Mangupura, Baliglobalnews
Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Badung menyoroti penyertaan modal Rp150 miliar yang akan digelontorkan Pemkab Badung kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama. Hal tersebut merupakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama yang disampaikan I Gede Suraharja dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (5/11/2026).
FPG menyebutkan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan prasyarat bagi kesehatan, kegiatan ekonomi, serta keberlanjutan pariwisata. Dia menyatakan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama patut diarahkan bukan hanya pada penambahan aset, melainkan pada hasil pelayanan yang dapat diukur dan dirasakan pelanggan. “Tujuan penyertaan modal adalah meningkatkan layanan sistem penyediaan air minum (spam), kinerja perumda, dan pendapatan asli daerah. Penyertaan modal Rp150 miliar dalam bentuk uang secara bertahap pada tahun anggaran 2027-2029, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Besarnya modal tidak otomatis dipandang sebagai bukti meningkatnya layanan. Penilaian harus memperhitungkan biaya pembangunan, operasi, energi, bahan kimia, pemeliharaan membran, penggantian peralatan, distribusi, serta kemampuan perumda mempertahankan tarif yang terjangkau. Evaluasi investasi harus menimbang manfaat sosial berupa berkurangnya gangguan air, perluasan pelanggan, dan mutu pelayanan, di samping potensi kontribusi laba. Khusus untuk daerah kuta selatan, kebutuhan air harus dianalisis bersama pertumbuhan permukiman dan usaha, kondisi topografi, keterbatasan sumber air baku, serta keandalan jaringan distribusi,” katanya.
Menurut FPG, penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama patut diarahkan bukan hanya pada penambahan aset, melainkan pada hasil pelayanan yang dapat diukur dan dirasakan pelanggan. SWRO (sea water reverse osmosis) layak dikaji sebagai alternatif sumber air baku tambahan ketika pasokan konvensional tidak cukup atau tidak andal. “Berdasarkan narasi tersebut, kami Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” katanya.
FPG juga menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2027, setelah mendapatkan penyelarasan dari Provinsi Bali. FPG memberika saran dan masukkan terhadap pencapaian APBD 2027, di antaranya penerimaan daerah harus ditetapkan berdasarkan potensi yang benar-benar dapat dicapai, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kemampuan pemungutan, serta perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah. “Pengendalian belanja operasi bukan semata-mata berarti mengurangi anggaran, melainkan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat nyata, meningkatkan kinerja pemerintahan, dan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dengan prioritas pembangunan daerah. Penutupan defisit dan keseimbangan RAPBD, memastikan bahwa kekurangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah dapat ditutup melalui sumber pembiayaan yang sah, realistis, dan berkelanjutan, sehingga seluruh kebutuhan anggaran dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah,” katanya.
Terhadap Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, kata dia, harus ditopang kajian kelayakan yang memuat laporan keuangan audit, laba-rugi, solvabilitas, likuiditas, tingkat klaim penjaminan, rasio penjaminan bermasalah, kualitas portofolio, kebutuhan modal berdasarkan ketentuan regulator, dan proyeksi imbal hasil atau dividen. Tujuan strategis investasi adalah memperluas akses penjaminan kredit bagi pelaku UMKM dan koperasi yang layak usaha tetapi terkendala agunan. “Pemerintah Kabupaten Badung perlu meminta target yang terukur, jumlah UMKM Badung yang memperoleh penjaminan, dan nilai kredit yang dijaminkan,” katanya.
Mengenai Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya penataan dan harmonisasi regulasi daerah agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional. FPG menilai langkah tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten badung. pencabutan peraturan daerah tidak boleh menimbulkan kekosongan pengaturan maupun penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (bgn003)26110805