Denpasar, Baliglobalnews
Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), mewakili Gubernur Bali, Wayan Koster, mengapresiasi inisiatif Dewan (DPRD) Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Apresiasi tersebut disampaikan Wagub Cok Ace pada Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Jumat (9/9/2022).
Wagub Cok Ace mengemukakan dalam rangka optimalisasi pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, masih terdapat potensi baru yang belum diakomodir. “Diharapkan Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat meningkatkan PAD,” katanya.
Wagub menyampaikan beberapa pendapat untuk menyempurnakan Raperda tersebut yaitu aspek legal drafting atau teknis penyusunan Raperda serta substansi agar mengacu pada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Perlunya pengaturan mengenai teknis tata cara penerimaan obyek pendapatan dan tata cara dalam mengakomodir komponen pendapatan yang tidak termasuk komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Ranperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Sebelumnya, pandangan Dewan terhadap Raperda tersebut telah disampaikan oleh sejumlah fraksi, yaitu Fraksi Nasdem PSI Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar. Pada kesempatan tersebut, fraksi-fraksi di DPRD mengapresiasi kinerja Gubernur Bali selama empat tahun terakhir ini. Adapun yang menjadi perhatian sebagian besar fraksi adalah masalah pemeliharaan infrastruktur. Apalagi, Bali akan menjadi tuan rumah perhelatan akbar G20. Untuk Pendapatan Asli Daerah Fraksi DPRD memberikan apresiasi atas rencana Gubernur Bali yang akan menaikkannya menjadi Rp 5,3 triliun dari Rp 5,04 triliun.
Hal penting yang disampaikan dalam kesempatan tersebut adalah peningkatan SDM Pemprov terutama SDM yang mengelola dan merencanakan keuangan di masing-masing OPD. Sehingga data terkait perencanaan dan pengelolaan bisa maksimal. Untuk itu Pemprov Bali diharapkan menyelenggarakan BImtek atau Diklat terkait peningkatan SDM pengelola keuangan.
Pandangan Fraksi dibacakan oleh lima fraksi di DPRD, untuk Fraksi PDIP dibacakan oleh Ni Luh Yuniati, Fraksi Nasdem PSI dan Hanura oleh Grace Anastasia Surya Widjaja, Fraksi Golkar oleh I Wayan Rawan Atmaja, Fraksi Demokrat oleh Utami Dwi Suryadi dan Pandangan Fraksi Gerindra disampaikan oleh I Ketut Juliarta. (bgn003)22090918