Bupati Giri Prasta Kembali Salurkan Dana BKK, Badung selalu Taat Laksanakan Law Enforcement
Badung, Baliglobalnews
Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, menginstruksikan semua desa di Badung terintegrasi secara digital, memiliki TPS3R, bisa mengatasi stunting, mampu melaksanakan pertanian secara berkelanjutan, serta bisa melestarikan seni, adat, tradisi, dan budaya.
Bupati Giri Prasta menyampaikan hal itu ketika memimpin safari penyaluran BKK Kabupaten Badung tahap II di Wantilan Pura Dalem Padonan, Tibubeneng, Kuta Utara pada Selasa (28/2/2023).
“Di Badung akan ada dana insentif desa (DID), mungkin di kabupaten lain belum ada. Inilah kebijakan politik anggaran yang kami lakukan untuk memberikan support agar masyarakat desa bangkit untuk membangun desa sesuai perintah Presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran. Artinya membangun desa agar tidak terlalu banyak urbanisasi. Ayo kita buka lapangan pekerjaan di desa, contoh dengan adanya TPS3R kita bisa pastikan akan mampu merekrut setidaknya 12 tenaga kerja,” katanya.
Dia memastikan penyaluran dana BKK ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Badung akan meringankan beban masyarakat dan beban pemerintah desa/kelurahan di setiap kecamatan.
Menurut Giri Prasta, semakin banyak yang diajak bekerja untuk membantu masyarakat, maka semakin ringan beban yang dipikul oleh masyarakat. Namun ketika memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk apapun, harus berlandaskan dan harus dibenarkan oleh aturan perundang-undangan. “Kabupaten Badung selalu taat melaksanakan law enforcement atau keberpihakan pada regulasi,” katanya.
Melalui penyaluran BKK itu, Bupati Giri Prasta ingin setiap desa/kelurahan berlomba-lomba melakukan inovasi membangun wilayah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan sehingga tidak mengorbankan kebutuhan untuk generasi yang akan datang.
Di samping itu, kata Bupati, perlu adanya kerjasama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/kelurahan dalam upaya penyediaan infrastruktur berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Seperti Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, ini saya pastikan akan jadi desa pariwisata yang menjadi homebase dari agrowisata, ekowisata, health wisata dan culture wisata. Ketika ada wisatawan ke Desa Tibubeneng ini kita akan buatkan penginapan di rumah warga yang kamarnya standar bintang lima dan dikelola langsung oleh masyarakat, sehingga tamu yang mau menginap bisa tinggal di rumah masyarakat dan berbaur mempelajari budaya yang ada. Artinya, tamu menginap mendapatkan fasilitas bintang lima dibayarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pribumi ini bisa menjadi tuan di rumah sendiri. Saya setuju sekali ketika ada investasi ke sini, silakan, tapi dengan satu catatan jangan sampai masyarakat termarjinalkan,” tegasnya.
Penyaluran BKK tahap II ini menyasar dua wilayah kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Kuta Utara dengan jumlah penerima 2 desa memperoleh dana BKK Rp 75.982.567.988 dan Kecamatan Kuta Selatan jumlah penerima 3 desa Rp 10.713.909.000.
Turut hadir Ketua DPRD Badung Putu Parwata beserta jajaran DPRD Badung Dapil Kuta Utara dan Dapil Kuta Selatan, Sekda Adi Arnawa, jajaran Forkopimda Badung, kepala OPD terkait, Camat Kuta Utara, Camat Kuta Selatan serta jajaran kepala desa penerima dana BKK. (bgn003)23022811