Nasional, Baliglobalnews

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis pidana empat tahun penjara kepada terdakwa Rizieq Shihab terkait kasus tes usap di Rumah Sakit UMMI Bogor, Jawa Barat.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Khadwanto, saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

Khadwanto menjelaskan bahwa putusan tersebut berdasarkan pada pertimbangan fakta yang terungkap selama sidang kasus tes usap di RS UMMI Bogor.

Majelis Hakim membacakan hal yang memberatkan di antaranya perbuatan eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu dianggap meresahkan warga karena menyatakan kondisi sehat meski terkonfirmasi terpapar COVID-19.

Sementara hal yang meringankan antara lain terdakwa Rizieq memiliki tanggungan keluarga dan merupakan seorang guru agama sehingga diharapkan dapat menunjukkan kelakuan baik pada masa mendatang.

Meski demikian, putusan ini lebih rendah dibanding tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang meminta Rizieq dihukum pidana penjara selama enam tahun penjara.

Terkait kasus tes usap di RS UMMI Bogor, Rizieq Shihab didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsider Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua disangkakan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dakwaan ketiga Pasal 216 ayat 1 KUHP, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(bgn123)21062425

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) perlu mengatur pembentukan kelembagaan atau badan otoritas pengawas data pribadi.

“Komisi I DPR RI belum mendapatkan penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk meneruskan pembahasan RUU PDP. Masih banyak secara ‘legal drafting’ yang masih akan dibahas, salah satunya adalah kelembagaan otoritas pengawas data pribadi, yang draft awal dari pemerintah belum ada,” kata Bobby di Jakarta, Kamis.

Dia menilai pembentukan badan tersebut sangat penting karena banyak rujukan teknis kewajiban pengendali data yang diatur di bawah RUU PDP.



Hal itu menurut dia yang berkorelasi dengan pasal-pasal lain seperti kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam industri penyiaran dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Bentuk kelembagaan ini banyak referensi, tidak ada salah dan benar tapi harus sinkron dengan banyak pasal misalnya hak subjek data maupun kewajiban pengendali data,” ujarnya.

Dia menilai badan pengawas data pribadi sangat penting untuk dibentuk karena akan lebih memastikan keamanan data pribadi warga. Selain itu menurut dia untuk memastikan apakah pengendali data sudah menjaga data warga sesuai standar.

Bobby juga menyakini RUU PDP dapat segera diselesaikan apabila hal-hal seperti pembentukan badan pengawas tersebut dapat disepakati bersama.(bgn123)21062424

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mendukung penguatan daya saing industri melalui penguatan standar sistem manajemen industri di tengah pandemi COVID-19, salah satunya  melalui bimbingan teknis kepada 2.000 peserta industri yang merupakan binaan  Kemenperin di seluruh Indonesia.

“Tentunya sejalan dengan tekad pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan industri nasional yang berdaya saing global, kami memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan kualitas manajemen industri dan kompetensi sumber daya manusia,” kata Menperin saat meresmikan Bimtek Akbar untuk 2.000 peserta industri secara virtual di Jakarta, Kamis.

Menperin berharap dengan diadakannya Bimtek tersebut, Sumber Daya Manusia (SDM) industri dapat memahami persyaratan standar sistem manajemen yang diakui secara internasional seperti SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 9011:2018 tentang Pedoman Audit Sistem Manajemen, SNI ISO 14000:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.

Selain itu HAS 23000 tentang Sistem Jaminan Halal, IATF 16949:2016 tentang Sistem Manajemen untuk Industri Otomotif, SMK3 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

“SDM industri juga perlu memahami regulasi terkait dalam melaksanakan kegiatan industri seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang Perindustrian, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Perijinan Berusaha, serta regulasi-regulasi terkait Lisensi Tanda SNI Produk (Sukarela), Sertifikat Merek, Tingkat Kandungan Dalam Negeri, dan Industri 4.0,” ujar Menperin Agus.

Menperin menambahkan Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu serta menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji, yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di seluruh Indonesia.

Penerapan SNI di bidang industri, baik yang diterapkan secara sukarela maupun wajib dilakukan melalui sertifikasi yaitu rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang dan/atau jasa industri telah memenuhi SNI atau Standardisasi Industri.

Pemberlakuan SNI wajib selain mempertimbangkan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, juga mempertimbangkan aspek daya saing produsen nasional dalam persaingan usaha yang sehat, kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional, serta memperhatikan kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Oleh karena itu, pemberlakuan SNI secara wajib merupakan salah satu upaya pemerintah melalui dukungan regulasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional dengan memproduksi barang subtitusi impor sehingga tercapai target subtitusi impor sebesar 35 persen pada 2022,” ujar Menperin.

Sampai dengan saat ini Kemenperin telah memberlakukan SNI wajib bagi 121 produk industri dalam 357 pos tarif, mencakup hasil perkebunan, agro, kimia hulu dan hilir, bahan galian non logam, tekstil, alas kaki, permesinan, alat transportasi, elektronika, logam besi baja, dan produk IKM seperti mainan dan korek api gas.

Sementara SNI bidang industri yang telah ditetapkan adalah sebanyak 5.062 atau 37 persen dari total jumlah SNI sebanyak 13.518.

Pemberlakuan SNI secara wajib juga didukung oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk oleh Menperin terdiri dari 52 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 89 Laboratorium Penguji.(bgn123)21062423

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengapresiasi  Polri yang dengan cepat memberikan sanksi kepada oknum polisi yang diduga memperkosa anak di bawah umur di Polsek Jailolo Selatan, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

“Sanksi pemecatan tidak hormat harus diberikan kepada II. Aparat Kepolisian seharusnya menjaga, mengayomi masyarakat, dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan justru sebaliknya,” kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia meminta aparat kepolisian terus memperbaiki diri dan menjaga marwah institusi agar dapat dicintai publik.

Menurut dia, jangan sampai kepercayaan publik yang telah meningkat terhadap kepolisian justru menurun dan bahkan terkesan buruk karena ulah beberapa oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

“Para kapolda, kapolres, dan kapolsek di seluruh Indonesia serta Propam Polri harus terus mengawasi dan melakukan pembinaan berkala kepada aparat kepolisian di jajarannya, baik dengan pemberian kegiatan rohani maupun olahraga sehingga dapat mencegah hal negatif yang akan dilakukan aparat kepolisian,” ujarnya.

Dia berharap peristiwa tersebut menjadi yang terakhir di institusi Polri agar jangan sampai ada kasus pemerkosaan yang kembali dilakukan aparat kepolisian di seluruh Indonesia.

Menurut dia, Komisi III DPR RI akan melihat implementasinya secara berkala apakah Polri serius dalam berupaya mendisiplinkan aparatnya atau diam di tempat.

“Jadikan hal ini pembenahan yang harus dilakukan Polri dan saya sebagai anggota Komisi III DPR RI akan melihat implementasinya secara berkala, apakah Polri serius dalam berupaya mendisiplinkan aparatnya atau diam di tempat,” katanya.

Sebelumnya, Polda Maluku Utara menetapkan Briptu II sebagai tersangka dugaan pemerkosaan terhadap remaja berusia 16 tahun di Polsek Jailolo Selatan.

Tersangka saat ini telah ditahan dan terancam sanksi pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun.(bgn123)21062422

Internasional, Baliglobalnews

Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino, putra dari dua ikon demokrasi di negara Asia Tenggara itu, meninggal dunia pada Kamis usai dirawat di rumah sakit di Manila.

Pria yang meninggal dunia pada usia 61 tahun itu menjabat sebagai presiden Filipina dari  2010 hingga 2016.

“Dengan kesedihan mendalam saya mendapatkan informasi pada pagi ini terkait wafatnya mantan Presiden Benigno Aquino,” kata hakim Mahkamah Agung Marvic Leonen, yang ditunjuk oleh Aquino pada 2012, dikutip dari sebuah pernyataan.

“Merupakan kehormatan telah bekerja bersama beliau. Dia akan dirindukan,” demikian dikatakan dalam pernyataan tersebut.

Belum terdapat kejelasan terkait penyebab kematiannya, namun Aquino telah dirawat di rumah sakit pada Kamis pagi.

Gelombang dukungan publik membawa mantan presiden yang dikenal dengan sebutan Noynoy itu ke kursi kepresidenan setelah kematian ibunya pada 2009. Sang ibu, pimpinan “Kekuatan Masyarakat” yang dihormati, Corazon Aquino, juga sempat menjabat sebagai presiden dari 1986 hingga 1992.

Sedangkan ayahnya, seorang senator yang dengan gigih menentang kekuasaan diktator  saat itu Ferdinand Marcos, dibunuh ketika dia pulang dari pengasingan politik pada  1983.

Pembunuhan itu mengejutkan bangsa dan membantu mendorong Marcos lengser  dari jabatannya dalam revolusi People Power 1986 dan mengantarkan ibu Aquino menjadi presiden.

Bendera berkibar setengah tiang di gedung senat di Manila pada Kamis.

Dalam sebuah pernyataan, Senator Imee Marcos, putri mendiang sang diktator, memberi penghormatan kepada Aquino atas “jiwanya yang baik dan sederhana” dan mengatakan dia akan sangat dirindukan.

Aquino masih memiliki luka tembak dari percobaan kudeta militer 1987 terhadap pemerintahan ibunya, di mana ia ditembak lima kali dan tiga pengawalnya tewas.(bgn123)21062421

Internasional, Baliglobalnews

Taiwan sedang dalam pembicaraan dengan badan-badan internasional tentang paspor vaksin COVID-19, ujar kepala Pusat Pengendalian Penyakit pada Kamis, yang dapat membantu meringankan pembatasan perjalanan yang sudah berlangsung lama.

Taiwan sebelumnya telah mempertimbangkan skema semacam itu, tetapi sangat berhati-hati dalam membuka perbatasannya yang sebagian besar tertutup agar tidak membiarkan lebih banyak infeksi, dan saat ini dalam siaga tinggi untuk menghentikan varian Delta yang sangat menular.

Direktur Jenderal Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan Chou Jih-haw mengatakan kepada wartawan bahwa mereka telah memulai pembicaraan dengan pemerintah lain dan organisasi internasional tentang paspor vaksin.

“Kami berharap kami dapat segera melangkah dengan komunitas internasional,” katanya, tanpa memberikan rincian.

Pemerintah sedang mencoba untuk mempercepat program vaksinasi yang tertatih-tatih oleh keterlambatan pasokan, dengan sekitar 7 persen dari populasi 23,5 juta telah menerima setidaknya satu dari dua dosis yang diperlukan.

Chou mengatakan mendapatkan vaksin masih sangat sulit karena kekurangan vaksin secara global, tetapi mereka bekerja keras.

Dia tidak memiliki jadwal pasti kapan lebih banyak lagi vaksin akan tiba.

Pemerintah Taiwan mengatakan pekan lalu akan mengizinkan Terry Gou, miliarder pendiri pemasok Apple Inc Foxconn, dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd untuk bernegosiasi atas namanya untuk vaksin dari BioNTech SE Jerman.

Juru bicara kabinet Lo Ping-cheng mengatakan pada konferensi pers yang sama bahwa ada “peluang” bagi rencana ini untuk berhasil.

“Saya ingin tekankan bahwa ini adalah peluang, karena hampir tidak ada penggunaan metode pengadaan ini secara internasional,” katanya.

Taiwan sedang menghadapi sekelompok infeksi domestik, hampir semua varian Alpha yang sebelumnya dominan secara global, meskipun jumlahnya stabil dan wabahnya relatif kecil.

Namun, kasus-kasus tersebut membuat bingung pemerintah, yang telah memberlakukan pembatasan pada pertemuan publik dan menutup tempat hiburan.

Taiwan hanya melaporkan lima infeksi varian Delta hingga saat ini, kata Chou.

Lima infeksi varian Delta itu berasal dari pengunjung luar negeri yang menjalani karantina ketat selama dua minggu.(bgn123)21062420

Nasional, Baliglobalnews

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengharapkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjunjung tinggi netralitas dalam setiap tahapan Pemilu, guna menciptakan iklim demokrasi yang sehat, terutama di Pilkada serentak pada 2024.

“Isu jika penunjukan penjabat Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota sebanyak 271 akan mengakibatkan meningkatnya potensi pelanggaran netralitas ASN serta potensi dugaan penyalahgunaan kewenangan,” kata Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam webinar Netralitas ASN Program BAKUGASA ASN Netral Bawaslu Provinsi Malut, Kamis.

Menurut dia, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada 2024, da 271 kepala daerah yang akan diisi oleh penjabat Gubernur – Bupati – Wali Kota sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif hasil Pilkada pada November 2024.

Abhan menyoroti dua isu krusial yang berpotensi terjadi saat ASN  mengisi jabatan sementara kepala daerah. Jadi potensi penyelahgunaan kekuasaan dan netralitas ASN menjadi tantangan dan catatan.

Oleh karena itu, menurut dia, persiapan menjelang Pemilu 2024 tentu persoalan netralitas ASN penting, dalam rangka demokrasi yang berkulaitas karena pengalaman beberapa hal terkait netralitas ASN pada Pilkada 2020. 

Menurut Abhan, kalau melihat potensi pelanggaran di Pemilu 2024 kedepan dengan melihat beberapa pelanggaran ASN pada Pilkada 2020, tentu menjadi persoalan tersendiri pada setiap Pemilu atau Pilkada.  

Selain itu, netralitas ASN penting, karena fungsi ASN memegang posisi sangat  penting. Pertama sebagai pelaksana kebijakan publik , penyelenggara pelayanan publik  dan sebagai perekat dalam pemersatu bangsa. 

Dia menyatakan, ASN diberikan kewenangan mengelola asset dan keuangan negara, menggunakan fasilitas negara dan membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. 

Netralitas ASN kata Abhan, dapat dibagi dalam tiga aspek yaitu netralitas dalam politik maupun pelayanan publik dan penyelenggaraan manajemen ASN. 

“Maka netralitas ASN diharapkan untuk tidak melakukan manipulasi kewenangan untuk kepentingan politik maupun kepentingan pada kelompok atau kepentingan pribadi,” kata Abhan.

Catatan Bawaslu menurut dia, dalam setiap Pemilu, ternyata  ASN sering dilibatkan dalam kontentasi politik karena ada beberapa faktor, diantaranya, tingkat pendidikan atau pengetahuan ASN ini kurang memadai.  

Selain itu, jaringan ASN sangat luas di seluruh pelosok sampai desa, serta pengaruh yang kuat dalam keluarga. Di kalangan masyarakat karena terpandang dan dipercaya, termasuk mempunyai posisi sttrategis dalam pengelolaan anggaran negara melalui penyusunan program dan kegiatan.

“Olehnya itu, akan mempermudah dalam pelaksanaan kampanye karena memiliki akses fasilitas negara baik itu transportasi maupun fasilitas lainnya dan itu tidak dimiliki lainnya,” tandas Abhan.(bgn123)21062419

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Kamis.

Juarsah adalah terdakwa perkara suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

“Hari ini, Jaksa KPK Agung Satrio Wibowo telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Juarsah ke Pengadilan Tipikor pada PN Palembang,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ali mengatakan penahanan Juarsah telah beralih dan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Palembang dan saat ini tempat penahanannya masih dititipkan di Rutan KPK Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), Jakarta.

Selanjutnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan.

“Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Kesatu Pertama: Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau
Kedua: Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua: Pasal 12 B UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap Ali.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Juarsah sebagai tersangka pada Senin (15/2). Juarsah diduga menerima Rp4 miliar dalam kasus tersebut.

Penerimaan “commitment fee” dengan jumlah sekitar Rp4 miliar oleh Juarsah dilakukan secara bertahap melalui perantaraan dari Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Muara Enim Elfin MZ Muhtar (EMM).

Dalam konstruksi perkara, dijelaskan pada awal 2019 Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan proyek pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019.

Dalam pelaksanaan proyek pengadaan tersebut, Juarsah diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa “commitment fee” dengan nilai 5 persen dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh Robi Okta Fahlefi (ROF) dari pihak swasta.

Selain itu, Juarsah selama menjabat selaku Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020 juga diduga berperan aktif dalam menentukan pembagian proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. (bn123)21062418

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah melakukan pertemuan bilateral dengan China terkait dengan ditemukannya indikasi produk ekspor perikanan dari Indonesia ke China yang terpapar COVID-19.

“KKP telah mengadakan bilateral dengan otoritas GACC (General Administration of Customs of the People’s Republic of China),” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menteri Trenggono juga mengakui ada sebanyak 20 kasus dari pengembalian produk perikanan dari China akibat terindikasi terpapar COVID-19, dan sudah sebanyak 14 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah diinspeksi.

Pihaknya telah melakukan langkah-langkah guna memastikan UPI ke depannya memiliki prosedur yang tepat, sekaligus memastikan dilakukannya disinfeksi baik kepada pekerja maupun produknya.

Sebelumnya KKP menerima sebanyak 20 notifikasi dari otoritas Republik Rakyat China terkait dengan ditemukannya kasus paparan COVID-19 pada produk hasil perikanan asal Indonesia.

“Kami menerima 20 notifikasi yang berasal dari 14 UPI terkait temuan ini,” kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina. Untuk itu BKIPM bergerak cepat menyusul temuan tersebut.

Indonesia melalui BKIPM KKP, lanjutnya, juga telah melakukan harmonisasi dengan pihak otoritas GACC tentang notifikasi produk perikanan melalui pertemuan bilateral  sebanyak 9 kali.

Selain itu, Pusat Pengendalian Mutu BKIPM telah melakukan internal suspend terhadap 14 UPI eksportir produk perikanan dan meminta mereka untuk melakukan pengendalian paparan COVID-19 pada seluruh rantai kegiatan produksi hulu-hilir, termasuk terhadap pekerja.

Rina mengaku terdapat 10 negara yang melakukan protes ke WTO terhadap tindakan China terkait impor produk perikanan.

Kendati demikian, Indonesia memilih pendekatan bilateral untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga produk perikanan Indonesia bisa tetap diekspor ke China.

Dalam pertemuan bilateral, BKIPM pun meminta klarifikasi teknis terhadap paparan COVID-19 kepada GACC. Hal ini dikarenakan baik produk, kemasan, peralatan proses dan pekerja telah diuji COVID-19 dan dinyatakan negatif.(bgn123)21062417

Nasional, Baliglobalnews

Tiga oknum anggota Polri dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari saat berpesta sabu-sabu di salah satu kamar indeos di Jalan Trikora Maripi, Kecamatan Manokwari Selatan pukul 01.05 WIT, Kamis dini hari.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi membenarkan penangkapan terhadap tiga oknum anggota Polri di Manokwari bersama barang bukti 9 plastik bening berisi sabu-sabu, satu pemantik, satu buah telepon genggam, dan satu alat isap bong.

“Benar, tiga oknum anggota Polri berinisial I, H, dan R ditangkap tim Opsnal Sat Narkoba Polres Manokwari dibantu personel Bidang Propam Polda Papua Barat, di salah satu kamar kos di Jalan Trikora Maripi,” kata Kabid Humas.

Dia mengatakan tiga oknum anggota Polri tersebut sudah diamankan di ruang tahanan anggota Polres Manokwari untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Adam Erwindi mengakui keterlibatan tiga oknum anggota Polri ini menjadi atensi khusus Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dalam upaya pembersihan keterlibatan anggota Polri dengan barang haram tersebut.

“Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing berkomitmen melakukan pembersihan di institusi Polda Papua Barat,” kata Adam

Ia mengutarakan bahwa untuk memastikan seluruh anggota bebas dari narkoba, Kapolda memerintahkan Polres jajaran di Papua Barat untuk melakukan pengecekan urine secara berkala terhadap seluruh personelnya.

“Kapolda tak main-main untuk kasus narkoba yang melibatkan oknum anggota Polri, mereka akan ditindak tegas, siapa pun yang terlibat barang haram ini,” ujar Adam.

Kabid Humas menambahkan bahwa komitmen Kapolda terhadap tiga oknum anggota Polri tersebut akan ditindak tegas sesuai UU Narkotika, dan secara kode etik ketiganya terancam dipecat.

“Sanksi terberat adalah dipecat, bagi siapa pun oknum anggota Polri yang terlibat kasus narkoba,” ujar Adam Erwindi.

Kabid Humas Polda Papua Barat itu juga mengimbau kepada masyarakat bila mengetahui informasi seputar tindak pidana narkoba, bisa melaporkan kepada nomor layanan pengaduan Polda Papua Barat melalui pesan aduan cepat (pesat) atau ke nomor layanan 110.

“Bagi masyarakat yang mengetahui hal -hal yang menyangkut tindak pidana silakan dilaporkan ke layanan 110 atau no pesat 08-1234-80-110,” ujar Kabid Humas Polda Papua Barat itu pula.(bgn123)21062416