Mangupura, Baliglobalnews
DPRD Kabupaten Badung bersama Bupati Badung menyepakati empat rancangan peraturan daerah (raperda) dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Gosana Utama, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (11/11/2026). Kesepakatan tersebut ditandai dengan pengambilan keputusan dan penandatanganan berita acara atau nota kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Bupati Wayan Adi Arnawa.
Keempat Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta, dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Hadir Anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Sekda Ida Bagus Surya Suamba, pimpinan OPD, dan undangan lainnya.
Ketua DPRD Anom Gumanti mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Badung dan DPRD terkait tiga usulan Raperda serta satu dokumen penganggaran daerah.
Dia menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. “Jadi, hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik, tentu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” katanya.
Anom Gumanti berharap APBD Tahun Anggaran 2027 dapat diberlakukan mulai 1 Januari 2027 setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Bali.
Tiga Raperda lainnya, kata dia, akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Bali. Dia berharap seluruh proses tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan yang dihasilkan, khususnya APBD 2027, mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Badung. “Itu tiga raperda lainnya akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Nah, Astungkara, mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” katanya. (bgn003)26111104