Mangupura, Baliglobalnews
Fraksi Badung Gede (Gerindra dan Demokrat) DPRD Badung menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung sebesar 51,46% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 akan berdampak positif dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Demikian antara lain pemandangan umum Fraksi Badung Gede yang dibacakan I Gede Aryantha pada rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (3/8).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Made Sunarta, mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 dan empat ranperda (Rancangan Peraturan Daerah), yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa.
Fraksi Badung Gede mengapresiasi terwujudnya rancangan anggaran pendapatan daerah yang meningkat 29,63% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022. “Rancangan pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan sebesar 51,46% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 akan berdampak positif dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi,” katanya.
Fraksi Badung Gede meminta belanja daerah yang dirancang meningkat 19,13% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 agar tetap dilaksanakan sesuai prinsip good governance dan clean government.
“Berkenaan dengan rancangan pengalokasian dana pangan terhadap masyarakat, kami mengapresiasi terhadap kebijakan tersebut demi terwujudnya serta tercapainya ketahanan pangan di daerah,” katanya.
Mengenai penjelasan empat ranperda, Fraksi Badung Gede mengapresiasi terhadap kebijakan tersebut untuk disahkan. (bgn003)22080312