Mangupura, Baliglobalnews

Komitmen menjaga netralitas pemerintah desa sebagai salah satu pilar penyelenggaraan demokrasi terus diperkuat oleh Bawaslu Kabupaten Badung. Melalui Sosialisasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Program Pedestal (Pemerintah Desa yang Netral) bersama Pemerintah Desa Pangsan, Kecamatan Petang, pada Rabu (8/7/2026), Bawaslu Badung mengajak perangkat desa untuk memahami sekaligus mengimplementasikan prinsip netralitas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta membuka kegiatan sekaligus menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir kerawanan pelanggaran netralitas seperti yang pernah terjadi di Pemilihan 2024. “Program Pedestal kami laksanakan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran netralitas pemerintah desa. Pada Pemilihan Tahun 2024 masih terdapat pelanggaran terkait netralitas, sehingga kami berharap melalui sosialisasi ini hal serupa tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan pemilu berikutnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung I Putu Hery Indrawan memaparkan materi mengenai arti netralitas beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai perangkat desa. “Netral itu artinya tidak memihak dan tidak berpihak, dalam hal ini kepada peserta pemilu. Contoh paling sederhana yang bisa dilakukan, walaupun kita punya hak pilih, Bapak-bapak jangan mempengaruhi pilihan Bapak kepada orang lain,” katanya.

Hery menyampaikan penerapan netralitas bukan hanya sebatas tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, tetapi juga menjaga sikap, ucapan, maupun tindakan agar tidak menimbulkan keberpihakan terhadap peserta pemilu tertentu.

Sebagai bagian dari penguatan layanan informasi kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Badung juga menyerahkan barcode layanan informasi kepada Pemerintah Desa Pangsan. Barcode tersebut menjadi media interaksi antara Bawaslu dengan masyarakat, khususnya pemerintah desa, untuk mengakses berbagai informasi seperti produk hukum, layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta informasi kepemiluan lainnya.

“Barcode ini menjadi media interaksi Bawaslu dengan masyarakat di desa, khususnya pemerintah desa. Di dalamnya terdapat berbagai informasi, mulai dari produk hukum hingga akses layanan PPID yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Desa Pangsan I Gusti Ngurah Made Bawa menyambut baik pelaksanaan sosialisasi dan penandatanganan MoU Pedestal. Dia mengapresiasi program Bawaslu Kabupaten Badung dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya netralitas bagi pemerintah desa. “Kami menyambut baik kegiatan ini karena memberikan pemahaman yang semakin kuat mengenai netralitas. Kami menyadari bahwa sebagai perangkat desa, kami harus bersikap netral dalam memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik,” ujarnya. (*/bgn003)26070813

Denpasar, Baliglobalnews

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi perhatian serius dalam upaya mewujudkan tata kelola aset yang tertib, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Pengelolaan Barang Milik Negara Bawaslu Badung Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Sekretariat Bawaslu Badung, Denpasar, pada Rabu (8/7/2026).

Ketua Bawaslu Badung I Wayan Semara Cipta menyampaikan bahwa pengelolaan aset khususnya BMN bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan. Menurut dia, aset yang digunakan saat ini terdiri atas BMN serta aset milik Pemerintah Kabupaten Badung yang dimanfaatkan melalui mekanisme pinjam pakai sehingga memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.

“Pengelolaan barang milik negara harus dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan berdasarkan kondisi riil aset. Karena itu kami masih memerlukan arahan, pendampingan, serta dukungan dari Bawaslu Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Badung agar pengelolaan aset dapat berjalan sesuai regulasi,” ujarnya.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Ida Bagus Putu Adinatha mengatakan pengelolaan BMN merupakan agenda rutin pada masa nontahapan kepemiluan. Dia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Badung yang telah menyediakan gedung beserta sarana dan prasarana melalui mekanisme pinjam pakai.

Dia mengakui masih terdapat tantangan dalam pemeliharaan aset akibat keterbatasan anggaran, terlebih di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah. “Diskusi bersama pemerintah daerah menjadi momentum penting untuk saling berbagi praktik yang baik sehingga tata kelola aset dapat semakin tertib dan memberikan manfaat, baik bagi kabupaten maupun provinsi,” katanya.

Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Provinsi Bali I Nyoman Gede Putra Wiratma turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap penyediaan fasilitas perkantoran. Dia berharap seluruh masukan dalam rapat dapat menjadi landasan penyempurnaan tata kelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Barang milik negara merupakan aset negara yang harus dijaga dan dikelola secara profesional. Karena itu, seluruh pengelola BMN harus berpedoman pada regulasi yang berlaku, memastikan setiap aset tercatat dengan benar, dipelihara sesuai kewenangan, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Kepatuhan terhadap ketentuan BMN menjadi fondasi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Sementara Kepala Sekretariat Bawaslu Badung Firman Kurniawan memaparkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam pengelolaan aset, di antaranya belum adanya kejelasan mekanisme pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang masih berstatus milik pemerintah daerah, perbedaan data inventaris dengan kondisi di lapangan, hingga rencana pembangunan fasilitas pendukung berupa kanopi parkir dan senderan atau tembok penahan tanah di area belakang gedung.

“Kami berharap adanya arahan mengenai mekanisme penganggaran serta dukungan koordinasi dari Kesbangpol dan BPKAD agar penyelesaian administrasi aset dapat berjalan lebih optimal. Kejelasan status aset akan memudahkan proses pemeliharaan sekaligus mendukung pelayanan kelembagaan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan BPKAD Kabupaten Badung IB Ari Suparta mengatakan bahwa setiap usulan pembangunan fisik maupun dukungan anggaran harus diajukan secara resmi kepada Bupati Badung melalui BPKAD dengan melampirkan alasan kebutuhan yang jelas beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dia juga menyampaikan bahwa penyusunan addendum berita acara serah terima (BSAT) masih dalam proses untuk memperjelas rincian aset yang dipinjam-pakaikan.

Di sisi lain, Koordinator BMN Bawaslu RI Ratna Sari menilai penyelesaian dokumen BAST beserta rincian aset menjadi langkah penting agar terdapat kejelasan mengenai status kepemilikan dan tanggung jawab pemeliharaan masing-masing pihak.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, perwakilan Kesbangpol Kabupaten Badung Mayun Matrini menyatakan komitmennya untuk terus memfasilitasi kebutuhan kelembagaan sepanjang proses pengajuan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat tersebut, seluruh peserta sepakat bahwa sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara yang profesional, efektif, serta akuntabel sehingga seluruh aset dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.

Rapat yang digelar secara luring dan daring ini dihadiri pula oleh Biro Keuangan BMN Bawaslu RI, Inspektorat Bawaslu RI, Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. (*/bgn003)26070812

Mangupura, Baliglobalnews

Upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat terus dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kali ini, diskusi menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta bersama Ketua Komunitas UMKM Sadar Digital I Dewa Putu Ardita Yasa di Warung Candu, Desa Mekar Bhuwana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pada Selasa (9/6/2026).

Dalam suasana yang sejuk dengan latar areal persawahan hijau, diskusi berlangsung padat namun tetap hangat dan penuh keakraban. Berbagai isu terkait partisipasi masyarakat, khususnya peran generasi muda dalam Pemilu dan Pemilihan 2024, menjadi topik utama pembahasan.

Semara Cipta yang akrab disapa Kayun itu meminta pandangan I Dewa Putu Ardita Yasa mengenai tingkat partisipasi anak muda pada Pemilu dan Pemilihan 2024 lalu. “Sebagai tokoh yang aktif berinteraksi dengan generasi muda dan komunitas digital, bagaimana pandangan Bli Dewa terkait tingkat partisipasi anak muda dalam Pemilu dan Pemilihan 2024 di Kabupaten Badung?” tanya Kayun.

Menanggapi hal tersebut, Ardita Yasa menilai tingkat partisipasi anak muda pada Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Badung tergolong cukup tinggi. Menurut dia, generasi muda saat ini semakin melek politik dan mulai aktif memperhatikan perkembangan serta pembangunan daerah. “Partisipasi anak muda cukup tinggi dan antusias. Saya lihat, mereka tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga ikut menyaksikan kampanye pasangan calon. Kondisi ini berbeda dengan dahulu yang cenderung menunjukkan sikap antipati terhadap politik,” ujarnya.

Namun dia mengharapkan seluruh proses kampanye berjalan secara demokratis dengan mengedepankan etika, menghormati aturan yang berlaku, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. “Perbedaan pandangan maupun pilihan politik tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sikap saling menghormati dan menjaga persatuan harus tetap menjadi prioritas,” tambahnya.

Dia juga berharap generasi muda mampu menunjukkan kreativitas dalam menyikapi momentum politik sebagai sarana pembelajaran sekaligus kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Badung terus mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat nilai-nilai demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. (*/bgn003)26061001

Badung, Baliglobalnews

Bawaslu Kabupaten Badung menghadiri kegiatan koordinasi penanganan pelanggaran pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemetaan isu-isu demokrasi yang dilaksanakan di Kantor Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, pada Selasa (10/3/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Bali ini diikuti oleh Bawaslu kota/kabupaten se-Bali. Berbeda dari biasanya yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Bawaslu, koordinasi kali ini dilakukan langsung di kantor desa sebagai upaya mendekatkan pengawasan pemilu dengan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya melakukan koordinasi internal, tetapi juga berinteraksi langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Hal ini menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman, mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus melihat secara langsung isu-isu demokrasi yang berkembang di tingkat desa.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, I Wayan Wirka menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali koordinasi serta rekonsiliasi kerja-kerja penanganan pelanggaran di jajaran Bawaslu. “Kegiatan ini menjadi bentuk rekonsiliasi kembali terkait kerja-kerja kita dalam penanganan pelanggaran. Sekaligus kita rangkaikan dengan turun langsung ke masyarakat, kepada para pemilih, untuk memberikan bantuan serta meminta masukan bagaimana pelaksanaan pengawasan pemilu ke depan,” ujarnya.

Dia menyatakan kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk terus memperkaya perspektif hukum dalam menjalankan tugas pengawasan. “Ini juga sebagai reminder bagi kita semua untuk terus mengisi diri melalui diskusi dan mengikuti perkembangan dinamika hukum, sehingga kita memiliki perspektif hukum yang lebih luas dalam menjalankan tugas pengawasan,” tambahnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Badung I Putu Hery Indrawan menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan pemahaman serta memperkuat sinergi antar jajaran Bawaslu di Bali. “Kegiatan ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dalam penanganan pelanggaran serta memperkuat koordinasi antar Bawaslu kabupaten/kota. Selain itu, dengan turun langsung ke desa, kita juga dapat melihat secara langsung dinamika masyarakat serta isu-isu demokrasi yang berkembang di tingkat akar rumput,” katanya. (*/bgn003)26031015

Badung, Baliglobalnews

Ketua Bawaslu Badung I Wayan Semara Cipta mengajak mahasiswa, generasi muda dan masyarakat bergerak bersama dalam semangat pengawasan partisipatif, untuk memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Badung. Ajakan tersebut dia sampaikan ketika memberikan sambutan pada Sabha XII Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Kabupaten Badung di Sekretariat Bawaslu Badung pada Minggu (22/2/2026).

“Selamat atas pelaksanaan Sabha XII PC KMHDI Badung. Saya berharap melalui forum ini akan lahir gagasan dan kepemimpinan yang mampu membawa organisasi semakin berkontribusi bagi masyarakat, khususnya dalam penguatan nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.

Semara Cipta yang akrab disapa Kayun menyampaikan bahwa Bawaslu Badung memiliki sejumlah program yang melibatkan kalangan organisasi kepemudaan dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendorong pengawasan partisipatif. Program tersebut di antaranya Simpati (Simakrama Pengawasan Partisipatif) serta kegiatan konsolidasi demokrasi.

Kayun menyatakan kedua program tersebut dirancang untuk membangun kesadaran dan jiwa pengawasan di seluruh lapisan masyarakat, khususnya pada kalangan generasi muda.

“Melalui Simpati dan konsolidasi demokrasi, kami ingin menanamkan semangat pengawasan partisipatif sejak dini. Kami percaya, ketika pemuda dan masyarakat bergerak bersama dalam semangat pengawasan partisipatif, maka kualitas demokrasi di Kabupaten Badung akan semakin baik.,” katanya.

Dia mengharapkan pelaksanaan Sabha XII ini tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga mampu memperkuat sinergi antara KMHDI dengan Bawaslu Badung dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas di Kabupaten Badung. (bgn003)26022212

Mangupura, Baliglobalnews

Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menerima audiensi jajaran KPU Badung dan Bawaslu Kabupaten Badung di Lounge Polres Badung pada Selasa (20/1/2026) siang.

Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin sinergi, komunikasi, dan koordinasi antara KPU Badung dan Polres Badung, khususnya terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dia menyoroti masih ditemukannya data pemilih yang belum mutakhir, seperti purnawirawan Polri yang status KTP-nya belum berubah serta anggota Polri aktif yang masih tercatat memiliki hak pilih. “Untuk itu kami memerlukan kerja sama dan sinergitas dengan Polres Badung agar data pemilih, khususnya terkait anggota Polri, dapat lebih akurat,” ujarnya seraya menyampaikan apresiasi atas dukungan Polres Badung selama ini.

Sementara Ketua Bawaslu Badung Wayan Semara Cipta menyampaikan ucapan selamat kepada Kapolres Badung atas amanah jabatan yang diemban. Dia mengungkapkan bahwa pada Pemilu sebelumnya di Kabupaten Badung tidak terdapat sengketa hasil Pemilu, hanya laporan pelanggaran yang ditangani dengan sanksi administratif. “Ke depan kami memiliki beberapa program, seperti desa netralitas dan edukasi pemilih pemula di sekolah-sekolah, yang kami harapkan dapat dikolaborasikan bersama Polres Badung sebagai bentuk sinergi antar lembaga,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. “Sinergi antara Polres Badung, KPU Badung, dan Bawaslu Badung sangat penting agar setiap tahapan demokrasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai aturan,” katanya seraya menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan komunikasi yang dibangun oleh KPU dan Bawaslu Badung.

Kapolres Badung berharap audiensi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan dalam menjaga stabilitas demokrasi di Kabupaten Badung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ditutup dalam suasana penuh keakraban.

Hadir Wakapolres Kompol I Gede Suarmawa, Kasat Intelkam AKP I Ketut Sumertha, serta PS Kanit 1 Satintelkam Aiptu I Wayan Agus Widianta. (*/bgn003)26012102

Badung, Baliglobalnews

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam menjaga netralitas dan kondusivitas politik di tingkat desa. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Badung I Wayan Semara Cipta usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Badung dengan Pemerintah Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, di kantor desa setempat pada Senin (10/11/2025). Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Bawaslu Badung I Wayan Semara Cipta bersama Perbekel Desa Sibangkaja Ni Nyoman Rai Sudani.

“Melalui MoU ini, kami ingin memastikan bahwa aparatur desa benar-benar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Desa harus menjadi teladan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas,” katanya.

Dia menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program “Pemerintahan Desa Netral dalam Pemilu dan Pilkada” (Pedestal) yang digagas oleh Bawaslu Badung sebagai bentuk pelaksanaan implementasi rancangan aksi perubahan kegiatan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Melalui kerja sama ini, Bawaslu Badung berharap lahirnya pemerintahan desa yang netral, transparan, dan menjadi garda terdepan dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat di Kabupaten Badung.

Sementara Perbekel Rai Sudani menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu Badung dalam membangun sinergi dengan pemerintah desa. “Kami berkomitmen mendukung penuh langkah Bawaslu Badung untuk menciptakan pemerintahan desa yang netral dan profesional. Ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terpengaruh kepentingan politik,” katanya. (*/bgn003)25111009

Badung, Baliglobalnews

Bawaslu Kabupaten Badung melaksanakan program Sosialisasi Mengenal Demokrasi dan Pemilu Sejak Dini yang menyasar seluruh sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Badung dalam upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi dan pentingnya pengawasan pemilu sejak dini.

Program yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 5 November 2025 ini telah menjangkau 28 SMP negeri di seluruh wilayah Badung, mulai dari wilayah utara hingga selatan. Pada Rabu (5/11/2025) sekolah yang terakhir disasar yaitu SMPN 3 Kuta Selatan dan SMPN 4 Kuta Selatan. Dengan demikian, seluruh SMP negeri yang ada di Kabupaten Badung telah menjadi bagian dari gerakan edukasi demokrasi bagi pelajar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang demokrasi dan pengawasan pemilu sejak usia muda. “Kami ingin adik-adik SMP di Badung mengenal sejak dini bagaimana pentingnya ikut menjaga demokrasi. Harapannya, lima tahun ke depan ketika mereka sudah bisa menggunakan hak pilih, mereka sudah memiliki kesadaran sebagai pemilih cerdas dan pengawas partisipatif,” ujarnya.

Dia menyampaikan program ini merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi tumbuhnya generasi demokratis di Badung. “Sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi sebuah investasi bagi masa depan demokrasi di Kabupaten Badung. Kami ingin menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap proses demokrasi sejak di bangku sekolah,” tandasnya. (*/bgn003)25110605

Badung, Baliglobalnews

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Badung menggelar open house untuk organisasi kepemudaan di Kabupaten Badung Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada Jumat (31/10/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama antara Bawaslu dan organisasi kepemudaan dalam mengawal proses demokrasi di Kabupaten Badung

Organisasi kepemudaan yang berkunjung ke kantor Bawaslu Badung disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Badung beserta jajaran. Mereka diajak melihat langsung fasilitas kantor yang bisa digunakan untuk kegiatan kepemudaan dan demokrasi. Organisasi kepemudaan yang terundang seperti KNPI, FKPPI, GP Ansor, HIPMI, GMNI, IMM, GMKI, HMI, PMII, dan KMHDI Kabupaten Badung.

“Fasilitas kantor kami yang ada di lantai 3 (tiga), seperti Aula yang berkapasitas 150 orang, dapat digunakan untuk kegiatan seminar kepemudaan dan demokrasi. Selain itu, ruangan rapat kami yang berkapasitas 30 orang juga dapat digunakan untuk ruangan presentasi dan FGD dengan fasilitas TV dan sound system yang memadai,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Wayan Cipta Asmara.

Selain itu, kata dia, Bawaslu Badung juga memiliki ruangan siniar podcast yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi kepemudaan untuk kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan kepemudaan.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, organisasi kepemudaan dapat memanfaatkan fasilitas kantor kami untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka tentang demokrasi dan kepemudaan,” katanya.

Kegiatan ini disambut positif oleh organisasi kepemudaan yang berkunjung ke Kantor Bawaslu Badung. Mereka berharap dapat terus bersinergi dengan Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi di Kabupaten Badung.

Seorang peserta dari KNPI, Dewa Ardita bahkan mengajak Bawaslu Kabupaten Badung membuat forum pemuda demokrasi untuk tetap terhubung mengadakan diskusi formal, informal bahkan untuk kolaborasi kegiatan menumbuhkan semangat demokrasi bagi generasi muda di Kabupaten Badung “Kami menyambut baik, bahkan perlu di Badung ini ada ekosistem literasi demokrasi yang berkelanjutan maka dari itu, perlu adanya sebuah forum dimana akan membahas demokrasi, politik dan pemilihan,” katanya.

Hal ini langsung ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Badung yaitu dengan membuat grup WhatsApp Forum Pemuda Pengawas Partisipatif Badung yang merupakan langkah awal jalinan komunikasi dan kolaborasi. (*/bgn003)25103110

Badung, Baliglobalnews

Suasana di Aula SMP Negeri 2 Kuta Utara tampak meriah dan penuh antusiasme pada Kamis (16/10/2025). Pasalnya, ratusan siswa dan guru berkumpul menyaksikan pelaksanaan debat Calon Ketua OSIS Periode 2025-2026, yang menghadirkan tiga calon Ketua OSIS terbaik dari sekolah tersebut. Debat menjadi semakin menarik karena menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta sebagai panelis, bersama jajaran Bawaslu lainnya yang turut berperan sebagai moderator dan tim perumus.

Menurut Kepala SMP Negeri 2 Kuta Utara Ida Bagus Nyoman Segarayoga, keterlibatan Bawaslu Kabupaten Badung dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara lembaga pendidikan dan lembaga penyelenggara pemilu dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. “Ini merupakan bentuk kolaborasi dan sekaligus mentoring siswa-siswa bagaimana proses demokrasi dilaksanakan di sekolah. Bawaslu dilibatkan agar siswa-siswa bisa belajar berdemokrasi dari dini, sehingga mereka nantinya memiliki bekal kemampuan ketika mereka menjadi pemilih ataupun mengambil peran menjadi salah satu penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Debat dihadiri oleh gabungan seluruh siswa dan guru yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Menariknya, panitia juga menginisiasi live streaming agar siswa yang masuk pada gelombang pagi dapat menyaksikan jalannya debat dari rumah masing-masing.

I Wayan Semara Cipta yang akrab disapa Kayun, menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada Bawaslu untuk berkolaborasi dalam kegiatan pendidikan demokrasi di tingkat sekolah. “Terima kasih atas undangan dan kolaborasi ini. Sejauh yang saya lihat, debat berlangsung tertib sesuai peraturan yang dibuat. Saya juga kagum dengan kemampuan public speaking para calon Ketua OSIS yang luar biasa,” katanya.

Kayun menyampaikan bahwa di Bawaslu terdapat tiga prinsip utama, meliputi awasi, cegah, tindak. “Mengawasi pelaksanaan pemilu, mencegah pelanggaran pemilu, dan menindak pelanggaran. Prinsip ini juga bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Dalam konteks di sekolah, prinsip awasi, cegah, dan tindak bisa diterapkan untuk mencegah dan menindak tindakan bullying, agar tercipta suasana belajar yang sehat dan saling menghargai,” katanya.

Dia menilai kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin siswa, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran praktik demokrasi, menanamkan nilai partisipatif dan tanggung jawab sejak usia sekolah. “Hal ini merupakan sebuah langkah kecil, namun berarti, menuju generasi muda yang sadar demokrasi,” katanya.

Acara debat berlangsung meriah, tertib, dan penuh semangat. Para calon Ketua OSIS menunjukkan kemampuan argumentasi yang baik, sementara seluruh peserta memberikan dukungan dengan cara yang sopan dan sportif. (bgn003)25101611