Denpasar, Baliglobalnews
Ombudsman RI Provinsi Bali menyampaikan capaian kinerja tahun 2024 kepada awak media di Denpasar pada Senin (13/1/2025) sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas upaya pencegahan maladministrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dugaan maladministrasi yang banyak dilaporkan itu adalah tidak memberikan pelayanan, terutama terkait dengan infrastruktur seperti jalan rusak, kabel, atau trotoar,” kata Kepala Ombudsman RI Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Bali pada Senin (13/1/2025).
Sepanjang tahun 2024, kata dia, Ombudsman Bali menerima 468 konsultasi dari masyarakat. Kemudian, untuk laporan pengaduan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana, pengaduan Tahun 2023 sebanyak 94 laporan, dan Tahun 2023 menjadi 111 laporan.
Dia menyebutkan laporan yang diterima telah ditindaklanjuti dengan cepat. Dari jumlah tersebut, 254 laporan berhasil diproses dan diteruskan ke instansi terkait 134 laporan. Peningkatan laporan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, jelas dia, menunjukkan respons masyarakat yang semakin aktif dalam menyampaikan aduan terkait pelayanan publik.
“Tugas Ombudsman tidak hanya menangani aduan masyarakat, tetapi juga mencegah maladministrasi di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk di wilayah desa-desa adat Bali Age yang memiliki karakteristik dan kearifan lokal tersendiri,” ucapnya.
Sri Widhiyanti menyatakan berdasarkan sektor, isu yang paling banyak dilaporkan masyarakat sepanjang tahun lalu adalah permasalahan di sektor perhubungan dan infrastruktur, yaitu 177 laporan. Dugaan maladministrasi yang dilaporkan masyarakat adalah terkait ketidakadaan pelayanan, seperti jalan rusak, kabel tergeletak, serta masalah trotoar yang tidak sesuai dengan standar.
“Ombudsman Bali terus melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut dengan cepat, termasuk menghubungi instansi terkait untuk memastikan masalah yang dilaporkan segera ditangani. Kami biasanya langsung hubungi kontak-kontak atau vocal point, misalnya kadis-kadisnya, untuk menindaklanjuti laporan,” katanya.
Sri Widhiyanti mengungkapkan peningkatan pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman Bali merupakan bagian dari upaya mereka untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. “Kami melakukan jemput bola, baik melalui on the spot maupun program akses dengan tema stunting, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya. (bgn008)25011310