Mangupura, Baliglobalnews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Puspem Badung pada Jumat (9/7). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata mengagendakan pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi.
Secara umum ketiga fraksi, masing-masing Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Badung Gede (Gerindra-Demokrat),
sepakat dan dapat menerima RPJMD Semesta Berencana 2021-2026 dan Ranperda Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 disahkan. Ketiga fraksi juga memberikan catatan dan mengusulkan beberapa hal.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Nyoman Graha Wicaksana memberi apresiasi atas prioritas anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang.
“Kami juga ingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung agar tetap memperhatikan anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran agar Pemkab Badung dalam merancang pendanaan lebih realistis dan penuh kehati-hatian. “Kami sependapat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan penggalian sumber pendapatan daerah yang dimiliki, satu di antaranya yang bersumber dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR,” katanya.
PU Fraksi Golkar yang Ketua Fraksi I Gusti Ngurah Saskara meminta pemerintah untuk melakukan usaha-usaha inovatif untuk keberlanjutan pembangunan. Fraksi Golkar menyarankan agar pemerintah memanfaatkan celah fiskal sehingga dana alokasi umum (DAU) yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat menjadi lebih besar. “Hal ini bisa dilakukan karena variabel kebutuhan fiskal mengalami peningkatan sedangkan variabel kapasitas fiskal yang salah satunya indikatornya pad mengalami penurunan, sehingga celah fiskal menjadi positif,” katanya.
Fraksi Badung Gede mengakui untuk merealisasikan pendapatan sesuai target APBD sangat berat, terutama mewujudkan PAD yang signifikan dengan yang ditetapkan. Namun PU Fraksi Badung Gede yang dibacakan Made Retha tetap mendorong agar tercapainya target yang ditetapkan dalam situasi pandemi Covid-19, terutama di bidang penagihan piutang kepada wajib pajak.
“Kami berharap pada pemerintah agar tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penambahan dana perimbangan, terutama dana perimbangan dari pusat berupa dau dan dak,” katanya.
Dia menyarankan agar pemerintah meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya dengan membangun berbagai inovasi supaya tidak terjadi penumpukan piutang pendapatan secara terus menerus.
Di satu sisi, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, usai rapat mengatakan ketiga fraksi memberikan kritik yang konstruktif. Pada pelaksanaan APBD sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Sudah melaksanakan mandatori sesuai undang-undang yakni pendidikan 20 persen pendidikan, 10 persen kesehatan dan lain-lainnya,” katanya. (bgn003)21070927