Mangupura, Baliglobalnews
Ketua Komisi IV DPRD Badung, Made Suwardhana, dapat memaklumi banyaknya program organisasi perangkat daerah (OPD) di Setda Badung tidak terealisasi. Pasalnya, hak itu disebabkan oleh keadaan yang memaksa, pandemi Covid-19.
Hal itu dikemukakan Made Suwardhana, kepada sejumlah wartawan ketika rehat rapat kerja dengan OPD terkait di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Ruang Rapat Gosana III, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (11/4).
Dalam raker tersebut terungkap banyak program di antaranya di Dinas Sosial, seperti tunjangan lansia, penunggu pasien, bedah rumah, tidak jalan.
“Yang jelas, beberapa kegiatan yang tidak terlaksana kan terbentur anggaran akibat pandemi. Mudah-mudahan sekarang pariwisata mulai menggeliat, pendapatan meningkat, semua yang belum bisa dilaksanakan, yang dari rencana semula, hanya bisa 30 persen terlaksana, itu karena terbentur anggaran. Mudah-mudahan karena ada anggaran semua yang telah kita rencanakan bisa dilaksanakan,” katanya.
Dalam rapat tersebut juga terungkap DP2KBP3A tidak mendapat alias nol rupiah bantuan dana alokasi khusus karena belum memiliki UPTD. Untuk itu, Kepala DP2KBP3A, I Putu Eka Merthawan, mohon dukungan rekomendasi dari Komisi IV agar UPTD tersebut dapat segera terbentuk.
Terhadap hal itu, Suwardhana menyatakan baru tahu. “(UPTD) kan baru tadi dibahas. Rekomendasi dari Komisi IV jelas, apapun yang mengharuskan kita mengawalnya agar kita bisa mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat, kita dorong. Jujur, baru kali ini kita dapat informasi seperti ini. Jadi, kalau dari awal kita tahu, kan kita sudah bisa memprediksikan, apa yang mesti dilaksanakan di Komisi IV,” katanya.
Namun dia menegaskan kondisi karena tidak adanya anggaran yang berakibat tidak terlaksananya kegiatan tidak akan berpengaruh terhadap rekomedasi LKPJ Badung tahun 2021. (bgn003)22041119