan usaha dengan pola kolonial akan mati karena menerapkan pola lama, kita sekarang harus berani berpikir out of the box dengan melakukan update strategi dengan medsos,” ujarnya.

Pada masa kini,  tambahnya, promosi itu berbiaya sedikit, karena berbeda dengan masa lalu yang perlu spanduk dan biaya ini-itu yang mahal, namun kini hanya biaya memasukkan lewat medsos itu, maka pemasaran barang sudah menjangkau ke seluruh dunia dengan biaya murah,” katanya.

Selain saat menuju digitalisasi,  lanjutnya, maka kini juga saatnya berkolaborasi, kerja sama dengan berbagai pihak.

“Saat ini, kalau mau sukses dan hebat sendirian itu akan lewat atau tertinggal. Jadi, anggota HPN harus memulai digitalisasi dan kolaborasi mulai saat ini juga,” katanya.

Sementara itu, Bendahara Nasional DPP Hebitren yang juga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid (PPNJ), Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, KH Abdul Hamid Wahid, menilai kegiatan HPN yang fokus pada penggarapan dunia digital itu merupakan “titik tekan” yang sangat penting bagi bangsa dan negara, khususnya bagi warga nahdliyyin.

“Kegiatan ini akan memberi kontribusi bagi bangsa dan negara, karena karakteristik dasar dari perkembangan globalisasi itu erat kaitannya dengan digitalisasi. Jika berhasil akan menjadi kontribusi penting bagi semuanya, apalagi pasar digital masih terbuka luas,” kata Hamid Wahid yang juga Rektor Unuja (Universitas Nurul Jadid) Paiton, Probolinggo itu.

Secara terpisah, Ketua Umum PP HPN Abdul Choliq menjelaskan Forum Bisnis dan Mukernas HPN di Bali itu memang dibuka Wapres secara virtual pada 26 Maret 2021 pukul 20.00 WIB. Acaranya juga dihadiri Ketua Umum PBNU, Ketua APJII, dan CEO PT Huawei Tech Investment yang akan memberikan sambutan dalam acara secara virtual dan offline.

“Tanggal 27 Maret 2021, acara dilanjutkan dengan Bussines Digital Forum yang melibatkan Huawei, BNI, APJII, Link Net, dan Muslimapp.id, yang intinya membahas industri/infrastruktur digital, kemudian hari terakhir pada 28 Maret 2021 akan diisi dengan Mukernas HPN yang dihadiri pengurus HPN se-Indonesia,” katanya.(bgn123)21032802

Gianyar, Baliglobalnews

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, Jumat, menyerahkan secara langsung sertifikasi Nomor Izin Edar kepada 41 UMKM dari Kabupaten Gianyar, Bali.

“Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, usaha UMKM harus dibantu dan didukung dengan kemudahan mendapatkan izin edar,” kata Kepala BPOM Penny Lukito dikutip dari siaran pers Diskominfo Gianyar, Jumat.

Kepala BPOM itu mengatakan sifat UMKM yang lentur terhadap krisis menjadi salah satu kekuatan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi, melalui gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
 Dalam kunjungan kerjanya, Kepala Badan POM Penny Lukito menggemakan produk olahan berdaya saing dan memberikan 41 Nomor Izin Edar (NIE) kepada UMKM Gianyar.

“Kabupaten Gianyar memiliki 14 produsen pangan olahan yang terdaftar pada Badan POM yaitu 1 usaha mikro, 2 usaha kecil, 10 usaha menengah dan 1 industri besar. Selama tahun 2020 Badan POM telah menerbitkan 41 NIE pangan olahan dari Gianyar. Yaitu masing masing 3 NIE untuk usaha mikro dan usaha kecil, 30 NIE untuk usaha menengah dan 5 NIE untuk Industri besar,” ujarnya.
 Untuk itu, BPOM mendorong pelaku usaha pangan serta Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk dapat meningkatkan produk pangan olahan terdaftar di Badan POM.Di samping itu, Badan POM juga menerbitkan 11 NIE obat tradisional untuk 6 pelaku usaha serta 2 sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap untuk 2 pelaku usaha di Kabupaten Gianyar.
 Badan POM selama tahun 2020 juga menerbitkan 106 NIE kosmetik kepada 9 pelaku usaha di Gianyar dan 1 sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) kepada pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gianyar. Sementara itu, Bupati Gianyar yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, I Made Suradnya mengatakan demi mendukung program UMKM berdaya saing tentu perlu adanya sinergi yang solid antara badan POM dan berbagai pihak untuk mewujudkan keamanan produk khususnya produk pangan, obat tradisional dan komestik.
 Komitmen antara pemerintah dan pelaku UMKM untuk menjaga keamanan produk pangan, obat tradisional, dan kosmetik sangat diperlukan. Mengingat komitmen dan kerjasama dari semua pihak akan berdampak pada peningkatan mutu, khasiat dan keamanan produk sehingga mampu berdaya saing dan diharapkan mampu menembus pasar global. (bgn123)20121817

Nasional, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penyelenggaraan Festival Diskon Nasional (FDN) merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

“Pandemi ini mendorong kita semua untuk melakukan terobosan dan berbagai inovasi agar perekonomian bergerak kembali. Untuk itu pemerintah menyelenggarakan FDN sebagai bentuk dukungan kepada UMKM di Tanah Air,” ujar Presiden Jokowi dalam video pembukaan Festival Diskon Nasional, Rabu.

Pada video tersebut, Jokowi juga mengajak semua pihak untuk menunjukkan rasa bangga terhadap produk lokal.

“Mari kita tunjukkan rasa bangga kita pada produk asli Indonesia hanya di Festival Diskon Nasional,” kata Presiden.

Dalam video itu, sejumlah menteri juga menyampaikan pesan dalam acara FDN itu, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengajak untuk membeli produk Indonesia. “Jadi patriot bangsa, dan belilah produk Indonesia,” kata Luhut.

Dalam video itu tak ketinggalan juga Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan bangga terhadap merek lokal dengan kualitas dunia.

“Sebagai kolektor sneakers saya sangat bangga ada merek lokal yang berkualitas dunia,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan bukti kesetiaan masyarakat terhadap produk lokal yakni dengan mendukung UMKM Nasional.

“Mau buktikan kesetiaan sama produk lokal, waktunya dukung UMKM nasional,” ucapnya.

Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Wury Ma’ruf Amin mengajak masyarakat untuk berbelanja dalam event FDN mulai 16 hingga 31 Desember 2020.

“Siap-siap belanja dari tanggal 16 Desember sampai 31 Desember 2020, nikmati program diskon barang UMKM terbesar se-Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan FDN itu mengusung tema “Beli Satu Tumbuh Seribu”, yang akan melibatkan empat Bank Himbara, 24 BUMN dan afiliasi, 65 mitra e-commerce, 5.000 merchant konvensional, 211.000 merchant UMKM, dan lima uang elektronik.

Dalam pelaksanaan FDN itu, Kementerian BUMN dan sejumlah perusahaan BUMN berkolaborasi menyelenggarakan FDN pada 16-31 Desember 2020.

Penyelenggaraan event dapat dilakukan secara online maupun offline, di mana informasi produk dan diskon yang ditawarkan, serta informasi mengenai UMKM, merchant lokal atau BUMN yang berpartisipasi dapat diakses pada www.festivaldiskonnasional.com. (bgn123) 20121630

Internasional, Baliglobalnews

Harga emas turun tipis pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), menyusul ambil untung dari kenaikan tiga hari berturut-turut saat ekuitas menguat, tetapi harapan stimulus baru AS mendukung daya tarik emas sebagai lindung nilai inflasi dan mempertahankan kenaikan mingguan pertamanya dalam empat pekan terakhir.

Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange, menyusut 1,10 dolar AS atau 0,06 persen menjadi ditutup pada 1.840,00 dolar AS per ounce. Emas membukukan keuntungan mingguan lebih dari tiga persen.

Harga emas berjangka naik 10,9 dolar AS atau 0,6 persen menjadi 1.841,10 dolar AS pada Kamis (3/12/2020), setelah terangkat 11,3 dolar AS atau 0,62 persen menjadi 1.830,20 dolar AS pada Rabu (2/12/2020), dan melonjak 38 dolar AS atau 2,13 persen menjadi 1.818,90 dolar AS pada Selasa (1/12/2020).

“Setelah kenaikan tiga yang luar biasa, emas mengalami aksi ambil untung menjelang level teknis utama di 1.850 dolar AS, dianggap sebagai rintangan yang signifikan karena sangat tangguh sebagai dukungan selama dua bulan terakhir,” kata Kepala Perdagangan Derivatif Logam Dasar dan Mulia BMO, Tai Wong.

“Reaksi emas terhadap laporan penggajian AS yang sangat lemah – direspon aksi jual alih-alih reli – menunjukkan para pemburu harga murah mungkin puas untuk saat ini,” katanya menambahkan mungkin ada beberapa “program penjualan” moderat yang stabil mungkin melalui exchange traded funds (ETF).

Data pada Jumat (4/12/2020) menunjukkan ekonomi AS menambahkan pekerja paling sedikit dalam enam bulan pada November, memperkuat ekspektasi akan lebih banyak stimulus fiskal yang mengangkat indeks-indeks utama Wall Street ke level tertinggi sepanjang masa.

RUU bantuan Virus Corona bipartisan senilai 908 miliar dolar AS menarik dukungan di Kongres AS pada Kamis (3/12/2020).

Emas yang tidak memberikan imbal hasil dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang kemungkinan besar disebabkan oleh stimulus yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Di luar koreksi jangka pendek, dolar yang lebih lemah, suku bunga riil negatif, kekhawatiran seputar inflasi dan ekspektasi stimulus fiskal lebih lanjut di tengah kebijakan moneter yang akomodatif kemungkinan akan menjaga harga emas cenderung naik,” kata Analis Standard Chartered Suki Cooper.

Sementara itu dolar menuju minggu terburuk sejak awal November, membuat harga emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 11,6 sen atau 0,48 persen menjadi ditutup pada 24,253 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari naik 34,2 dolar AS atau 3,29 persen menjadi menetap di 1.072,8 dolar AS per ounce. (bgn123)20120506

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengajak pengusaha hotel dan restoran di daerahnya tetap optimistis bahwa pariwisata akan segera bangkit kembali di tengah pandemi COVID-19.

“Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus terus berupaya memperoleh kepercayaan publik bahwasanya Bali siap untuk dikunjungi kembali oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara,” kata Wagub Bali saat pengukuhan pengurus BPC PHRI Kabupaten Jembrana periode 2020-2025 di Jembrana, Bali, Rabu.

Menurut dia, pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jembrana yang dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 memiliki makna penting.

“Di samping untuk mengukuhkan pengurus baru, juga menyusun program kerja untuk kemajuan pariwisata di Kabupaten Jembrana,” ujar pria yang akrab disapa Cok Ace itu.

Ketua PHRI Bali itu tidak memungkiri pandemi COVID-19 telah memberi dampak yang sangat signifikan khususnya kepada Bali yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam hingga minus 12,28 persen dan sektor pariwisata Bali mengalami keterpurukan.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan pemerintah kabupaten/kota, lanjut dia, juga terus menambah laboratorium dan tempat isolasi untuk penanganan COVID-19

“Demikian pula, halnya para pelaku usaha pariwisata yang terus meningkatkan penerapan CHSE yakni kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety) dan kelestarian lingkungan (environmental sustainability) di akomodasi serta objek pariwisata,” katanya.

Tidak hanya itu, masyarakat pun terus menerapkan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan. Semua upaya ini dilakukan agar pariwisata Bali bisa segera bangkit kembali.

Khususnya untuk Kabupaten Jembrana, Cok Ace menyampaikan Pemprov Bali bekerja sama dengan pemerintah pusat tengah mencanangkan sejumlah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana seperti pembangunan Jalan Tol Mengwi- Gilimanuk serta pembangunan bandara yang lokasinya tidak jauh dari Kabupaten Jembrana.

Dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur tersebut, masyarakat Jembrana diminta untuk mempersiapkan diri dengan keterampilan yang baik dan mumpuni sehingga nantinya siap bersaing dengan SDM lainnya.

“Dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya. (bgn123) 20120224

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat sudah 875 usaha pariwisata di daerah setempat yang mengantongi Sertifikat Protokol Tatanan Kehidupan Bali Era Baru sebagai bentuk kesiapan menyambut kunjungan wisatawan di tengah pandemi COVID-19.

“Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, tentunya wisatawan yang datang ke Bali sangat memperhatikan dari sisi kesehatan, higienitas dan juga kelestarian lingkungan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa di Denpasar, Selasa.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan industri pariwisata, sejak beberapa bulan terakhir telah menerbitkan sertifikat protokol kesehatan atau yang dinamakan Sertifikat Protokol Tatanan Kehidupan Bali Era Baru.

Dari 875 usaha pariwisata yang telah mengantongi sertifikat tersebut rinciannya yakni sebanyak 536 hotel, 75 restoran, 5 desa wisata, 83 daya tarik wisata, 20 ruang hiburan umum, 7 mall, 40 usaha transportasi, 73 travel, 35 wisata tirta, dan 1 kawasan wisata.

“Dari 536 hotel atau akomodasi tersebut, 194 diantaranya merupakan hotel bintang 3 hingga bintang 5 yang diverifikasi Pemprov Bali dan 342 hotel/akomodasi lainnya diverifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota,” ucap Astawa.

Menurut dia, langkah-langkah tersebut dilakukan supaya wisatawan yang datang berlibur ke Bali merasa aman dan nyaman terhindar dari penularan COVID-19.

“Syukurnya sampai saat ini tidak ada klaster di objek wisata. Jadi, nampaknya apa yang diupayakan sudah cukup berhasil,” ujar mantan Kepala Bappeda Bali itu.

Astawa menambahkan, dari sejumlah hotel maupun usaha pariwisata yang disertifikasi tersebut, bahkan banyak yang penerapan protokol kesehatannya sudah malah lebih jauh dari yang distandarkan pemerintah.

“Meskipun demikian, kami tetap mendorong agar semakin banyak usaha atau industri pariwisata di Bali yang mau mengajukan sertifikasi ini. Kalau mereka tidak mengajukan, maka kami tidak bisa juga mendatangi usaha mereka,” ujarnya.

Walaupun untuk mengantongi sertifikat itu tidak perlu membayar sepeserpun alias gratis, namun masih ada juga yang enggan untuk mengurusnya.

“Mungkin karena usahanya tidak beroperasi, jadi tidak ada yang mengurus untuk mendapatkan Sertifikat Protokol Tatanan Kehidupan Bali Era Baru,” katanya.

Yang tidak kalah penting, lanjut Astawa, untuk membangun kepercayaan wisatawan itu Gubernur Bali Wayan Koster melalui Satgas Penanganan COVID-19 terus berupaya mengendalikan angka kasus positif COVID-19 dan memperbanyak tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19.

“Demikian pula rumah sakit dan tenaga medisnya sudah disiapkan sedemikian rupa untuk merawat pasien positif COVID-19,” ujarnya. (bgn123) 20120121

Denpasar, Baliglobalnews

QRIS ini sangat bermanfaat bagi titiang (saya-red), efisien sekali dan juga ada pencatatannya. Jadi, neraca ruginya juga gampang karena langsung ada catatan keuangannya.

Apalagi, saat pandemi COVID-19 seperti sekarang, penting seminimal mungkin penggunaan uang tunai agar terhindar dari penularan virus.

Demikian penuturan I Ketut Widiadnyana, Ketua Kelompok Tenun Putri Mas dari Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana, Bali yang mengaku telah menggunakan “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)” Bank Indonesia sejak sekitar awal 2019.

Widiadnyana yang telah melakoni bisnis songket dari 2014 itu merasa cukup takut kalau harus sering-sering menyentuh uang tunai di tengah pandemi saat ini, sehingga kehadiran QRIS yang memberikan berbagai keunggulan ini dirasa sangat membantu.

“QRIS ini selain aman bagi kesehatan, juga praktis. Apalagi usaha saya yang berada di Jembrana, jauh dari Kota Denpasar, sangat terbantu dengan sistem ini. Kalau sudah ada tanda bunyi ‘klenting’ QRIS di ‘handphone’, tanda pembayaran sudah masuk,” ujar perajin yang kental mempertahankan motif Songket asli Jembrana itu

Dengan menggunakan QRIS, dia sekaligus bisa mengenalkan gerakan nontunai kepada masyarakat. “Mau tidak mau, suka tidak suka, jadi secara tidak langsung konsumen mengikuti gerakan nontunai. Itupun tak hanya saat ajang pameran,” ucapnya.

Selain menggunakan QRIS, Widiadnyana pun akrab menggunakan pembayaran digital lainnya untuk mendukung kelancaran usahanya seperti mobile banking, internet banking, uang elektronik dan sebagainya.

Walaupun dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19, Kelompok Tenun Putri Mas yang merupakan salah satu binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali itu juga masih tetap bertahan dengan 55 anggota kelompok yang mayoritas ibu rumah tangga itu.

Untuk sementara, produksi songket berbentuk lembaran dengan harga premium dihentikan karena memang stoknya masih banyak dan dialihkan dengan memproduksi masker berbahan songket yang dipadupadankan dengan busana untuk kebutuhan dalam negeri, ekspor ke sejumlah negara seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura hingga beberapa negara di Benua Eropa.

Selain itu, pria berusia 46 tahun ini juga aktif mengikuti sejumlah pameran langsung ataupun pameran virtual yang difasilitasi Bank Indonesia dan beberapa kementerian.

Widiadnyana dengan bisnis songketnya ini merupakan satu diantara lebih dari 158 ribu pedagang di Provinsi Bali yang telah merasakan manfaat dan keunggulan kehadiran QRIS.

Selain Widiadnyana, ada juga Komang Sukarsana selaku Ketua Kelompok Tani Sari Pertiwi dari Songan, Kintamani, Kabupaten Bangli yang berbagi pengalaman menggunakan QRIS.

Sukarsana dengan bisnis kopi arabika dan klaster bawang merahnya mengatakan sudah familiar menggunakan QRIS. Bahkan dia mengaku sudah dilibatkan dari sejak tahap uji coba penggunaan QRIS pada awal 2019 saat mengikuti pameran di Jakarta.

“QRIS itu simpel, sekarang kalau mau belanja kemana-mana, dengan pakai QRIS lebih gampang dan tidak ribet. Terlebih saat mengikuti kegiatan pameran akan sangat membantu karena praktis, cepat dan tidak ribet,” ucap pria yang akrab dipanggil Komang ini.

Bali Bangkit

Jika kita menilik kehadiran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangkan Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dengan menggunakan standar internasional, memang bertujuan agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

QRIS sekaligus merupakan implementasi salah satu dari tiga bidang tugas Bank Indonesia yakni mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang muaranya tentu untuk satu tujuan tunggal Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan QRIS yang diluncurkan secara resmi pada 17 Agustus 2019 itu mengusung semangat UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung).

Dengan semangat UNGGUL, diharapkan dapat mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk Indonesia Maju.

Kini, dengan adanya pandemi COVID-19, maka momen transformasi digital semakin tidak terbendung dan tidak terhindarkan. Transformasi digital pun menjadi cara bertahan melalui masa pandemi COVID-19 dan digitalisasi menjadi suatu kebutuhan bagi UMKM.

Mengutip Penelitian dari Sea Insights menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata UMKM di Indonesia yang mengadopsi “e-commerce” meningkat lebih dari 160 persen dengan peningkatan produktivitas mencapai 110 persen.

Pada masa pandemi ini, 45 persen pelaku usaha muda berjualan lebih aktif di platform “e-commerce” dan 1 dari 5 adalah pengguna baru “e-commerce” serta lebih dari 60 persen mengatakan bahwa mereka akan secara permanen meningkatkan penggunaan platform digital dalam bisnisnya.

Pada masa pandemi COVID-19 dan masa “new normal”, salah satu bentuk perkembangan sistem pembayaran yang sesuai yaitu penggunaan sistem pembayaran yang bersifat “contactless” atau nirsentuh, yang sejalan dengan rekomendasi WHO.

“QRIS merupakan metode pembayaran digital yang bersifat nirsentuh sangat tepat digunakan oleh UMKM untuk mendukung ekonomi Bali Bangkit. Seperti yang kita ketahui bersama, perekonomian Bali mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga -12,28 persen (yoy) pada triwulan III-2020,” kata Trisno.

Agar perekonomian Bali bangkit, lanjut dia, harus dimulai dengan menerapkan Tatanan Kehidupan Bali Era Baru sesuai yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali No 3355.

Namun, tatanan kehidupan era baru tidak hanya mengedepankan pada protokol kesehatan berupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, tetapi juga harus mencakup kegiatan penyelesaian transaksi pembayaran tanpa kontak fisik secara nontunai atau berbasis digital yang antara lain dengan menggunakan QRIS.

“Dengan demikian akan memudahkan wisatawan mancanegara bertransaksi di berbagai merchant yang menerima QRIS dan juga aman dari penyebaran COVID-19,” katanya.

Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi menuju Bali Bangkit, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga terlibat aktif dalam kegiatan Deklarasi Program Kepariwisataan Dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Digitalisasi Pariwisata Berbasis QRIS di berbagai objek wisata di seluruh Bali.

Tak hanya menyasar objek wisata dan berbagai akomodasi pariwisata, hingga pasar tradisional serta modern di Pulau Dewata, bahkan QRIS juga diterapkan pada empat rumah sakit Pemerintah Provinsi Bali, yakni RS Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, RS Jiwa Provinsi Bali, dan RS Puri Raharja, serta yang terakhir juga dengan melibatkan Korem 163/Wirasatya Bali.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pun dalam berbagai kesempatan menyatakan memandang penting transaksi nontunai, khususnya QRIS, untuk pariwisata dan pemulihan ekonomi Bali di tengah pandemi COVID-19.

Menurutnya, wisatawan akan malas membawa uang tunai dan segala macam kartu saat berwisata. Jika dimungkinkan, nantinya setiap transaksi bisa menggunakan ponsel pintar, bahkan untuk membeli kelapa muda, atau membeli kerajinan masyarakat.

“Aktivitas telah dibuka dan kita harus tetap taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk dalam hal transaksi keuangan seperti QRIS yang gencar dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Ini harus terus didukung sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif dan aman COVID-19,” ucap

Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menargetkan hingga akhir tahun 2020 jumlah merchant QRIS di Pulau Dewata sebanyak 200 ribu merchant.

Berdasarkan data DKSP Bank Indonesia, perkembangan jumlah merchant QRIS di wilayah Provinsi Bali hingga 20 November 2020 sebanyak 158.552 merchant.

Jumlah merchant ini terjadi peningkatan hingga 523 persen jika dibandingkan dengan kondisi awal 2020. Bali menempati posisi 10 besar dengan jumlah merchant tertinggi di Tanah Air.

“Ngiring sareng-sareng nganggen QRIS (mari bersama-sama menggunakan QRIS-red),” ajak Trisno Nugroho dalam berbagai kesempatan.(bgn123)20113035

Nasional, Baliglobalnews

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan berpeluang menguat didukung sentimen vaksin COVID-19.

Rupiah dibuka menguat 20 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp14.070 per dolar AS dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.090 per dolar AS.

“Dolar AS terlihat melemah pagi ini karena pernyataan Trump di akhir pekan lalu soal vaksin akan mulai didistribusikan di awal Desember ini,” kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Senin.

Ariston menuturkan, indeks dolar mencetak level terendah baru pada 2020 pagi ini di kisaran 91,67.

“Ini mendorong sentimen positif di pasar keuangan dan memicu penguatan nilai tukar terhadap dolar AS, termasuk nilai tukar emerging market,” ujar Ariston.

Ariston memperkirakan hari ini rupiah bisa bergerak menguat di kisaran Rp14.000 per dolar AS hingga Rp14.150 per dolar AS.

Pada Jumat (27/11) lalu, rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,07 persen ke posisi Rp14.090 per dolar AS dibandingkan hari sebelumnya Rp14.100 per dolar AS. (bgn123)20113010

Badung, Baliglobalnews

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi 100 pelaku usaha pariwisata ekonomi kreatif di Pulau Dewata untuk pendirian badan usaha berbadan hukum.

“Kemudahan yang diberikan mulai dari ketentuan modal setor termasuk biaya pembuatan dibantu, alias gratis. Fasilitasi dan kemudahan itu diberikan karena masih minim-nya persentase usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah berbadan hukum,” kata Deputi Industri dan Investasi Kemenparekraf Fadjar Hutomo di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Menurut dia, keberadaan badan hukum ini penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), para pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Orang boleh mendirikan usaha dalam bentuk perorangan, tetapi ketika usaha makin berkembang adalah sebuah keniscayaan untuk melakukan pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan,” ujarnya usai membuka Sosialisasi dan Fasilitasi Pendirian Badan Hukum Tahun 2020.

Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tambah dia, esensi-nya adalah kemudahan untuk membuka usaha. Salah satu contohnya, ketentuan modal setor yang tadinya Rp50 juta, sekarang menjadi Rp3 juta atau Rp5 juta saja sudah bisa.

Demikian pula dengan jumlah orang dalam mendirikan koperasi, dulu harus 40 orang, tetapi sekarang boleh tiga orang saja.

“Jika sebelumnya hanya mengenal badan hukum perkumpulan, PT dan koperasi, maka terkait dengan pengembangan koperasi desa, sekarang dimungkinkan badan hukum berbentuk bumdes,” ucap-nya.

Pihaknya melakukan sosialisasi tersebut agar dipahami masyarakat dan memfasilitasi untuk badan hukumnya. Biaya pendaftaran badan hukumnya ditanggung Kemenparekraf/Baparekraf.

Di samping itu, persyaratan juga tidak sulit, yakni identitas kependudukan, ada modal setor dan SPT dan NPWP. Khusus untuk di Bali, Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual mempunyai target 100 usaha yang difasilitasi pendirian badan hukumnya.

Kegiatan ini diharapkan bisa makin mendorong kegiatan usaha ekonomi para penerima fasilitasi 100 usaha tersebut.

“Di Bali, dari total 100 usaha itu kebanyakan usaha kuliner, kemudian disusul usaha pariwisata. Tetapi, kalau bicara kuliner itu ada irisan-nya dengan pariwisata juga,” ujarnya.

Ketua panitia, Dr Muh Hendri Nuryadi mengatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf dengan Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret Surakarta (BPU UNS).

Peserta kegiatan merupakan pelaku usaha pariwisata ekonomi kreatif, baik dari binaan dinas terkait maupun yang tergabung dalam komunitas.

“Dengan membentuk badan hukum, ada beberapa keuntungan atau kemudahan yang didapatkan, seperti memiliki legalitas, memiliki nomor rekening atau dokumen lain atas nama badan hukum, diakui sebagai subjek hukum, bahkan bisa juga mendapatkan insentif pajak,” tutur Muh Hendri. (bgn123)20112918.

Nasional, Baliglobalnews

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggairahkan industri e-commerce di Indonesia.

“Jika UMKM bisa menikmati dampak positif UU ini, tentu akan memberi pengaruh baik juga pada pertumbuhan perdagangan melalui sistem elektronik,” kata Kepala Bidang Konten dan Komunikasi Internal idEA Vriana Indriasari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Indriasari, idEA berharap peraturan-peraturan turunan UU Cipta Kerja dapat lebih menggairahkan dunia usaha Indonesia, terutama UMKM.

Tidak bisa dipungkiri jika kehadiran Undang-undang (UU) Cipta Kerja akan memberikan dampak positif kepada banyak sektor, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk industri e-commerce.

Bahkan, berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi e-commerce pada 2020 meningkat sampai 25 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp205,5 triliun di lokapasar (marketplace).

Meskipun diyakini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM dan industri e-commerce, namun Indriasari mengaku masih mengkaji lebih dalam pasal-demi pasal.
Terlebih, peraturan-peraturan turunan dari UU ini, yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan RPerpres juga masih dipersiapkan pemerintah.

Menurutnya, peraturan-peraturan turunan tersebut sangat penting karena mengatur lebih detail terkait pelaksanaan UU Cipta Kerja.
“Kami masih harus menunggu untuk bisa menyusun strategi penerapannya di industri e-commerce. Jadi, implikasi secara langsung ke bisnis e-commerce, saat ini, belum bisa dipastikan,” kata Indriasari.

Jika berkaca dari data Bank Indonesia, di mana transaksi e-commerce pada 2020 meningkat sampai 25 persen, bisnis e-commerce diyakini bakal tetap tumbuh pesat pada 2021, didorong oleh bergesernya pola belanja konsumen selama pandemi. Migrasi ke ke kanal daring pun diperkirakan bakal banyak dilakukan UMKM.
“Kehadiran UU Cipta Kerja akan berdampak lebih positif,” ujar Kepala Bidang Konten dan Komunikasi Internal idEA Vriana Indriasari. (bgn123) 20112913.