Bank BPD Bali Optimalkan Layanan Siskeudes Link untuk Digitalisasi Keuangan Desa di Buleleng
Singaraja, Baliglobalnews
Sistem keuangan desa (Siskeudes) telah mampu mewujudkan akuntablitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali akan meningkatkan pelayanan Siskeudes Link CMS yang terintegrasi dalam transaksi non tunai secara real time.
Demikian terungkap dalam Fokus Group Diskusi (FGD) dengan aparatur desa dan kelurahan se-Kabupaten Buleleng terkait Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Keuangan Desa dan Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Link di Banyualit Resort and Spa Kalibukbuk Lovina, Buleleng, pada Rabu (29/5/2024).
“Integrasi ini memungkinkan sistem perbankan yang terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, guna menciptakan tata kelola pemerintah desa yang transparan dan memudahkan akses pengelolaan keuangan desa secara real-time,” kata Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setiayasa.
FGD yang dilaksanakan tersebut menjadi penting dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
Setiayasa juga menekankan pentingnya digitalisasi keuangan desa sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
“Dengan demikian, diharapkan seluruh perangkat desa dapat lebih siap dan terampil dalam mengelola keuangan desa secara digital,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, dimana pengelolaan dana desa di Buleleng telah mendapatkan predikat kedua terbaik di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digitalisasi keuangan desa di Buleleng relatif baik.
“Kita berharap hasil FGD ini mendorong kita untuk bersama-sama membangun tata kelola keuangan di desa dengan lebih akuntabel, transparan dan juga mampu membantu memperkuat keberadaan bank persepsi milik Pemerintah Daerah, yaitu Bank BPD Bali,” ujarnya.
Sekda Suyasa menekankan kepada seluruh aparatur desa bahwa digitalisasi keuangan yang dilakukan secara akuntabel dan jelas akan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. “Inilah yang perlu dipahami semua pihak, supaya Buleleng semakin terhindar dari masalah hukum, khususnya dalam tata kelola keuangan di desa,” harapnya. (bgn008)24052909
