Denpasar, Baliglobalnews
Komisi IV DPRD Bali berencana mengusulkan Perda Inisiatif Dewan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Ketenagakerjaan, mengingat masih banyak pekerja di Bali belum terlindungi BPJS Tenaga Kerja, atau hanya 48% yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta mengatakan melihat data BPJS Ketenagakerjaan yang jumlah Kepesertaannya berbeda jauh dengan BPJS Kesehatan, karena ada undang-undangnya di atasnya yang lebih kuatkan, yaitu UU kesehatan dengan menekankan untuk membantu orang sakit. Sehingga, melihat data 48% kepesertaan BPJS Tenaga Kerja. Dan, masih banyak tenaga kerja rentan (bukan penerima upah) seperti buruh, tukang panggul pasar, petani, nelayan dan lainnya, belum memiliki BPJS Tenaga Kerja. Maka, DPRD Bali akan membahas Perda ini.
“Karena kita mempunyai tenaga kerja rentan yang bukan penerima upah seperti buruh, tukang panggul pasar, petani, nelayan dan lainnya. Maka dari itu untuk melindungi mereka, satu-satunya jalan adalah kita harus punya Perda,” katanya usai menerima audiensi jajaran Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Balinuspa di Denpasar pada Senin (9/11/2026).
Suwirta mengungkapkan di Indonesia baru ada dua provinsi yang sudah punya Perda khusus tentang perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara Bali, baru mempunyai Perda tentang Ketenagakerjaan yang belum spesifik mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan atau perlindungan sosial bagi tenaga kerja. “Nah kalau saya lihat tadi di indonesia baru ada dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dan, kita di Provinsi Bali baru mempunyai Perda tentang ketenagakerjaan yang belum spesifik mengatur tentang BPJS ketenagakerjaan atau perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Sehingga, DRPD Bali, setelah menerima BPJS Ketenagakerjaan, akan lapor dulu kepada ketua. Dan, kemungkinan mengusulkan Perda inisiatif dewan,” katanya.
Dia mengatakan untuk ikut BPJS Tenaga Kerja biaya paling murah hanya Rp16.000, apabila dihitung tidak terlalu banyak membayar preminya dibandingkan BPJS Kesehatan dengan premi termurahnya Rp36.000. Suwirta meyakini Pemprov Bali bisa memfasilitasi hal ini. Mengingat, BPJS Tenaga Kerja dapat mengcover kecelakaan kerja, jaminan hari tua, asuransi kematian sehingga program ini juga penting dipikirkan, khususnya bagi masyarakat yang bukan penerima upah atau tenaga kerja rentan atau yang masuk desil 5 sampai desil satu.
Suwirta menilai hal yang mendasari pentingnya BPJS Tenaga Kerja untuk melindungi masyarakat, baik perlindungan kecelakaan kerja, kematian, serta hari tua, agar masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, saat tua nanti lebih sejahtera, atau saat tua nanti bisa hidup lebih layak. “Nah jadi jaminan masa depan mereka harus dijamin oleh pemerintah dalam artian hidup layak, kematiannya juga harus dipikirkan,” katanya
Sebelum Perda itu terwujud, pihaknya menyarankan BPJS Ketenagakerjaan agar rajin turun kelapangan, berkolaborasi dengan para mitra kerja. Dan, Komisi IV DPRD Bali, mendorong semua pemberi kerja atau penggunaan tenaga kerja memenuhi kewajibannya untuk mendaftar dan membiayai karyawannya untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan. “Ini harus digenjot karena, perhitungan premi Rp16.000 sebenarnya bisa dilakukan perusahaan,” katanya.
Sementara Wakil Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa), Agus Theodorus Parulian Marpaung mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV DPRD Bali yang sudah menerima jajaran BPJS Ketenagakerjaan, yang menyampaikan progres terlaksananya program ini di Bali. “Terkait angka 48% tadi juga sudah kami paparkan bahwa segmen dipekerja penerima upah itu baru diangka 65%, dan bukan penerima upah itu baru diangkat 38%, tentu butuh ada dorongan dari legislatif untuk adanya Perda, yang nantinya akan mengikat semua pihak untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, dibandingkan dengan UHC (Universal Health Coverage) atau Cakupan Kesehatan Semesta yang sudah berjalan baik tentu ada UCJ (Universal Coverage Jamsostek) yang juga perlu ditingkatkan dari angka 48% bisa meningkat setidaknya di Tahun 2027 sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2026 terkait penyusunan APBD di Tahun 2027 sudah menargetkan angka 54%.
“Jadi selisih jarak ini yang memang kita coba untuk melibatkan semua pihak, tentunya legislasi akan memperkuat regulasi yang sudah ada. Sehingga lebih masif nih penyelenggaraan jaminan suasana kerja,” jelasnya.
Dia mencontohkan terkait jaminan kesehatan sangat penting dimiliki apabila mengalami sakit demam berkali-kali, Namun apabila resiko kecelakaan kerja atau resiko meninggal, juga ada yang mengcover. “Risiko itu kan kalau bisa kita hindari semua. Namun, namanya resiko kerja itu nggak milih-milih, siapapun bisa mengalaminya. Untuk mengantisipasi inilah, kita coba berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan legislatif, agar mendukung dan mengawasi program yang sudah berjalan ini akan terus ditingkatkan,” ucapnya
Terkait kondisi terkini dari penerima manfaat klaim BPJS Tenaga Kerja di Provinsi Bali, untuk data Januari hingga Oktober 2026, kurang lebih 134.000 pekerja kita yang ber KTP Bali, yang mengalami resiko dan sudah mendapatkan manfaat dengan total Rp1,5 triliun. “Jadi uang ini tentu, sudah beredar di Provinsi Bali dan diharapkan mungkin dari sisi jaminannya juga dapat dari sisi perputaran ekonominya juga bisa didapatkan. Karena disitu ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun yang diterima secara tunai ataupun secara nominal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tegasnya. (bgn008)26110913