Mangupura, Baliglobalnews
Giliran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Badung mengeluhkan hak (baca: gaji) kepada Ketua DPRD Badung, Putu Parwata. Mereka diterima di ruang kerjanya, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (4/11/2022).
Usai menerima para kepala sekolah tersebut, Parwata mengatakan MKKS menyampaikan aspirasi tentang ketimpangan hak yang didapat antara kepala sekolah dan guru. “Jadi disamakan dengan di kelas XI, disamakan dengan guru, padahal mereka kepala sekolah. Dalam hal ini, sudah kami sampaikan segera usulkan di BKD keuangan untuk dianggarkan di tahun 2023,” katanya.
Parwata meyakini apa yang disampaikan MKKS tersebut riil. Yang jelas, kata dia, guru, kepala sekolah dan pengawas kan ada jenjangnya. “Kemarin pengawas sudah diakomodir di perubahan ini kemudian lanjut di induk. Mereka lupa tentang haknya. Mereka kaget sedikit dapatnya kemudian mereka sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini kita akan atur supaya di 2023 hak kepala sekolah bisa kita berikan bantuan,” katanya.
Pada hari yang sama, Parwata juga menerima audiensi ST Dharma Chanti, Banjar Adat Dukuh, Desa Adat Dalung, Kecamatan Kuta Utara. “Anak-anak muda melakukan kegiatan memancing. Kami diharapkan hadir untuk membuka dan berpartisipasi untuk memotivasi anak-anak muda,” katanya. (bgn003)22110414