Jakarta, Baliglobalnews
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyatakan perlu adanya kajian mendalam terkait rencana pemerintah yang mewacanakan perubahan bandara internasional dan status hub atau superhub terkait bandara-bandara tersebut.
“Perlu kajian mendalam jika ingin mengurangi bandara internasional dan memfokuskan penerbangan internasional pada delapan bandara yang berpotensi menjadi superhub,” kata Sigit Sosiantomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kajian mendalam tersebut sangat diperlukan antara lain agar jangan sampai ada daerah yang dirugikan, khususnya yang menjadi destinasi wisata.
Dia juga menyorot sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempertanyakan banyaknya bandara internasional, karena penetapan status bandara internasional didasari berbagai pertimbangan seperti Rencana Induk Nasional Bandar Udara, pertumbuhan dan perkembangan pariwisata, pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan.
Sigit berpendapat bahwa wacana pemerintah memfokuskan penerbangan internasional di delapan bandara potensial superhub kontraproduktif dengan rencana pemerintah memulihkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi.
“Pengurangan bandara internasional berpotensi merugikan daerah. Pemda yang sudah ikut berjuang membangun bandara internasional dan akomodasi untuk sektor pariwisata akan merasa dirugikan. Seharusnya wisatawan dan masyarakat bisa langsung terbang ke rute internasional, terpaksa harus transit ke bandara internasional di daerah lain,” katanya.
Hal itu, ujar dia, dinilai tidak hanya akan mengurangi mobilitas, tapi juga menambah biaya perjalanan bagi wisatawan.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo mencatat terdapat delapan bandar udara (bandara) internasional di Indonesia yang berpotensi jadi hub dan superhub untuk mentransformasi industri penerbangan dan pariwisata.
“Saya mencatat ada 8 bandara internasional yang berpotensi jadi hub dan superhub, Bandara Ngurah Rai (Bali), Seokarno Hatta (Banten), Kualanamu (Sumatera Utara), Yogyakarta, Balikpapan (Kalimantan Timur), Hasanudin (Sulawesi Selatan), Sam Ratulangi (Sulawesi Utara), dan Juanda (Jawa Timur),” kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8).
Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan untuk menggabungkan BUMN sektor penerbangan dan pariwisata agar industri kedua sektor tersebut bisa lebih kokoh dan memiliki bisnis yang terakselerasi.
Presiden meminta jajarannya untuk mengkaji bandara-bandara yang berpotensi jadi hub dan superhub sesuai letak geografis dan karakter wilayahnya.
Kepala Negara melihat saat ini jumlah hub penerbangan di Indonesia terlalu banyak dan tidak merata. Saat ini, Indonesia memiliki 30 bandara internasional. Dia membandingkan dengan negara lain yang tidak memiliki bandara internasional sebanyak Indonesia.(bgn/ant)20081103