Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti sudah menjadi kewajiban pihak DPRD untuk menetapkan APBD sesuai dengan aturan yang ada agar APBD bisa berjalan tepat waktu, taat asas dan taat hukum.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Anom Gumanti usai rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan, penandatanganan berita acara/nota kesepakatan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Selasa (21/7/2026).

“Kita laksanakan pengambilan keputusan tentang penyampaian jawaban Bupati tentang pelaksanaan APBD tahun 2025. Astungkara, sebelum ini kan ada mekanisme yang harus kami lalui, yaitu rapat paripurna intern di dewan. Karena ini sudah mendapatkan verifikasi atau dari pemeriksaan BPK RI, dan sudah mendapatkan WTP. Jadi, sudah menjadi kewajiban kita tetapkan sesuai dengan aturan yang ada agar APBD bisa berjalan tepat waktu, taat asas dan taat hukum,” katanya.

Terkait rekomendasi kepada Bupati terkait APBD 2025, Anom Gumanti menyatakan sudah dalam tahapan sebelumnya. “Jadi, setelah penyampaian pertanggungjawaban bupati, sekaligus sudah dirangkum pandangan di dalam pemandangan umum fraksi-fraksi. Karena rekomendasi ini di dalam aturan tidak dilaksanakan karena aturannya memang seperti itu, karena ini pelaksanaan APBD. Kalau nanti pertanggungjawaban APBD yang sedang berjalan itu akan ada rekomendasi. Yang lebih tepatnya adalah sudah diperiksa oleh BPK dan dinyatakan WTP, yaa sudah selesai,” tandasnya.  (bgn003)26072102

Mangupura, Baliglobalnews

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung I Nyoman Satria menerima audiensi Prajuru dan Panitia Karya Pura Dalem Bekak di Ruang Rapat Bapemperda, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (1/9/2025).

Satria yang mewakili Ketua DPRD Badung didampingi Kadispar I Nyoman Rudiartha, Kadisbud Gede Eka Sudharwita, Plt. BPKAD Ketut Wisuda, Plt. Sekwan I Gede Surya Kurniawan. Sementara Panitia Karya yang dipimpin Kelian Pemaksan Pura Dalem Bekak, Mengwi Ketut Ngurah Sudiarta, didampingi Kelian Adat IB Oka, Perbekel Mengwi I Nyoman Suwardana, Sekdes Putu Suwadnyana dan prajuru masing-masing banjar.

Nyoman Satria usai menerima audiensi tersebut mengatakan pertemuan membicarakan rencana prajuru dan panitia akan menyelenggarakan karya ngenteg linggih, mapadudusan agung, manawa ratna, mapeselang, dan tawur balik sumpah di Pura Dalem Bekak, Mengwi, serta pelaksanaan Barong Festival.

“Audiensi untuk fasilitasi bantuan kegiatan. Kita akan bantu fasilitasi kepada Bapak Bupati,” katanya. (bgn003)25090109

Mangupura, Baliglobalnews 

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Badung bersama Pemkab Badung menyepakati dan menetapkan Raperda Perubahan APBD 2025 menjadi Perda serta Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan surat keputusan DPRD Badung dan nota kesepakatan oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta pada Rapat Paripurna DPRD Badung di ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Jumat (15/8/2025).

Laporan hasil pembahasan DPRD terhadap satu produk hukum dan satu dokumen penganggaran yang dibacakan Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Wijaya menyampaikan DPRD Badung telah menyepakati dan menetapkan Raperda Perubahan APBD 2025 menjadi Peraturah Daerah serta menyetujui KUA-PPAS 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Badung tahun 2026.

Untuk Perubahan APBD 2025, kata dia, ditetapkan pendapatan daerah Rp11,1 triliun lebih dan belanja daerah Rp12,7 triliun lebih. Sedangkan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah dirancang Rp12,3 triliun lebih dan belanja daerah Rp13,2 triliun lebih. “Perubahan APBD 2025 akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” katanya.

Sementara Bupati Adi Arnawa menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada DPRD Badung yang telah melakukan serangkaian pembahasan dan rampung tepat waktu. Bupati juga mengapresiasi tanggapan, saran dan masukan Dewan terkait strategi kebijakan pembangunan yang telah diwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama atas Raperda Perubahan APBD 2025 dan Rancangan KUA-PPAS 2026. “Raperda Perubahan APBD 2025 akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dilakukan evaluasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” katanya.

Setelah diundangkan dalam lembaran daerah, Bupati berharap seluruh perangkat daerah melakukan percepatan proses pelaksanaan anggaran, kegiatan agar segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat badung. Begitu pula dokumen KUA-PPAS 2026 agar menjadi dasar tahapan pengalokasian anggaran setiap perangkat daerah. “Kami harapkan pelaksanaan program kegiatan seoptimal mungkin dapat dilaksanakan dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabel, efisiensi dan efektif menuju tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya. (bgn003) 25081515

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar sidang paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (22/7/2025).

Rapat purna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I AAN Ketut Agus Nadi Putra dan Wakil Ketua II Made Wijaya dengan agenda Bupati Badung menyampaikan penjelasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Badung No. 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Anom Gumanti menekankan pada Perubahan Perda No. 7/2023 tentang Retribusi dan Pajak Daerah. “Penjelasan Pak Bupati tadi sudah sangat jelas, bahwa kita lihat poin empat tentang Perda No. 7/2023, kenapa baru satu tahun sudah harus ada perubahan, karena sudah ada instruksi tentang hubungan keuangan Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah. Pasal 99 menyebutkan bahwa walaupun Perda ini sudah ditetapkan satu tahun sebelumnya itu wajib ada pemberitahuan kepada Mendagri dan Menkeu. Karena ini belum disampaikan kepada Mendagri dan Menkeu maka kita harus melakan revisi atau perubahan dan di dalamnya ada retribusi juga,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Anom Gumanti menyebutkan Badung memiliki objek seperti Taman Ayun, Pantai Pandawa dan lain sebagainya. “Sekarang kan sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Tetapi nilai retribusinya masih tidak sesuai dengan harapan para pengelola destinasi ini, masih kecillah. Sekarang kita akan melakukan perubahan atau revisi tentang nilai, besaran tarifnya supaya sesuai dengan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan. Dan itu dimungkinkan melalui peraturan dan perundang-undangan,” katanya.

Mengenai KUA-PPAS, kata dia, prioritas plafon dan anggaran perubahan ini, bahwa infrastruktur menjadi prioritas yang utama. “Saya sempat baca di kesimpulan terakhir nilai infrastruktur pada APBD lebih dari 50 persen. Ini mungkin baru pertama dari APBD yang pernah saya ikuti bahwa nilai infrastruktur itu 50 persen lebih. Ini sangat luar biasa. Tentu kita dukung, karena memang infrastruktur jalan ini perlu kita pikirkan di Badung supaya jangan lama-kelamaan justru lalu-lintasnya jadi stag yang sekarang sudah macetnya luar biasa, perlu terobosan solusi-solusi dengan tentu memikirkan jalan yang terbaik bagi Badung. Karena kita punya kearifan lokal. Tidak mungkin kita bangun fly over, jadi pasti kita harus membebaskan jalan mencari pengadaan jalan baru. Tentu biayanya sedikit mahal,” katanya. (bgn003)25072303

Mangupura, Baliglobalnews

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung I Nyoman Satria menerima kunjungan kuliah kerja lapangan (KKL) Mahasiswa FH Universitas Wahid Hasyim di Ruang Rapat Madya Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Kamis (10/7/2025). Satria didampingi Kadiskominfo IGN Gede Jaya Saputra dan Kabag Hukum AA Gde Asteya Yudhya sekitar 120 mahasiswa yang dipimpin Dekan FH Universitas Wahid Hasyim M. Shidqon Prabowo.

Satria mengatakan merasa bangga sekali karena universitas yang sudah menginjak usia 25 tahun itu mempercayai DPRD Kabupaten Badung sebagai tempat kunjungan KKL 120 orang mahasiswa termasuk dekan dan wakil dekan. “Luar biasa,” katanya kepada sejumlah wartawan usai menerima  kunjungan KKL tersebut.

Anggota DPRD lima periode tersebut menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan para mahasiswa, termasuk penerapan hukum adat dan hukum positif atau hukum nasional. Badung yang mendapat peringkat pertama dari kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam hal pendapatan, penatausahaan pemerintahan termasuk DPR, juga tidak luput ditanyakan. Mereka juga bertanya kiat-kiatnya apa saja dari Anggota DPRD.

“Dari kiat-kiat tersebut tentu kita harus bekerja sama dengan baik antara legislatif dan eksekutif dan memberikan pengawasan secara ketat, mengusulkan untuk memperjuangkan usulan-usulan masyarakat bagaimana cara mengatasi, termasuk bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena potensi PAD kita mungkin di atas sepuluh triliun bahkan mungkin sebelas triliun. Nah, itulah salah satu tugas pokok fungsi kami di DPRD Badung, di samping legislasi dan pengawasan juga ada budgeting. Kita akan bekerja berjuang sekeras mungkin untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung sesuai dengan perkiraan yang dicanangkan bahwa PAD kita bisa tembus sampai sebelas triliun,” katanya.

Dalam pandangan Satria, mahasiswa tersebut cukup kreatif. “Mereka sangat peduli terhadap diri mereka sendiri. Mereka konsultasi ke tempat yang sudah memberikan praktik secara langsung. Tidak teori saja, DPRD Badung memberikan informasi sesuai dengan pengalaman kami di DPRD Badung seperti apa. Kita bagi-bagi pengalaman,” tandasnya. (bgn003)25071022

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna secara marathon di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Selasa (8/7/2025).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD Made Wijaya, dan Wakil Ketua III DPRD Made Sunarta mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi pada sekitar pukul 11.30 dan dilanjutkan dengan Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2024 sekitar pukul 13.00. Rapat paripurna juga mengagendakan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2024.

Bupati Wayan Adi Arnawa ditemui seusai acara menyampaikan bahwa secara prinsip ada beberapa masukan dan saran terkait program ke depan di Pemerintah Kabupaten Badung. Dia menyebutkan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Badung ada pemahaman sama terutama menyikapi program pendek infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pariwisata. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali khususnya Badung, perlu mendapatkan rasa aman dan nyaman.

“Tahap awal, dalam 4 bulan awal kepemimpinan kami berfokus pada infrastruktur disamping juga beberapa program strategis seperti bantuan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan. Tapi percayalah, kami sangat berkomitmen untuk itu. Apalagi dukungan dari DPRD yang sangat luar biasa sekaligus, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih dengan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD kelihatannya inline (sejalan) dengan visi-misi kami,” ujarnya.

Bupati Adi Arnawa juga menyampaikan Pemkab Badung tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam menyusun program program kerja kedepan. “Tidak saja grasa-grusu untuk membuat program yang berpihak pada masyarakat, kita harus wajib juga berbasis pada regulasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD beserta wakil dan anggota yang telah secara maraton melaksanakan kewajiban konstitusional kita untuk menetapkan Raperda menjadi Perda. Saya kira tidak ada masalah, karena ketentuan tidak ada menyebutkan sidang DPRD harus beberapa kali, tetapi harus mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD. Dengan terobosan ini, dari segi waktu akan sangat membantu kami dalam mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya,” katanya. (bgn003)25070803

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menilai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-13 yang diraih Pemkab Badung dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali konsisten secara terus-menerus sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung di tahun 2014 hingga tahun 2024 merupakan wujud konsistensi integritas pelaporan keuangan daerah yang positif.

“Ini menandakan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Badung telah didasarkan atas tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif,” kata I Made Tomy Martana Putra ketika menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 pada sidang paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (8/7/2025).

Tomy menyampaikan seluruh kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Mulai dari Proses Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah. “Wujud dari pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut tertuang dalam opini BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali, dimana pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2024 kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya,” kata Tomy dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta.

hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Golkar menyatakan secara umum dapat menerima atau sependapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan-catatan di antaranya bahwa APBD merupakan peraturan daerah yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD, yang mana dalam penjabarannya jelas tertuang proyeksi pendapatan dan berbagai program belanja daerah yang direncanakan melalui berbagai kegiatan di masing-masing OPD. “Komitmen kita bersama adalah bagaimana penyelenggaraan APBD pada tahun berkenaan mampu menuntaskan berbagai persoalan di masyarakat Kabupaten Badung, mengingat yang mendasari postur APBD adalah asumsi, dalam hal memproyeksikan pendapatan, agar asumsi-asumsi yang dibangun sebagai landasan proyeksi pendapatan tidak muluk-muluk dan mampu mendekati capaian target. Pada tahun-tahun mendatang, kami harapkan Bupati dan jajaran dalam hal penetapan target pendapatan asli daerah (PAD) untuk lebih mendekati angka yang realistis, guna meminimalisir terhambatnya realisasi penyelenggaraan program kegiatan OPD yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran, yang diakibatkan realisasi pendapatan asli daerah jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian target,” katanya.

Tomy menyarankan OPD penghasil agar lebih optimal dan profesional menyikapi pencapaian target pendapatan pada tahun berkenaan. Untuk peningkatan sektor pendapatan selanjutnya, kata dia, sedapat mungkin OPD penghasil agar bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi atau aplikasi terbaik guna optimalisasi pendapatan dan mencegah terjadinya kebocoran PAD. “Sektor PAD pada tahun anggaran 2024 perlu dicermati untuk menjadi pembelajaran kita semua, terutama analisis lebih mendetail tentang potensi nyata pendapatan daerah, mengingat perbandingan antara rencana dan realisasi masih jauh dari target,” tandasnya.

Dia juga meminta agar postur APBD tahun anggaran 2024 dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun postur APBD tahun berikutnya agar lebih proporsional perbandingan antara belanja operasional dengan belanja modal serta dengan belanja transfer. “Terhadap pos belanja transfer, kita semua perlu memikirkan kembali dengan lebih seksama, sehingga porsi belanja ini tidak terlalu berlebihan, dengan harapan lebih memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat Badung terlebih dahulu,” katanya.

Fraksi Partai Golkar juga menyarankan agar eksekutif lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal tata kelola APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dan seterusnya, agar supaya dapat mengalokasikan Silpa untuk mampu menjawab kebutuhan riil setiap tahun anggaran. (bgn)

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan dapat memaklumi defisit APBD Badung tahun 2024, karena pemerintah telah mampu memperkecil defisit yang pada penetapan APBD 2024 direncanakan Rp739.611.238.230 yang realisasinya Rp362.762.779.737,73 atau 49,05%.

Hal itu disampaikan I Gusti Lanang Umbara ketika membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Selasa (8/7/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD Made Sunarta mengagendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Penjelasan Bupati Badung terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.

Terkait jalannya pemerintahan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung dengan telah diraihnya kembali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ketiga belas kalinya serta kesebelas kali secara berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2024. “Apresiasi pula terhadap pemerintah yang telah menerapkan manajemen keuangan daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan pemerintahan yang transparansi, akuntabilitas dan partisipatif,” katanya.

Lanang Umbara juga menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung mengapresiasi pendapatan tahun anggaran 2024 terealisasi Rp8,62 triliun lebih, atau setara 75,91 % dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan Rp11.35 triliun. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran agar dalam penyusunan APBD selanjutnya lebih realistis dan menganut prinsip kehati-hatian sehingga terwujud postur APBD yang terukur dan mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat banyak.

Dari penjelasan tersebut, kata dia, Fraksi PDI Perjuangan sepakat menerima Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah mendapat evaluasi oleh Gubernur Bali.

Hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Forkopimda, Anggota DPRD Badung, Sekda IB Surya Suamba beserta jajarannya dan undangan terkait lainnya. (bg003)25070817

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan terima kasih atas penyampaian pertanggungjawaban APBD yang wajib dilakukan enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ayat 1.

“Jadi, saya ucapkan terima kasih, pelaksanaan ini sudah bisa sesuai dengan aturan yang ada. Sebelum enam bulan ini, astungkara ini sudah bisa kita sahkan di Dewan,” kata Anom Gumanti kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (3/7/2025).

Dia menyebutkan terdapat beberapa hal yang memang nanti akan diberikan saran-saran, yang salurannya melalui pandangan umum (PU) fraksi-fraksi. “Jadi, hari ini baru menerima dokumen penjelasan Bupati Badung. Nanti melalui perpanjangan tangan fraksi-fraksi, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban, apakah sudah sesuai dengan visi misi Bupati Badung, yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat Badung, yang nanti ditanggapi oleh pandangan umum fraksi-fraksi,” katanya didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta.

Anom Gumanti berharap pemerintahan berjalan dengan berkelanjutan, lantaran salah satu visi misi Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta adalah pola pembangunan semesta berencana. “Jika pak Giri Prasta itu pola pembangunan semesta berencana terdiri dari 6 hal. Kalau Pak Adi Arnawa yang sekarang namanya Sapta Kriya Adi-Cipta, tetapi semuanya itu esensinya dari pola pembangunan semesta berencana,” tandasnya. (bgn003)25070309

Mangupura, Baliglobalnews 

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Wakil Ketua II DPRD Made Wijaya menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2029 di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Rabu (2/7/2025). 

Bupati Adi Arnawa yang membuka RPJMD tersebut menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh peserta Musrenbang RPJMD. Bupati meminta perangkat daerah memastikan bahwa visi, misi dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati Badung serta program Asta Cita sebagaimana diamanatkan RPJMN 2025-2029 agar betul-betul terakomodir, dijabarkan dan dikonkritkan dalam bentuk program pembangunan daerah lima tahun kedepan. “Kami minta semua yang menjadi visi misi dan program prioritas harus tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Sehingga komitmen kami mewujudkan masyarakat badung yang adil, bahagia, makmur, sejahtera dapat terwujud lima tahun kedepan,” katanya.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Badung yaitu Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Visi ini diwujudkan melalui tujuh misi atau Sapta Kriya Adi Cipta. Untuk mengatasi isu strategis telah dirumuskan 7 program strategis diantaranya; penanganan kemacetan, penyediaan air bersih, penanganan sampah, bantuan hari raya keagamaan, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas layanan kesehatan masyarakat dan membangun taman kreatif desa. Melalui Musrenbang RPJMD ini, Bupati juga minta Perangkat Daerah memastikan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam perubahan RKPD tahun 2025 dan RKPD 2026 telah terakomodir. Selain itu, mencermati semua hal yang menjadi tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, arah kebijakan dan program prioritas untuk selanjutnya dipahami dan ditindaklanjuti sesuai tupoksi masing-masing.

Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya melaporkan musrenbang RPJMD ini merupakan amanat instruksi Mendagri No. 2 tahun 2025. Aturan ini menyatakan kepala daerah terpilih menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi-misi dan program kerja yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Dijelaskan bahwa rancangan awal RPJMD semesta berencana telah disampaikan kepada stakeholder melalui forum konsultasi publik guna memperoleh masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya rancangan awal yang telah disempurnakan dan mendapat masukan DPRD Badung. Rancangan yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD dikonsultasikan ke Gubernur Bali. “Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, maka rancangan awal RPJMD disempurnakan menjadi rancangan RPJMD yang akan dibahas dalam sidang kelompok pada musrenbang ini. Dengan tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang telah disusun,” katanya.

Hadir pula Wabup Bagus Alit Sucipta, Sekda IB Surya Suamba, Forkopimda Badung, Ketua TP PKK Ny. Adi Arnawa beserta pimpinan organisasi kewanitaan dan pimpinan perangkat daerah, perbekel/lurah, unsur perguruan tinggi, instansi vertikal, unsur BUMN dan BUMD, unsur kemasyarakatan, profesi dan asosiasi usaha. (bgn003)25070205