Badung, Baliglobalnews
Guna mendapatkan perbandingan dalam kebijakan pengembangan pariwisata pada era pandemi Covid-19. Komisi II DPRD Badung kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada Senin (21/12).
Kunjungan Kerja dipimpin oleh I Gusti Lanang Umbara dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung didampingi bersama anggota serta didampingi oleh staf sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Mereka diterima oleh Sekertaris Dinas Pariwisata Setda Banyuwangi, Moligul Ridho, beserta pejabat lainnya.
Lanang Umbara mengatakan tujuan kunjungan kerja (kunker) tersebut untuk mencari masukan terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata pada masa pandemi Covid-19.
Atas pernyataan tersebut, Moligul Ridho mengatakan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bertumbuh dengan cepat selama sepuluh tahun terakhir. Dia menyebutkan berdasarkan jumlah penduduk sampai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat peningkatan signifikan. Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5,8 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi meningkat dari Rp 32,46 triliun pada 2010 menjadi Rp 55,9 triliun pada 2019. Namun, adanya pandemi Covid-19 mengancam semuanya, apalagi terkait investasi dan pariwisata. ”Pandemi Covid-19 berdampak kepada semua sektor, terutama sektor pariwisata,” katanya.
Tingkat hunian kamar (TPK) Banyuwangi sangat menurun sejak awal pandemi Covid-19. Pada Juni 2020, hanya 28,66 persen, ”Itu pun sudah naik dari bulan sebelumnya, di mana TPK sebelumnya 12,36 persen. Secara umum, sebelum pandemi tercatat aktivitas kunjungan wisatawan ke Banyuwangi meningkat drastis dari tahun ke tahun,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, katanya, pada 2015 sekitar 1.773.527 orang mengunjungi Banyuwangi, termasuk 450.569 dari luar negeri. Sembilan tahun kemudian pada 2019, jumlah wisatawan sudah naik signifikan. Lebih dari 5,4 juta wisatawan sempat mendatangi Banyuwangi, termasuk 100 ribu wisatawan mancanegara.
”Salah satu pendorong peningkatan tersebut adalah Banyuwangi Festival (B-Fest) yang menurut Disbudpar sangat berkontribusi pada ketertarikan orang untuk mengunjungi Banyuwangi. Seiring meningkatnya aktivitas kunjungan wisatawan, jumlah sektor ekonomi kreatif pun mengalami pertumbuhan. Hingga 2019, BPS mencatat ada 296 ribu UMKM,” katanya.
Selain itu, Beliau mengatakan, jumlah hotel berbintang, restoran hingga homestay juga mengalami pertumbuhan karena dampak dari sektor pariwisata. ”Banyuwangi banyak diminati investor, karena memiliki sumber daya alam melimpah, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga sektor ekonomi kreatif, Jadi, pemerintah memberikan kemudahan perizinan serta kenyamanan investasi,” ujarnya.
Beliau menyebutkan sebelum sektor pariwisata ditetapkan sebagai sektor unggulan, minat investasi di Banyuwangi sangat rendah. Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi memprioritaskan sektor pertanian, karena penyumbang PDRB terbesar memang dari sektor ini. Lalu beralih ke sektor pariwisata. ”Kita mengurai satu per satu dari permasalahan sebelumnya, setelah diinventarisasi, muncullah prioritas-prioritas unggulan. Kita mencoba di sektor pertanian, ternyata tidak berhasil. Akhirnya munculah sektor pariwisata, dan ternyata berhasil dari sinilah sektor pariwisata menggerakan sektor lainya,” katanya.
Investor Dalam Negeri Pada 2019, Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai prioritas pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal itu berimbas terhadap nilai pertumbuhan investasi di Banyuwangi, sehingga tak heran jika Banyuwangi menempati peringkat ke-9 sebagai daerah tujuan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbesar di Indonesia. Dari enam investor dengan nilai investasi Rp1.76 miliar pada 2010, telah berkembang menjadi 18 investor dengan nilai investasi Rp 310 miliar pada 2015. ”Di Banyuwangi paling banyak investasinya itu PMDN. Sampai 20 Oktober 2020, jumlah PMA Banyuwangi telah mencapai Rp 79 mliar, sementara PMDN sebesar Rp 477 miliar. Meskipun di tengah pandemi mengalami penurunan investasi, besaran investasi tersebut sudah 60 persen dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Banyuwangi,” katanya.
Beliau menyatakan meskipun pada masa pandemi, pihaknya juga berupaya untuk menarik investasi. Tapi pengusaha masih menunggu, karena memang pandemi ini berdampak pada semua sektor, optimistis ekonomi cepat pulih di Banyuwangi sendiri dampak Covid-19 berimbas terhadap sektor pariwisata, mengingat angka kasus Covid-19 yang terus mengalami kenaikan. Hingga Senin,19 Oktober 2020, Dinas Kesehatan Banyuwangi mencatat jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.635 orang, dengan pasien dalam perawatan masih 181 orang dan pasien meninggal sebanyak 134 orang.
Banyak kalangan pengusaha tetap optimistis bahwa ekonomi akan cepat kembali pulih. telah ada penerapan new normal sektor pariwisata serta jaminan sehat bagi wisatawan saat berkunjung. Pihak kami mengaku optimistis bahwa upaya itu akan mempercepat pemulihan ekonomi Banyuwangi, termasuk kunjungan wisatawan.
”Awal pandemi memang terasa imbasnya, sekarang sudah lumayan. Okupansi hotel juga sudah mulai membaik. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, Banyuwangi masih aman. Lantaran itu, kami optimis dengan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini,” katanya.
Pihaknya berharap pembangunan benar-benar harus merata, tidak hanya berpusat di satu titik saja, karena Banyuwangi masih punya kekayaan lainnya yang belum tergarap. ”Banyuwangi perkembangnya memang baik, tapi masih berpusat di kota. Beberapa wilayah selatan masih banyak yang belum tercover. Padahal wilayah selatan potensinya juga sangat besar untuk dikembangkan. Tercatat ada 100 pemilik usaha, baik hotel maupun pengusaha restoran yang terhimpun dalam PHRI. Mereka tersebar di 25 kecamatan di Banyuwangi,” katanya.
Beliau menceritakan, saat ada investasi yang masuk di Banyuwangi seperti hotel maupun restoran, pihak pemerintah Banyuwangi memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terlibat. Baik itu pelaku seni, budayawan, pokdarwis, hingga kelompok-kelompok lainya untuk terlibat terhadap investasi tersebut. Sehingga kebijakan investasi tidak hanya dari pemerintah saja, namun semua pihak ikut terlibat memberikan masukan baik muatan kearifan lokal maupun hal-hal lainya yang dirasa penting untuk diperbaiki.
”Ini semua tergantung Bupati, SKPD kita mengapresiasi perkembangan Banyuwangi, dan mereka juga harus menerima saran kritik karena semua ini dalam rangka membangun untuk koreksi yang positif. Besarnya nilai investasi yang masuk di Banyuwangi, berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat, terutama mereka yang berada di pusat perkotaan yang dekat dengan wilayah objek Investasi” katanya.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kata Beliau, juga menyalurkan stimulus pariwisata dalam bentuk dana hibah Rp 10 miliar bagi pelaku usaha pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Adanya dana hibah tersebut dapat membantu industri pariwisata di daerah itu bertahan di tengah pandemi Covid-19. (bgn003)20122117