Mangupura, Baliglobalnews
Fraksi Gerindra DPRD Badung menyatakan sependapat dengan Bupati bahwa pelayanan air minum yang aman, memadai, dan berkelanjutan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Hal itu disampaikan Wayan Puspa Negara ketika membacakan Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Gosana Utama, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (5/11/2026).
“Fraksi Gerindra mendorong percepatan peningkatan debit air saat ini dari 800 liter per detik menjadi 2.000 liter per detik, perluasan jaringan dan perkuatan pengadaan teknologi desalinasi dengan metode sea water reverse osmosis (SWRO) perubahan air laut menjadi air tawar,” katanya.
Fraksi Gerindra memberikan catatan khusus bahwa penyertaan modal Rp150 miliar agar menjadi momentum bagi Tirta Mangutama untuk berkomitmen bahwa krisis air bersih di Badung Selatan dan sekitarnya dituntaskan,” katanya seraya menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Terhadap Raperda tentang APBD 2027, Fraksi Gerindra juga sepakat dengan Bupati bahwa penyusunan RAPBD tahun 2027 mengedepankan prinsip prudent atau kehati-hatian, dan berorientasi penuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Badung.
Mengenai Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada PT Jamkrida Bali Mandara, Puspa Negara menyebutkan di samping memberi manfaat ekonomi, juga memiliki dimensi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekaligus untuk memperkuat permodalan perusahaan sehingga dapat memperluas dukungan penjaminan kredit bagi dunia usaha, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) di Kabupaten Badung. “Kami Fraksi Gerindra sepakat dengan langkah Bupati agar dialokasikan anggaran Rp10 miliar pada tahun anggaran 2027, yang merupakan bagian dari komitmen penambahan modal secara bertahap oleh Pemkab Badung pada PT Jamkrida Bali Mandara, yang ditargetkan kelak mencapai total Rp155 miliar pada tahun 2030, dengan prosentase kepemilikan sebesar 40,40%, sehingga Pemkab Badung menjadi salah satu pemegang saham utama,” katanya.
Terhadap Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dia menyebutkan esensi dari pencabutan perda ini adalah untuk memberikan ruang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar fokus pada pelaksanaan teknis operasional sesuai pedoman pusat melalui penerapan peraturan bupati. “Kami sepakat dengan Bupati bahwa pencabutan perda ini tidak akan mengganggu pelayanan publik administrasi kependudukan di Kabupaten Badung, tetapi justru akan mempermudah dan menyederhanakan tata kelola pemerintahan sehingga masyarakat mendapat kepastian hukum dan pelayanan yang lebih prima,” katanya. (bgn003)26110806