Bangli, Baliglobalnews
Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, bersama Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, menandatangani kesepakatan bersama tentang kerja sama distribusi, pemasaran pangan, serta pengembangan potensi daerah yang difasilitasi oleh BI Provinsi Bali secara virtual di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Bangli pada Kamis (25/11).
Bupati Bangli, Sedana Arta, menyampaikan selama ini antara Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung telah bekerjasama sangat baik dalam hal bisnis masyarakat, dimana komoditi unggulan Bangli dikirim ke Klungkung, dan begitu pula sebaliknya.
“Kerja sama ini sangat penting dilaksanakan untuk memberikan kenyamanan, kelancaran, dan keamanan bagi para pelaku bisnis dalam bertransaksi serta membangun networking antara Pemkab Bangli dengan Pemkab Klungkung agar terbuka informasi dan peluang atas potensi masing-masing daerah untuk mendorong terciptanya sinergi dalam pencapaian tujuan,” katanya.
Sedana Arta juga mengharapkan jalinan kerjasama tersebut ke depannya Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung bisa berlanjut terus, sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian kabupaten masing-masing, terutama peningkatan pendapatan masyarakat di bidang pertanian dan perdagangan, karena pada masa pandemi seperti sekarang ini sektor pertanian sangat menunjang perekonomian masyarakat,” katanya.
Penandatanganan kesepakatan bersama yang digelar merupakan awal kerja sama baru antara kedua kabupaten ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh I Nyoman Suwirta, akan ada pembicaraan lanjutan yang lebih mendetail lagi terkait perluasan dari kesepakatan ini.
“Perjanjian ini kita awali dulu, nanti kita akan koordinasi lagi, akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana secara detail nantinya kerjasama antara Bangli dan Klungkung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain yang ada di Bali,” katanya.
Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang juga hadir secara virtual, Rizki Ernandi Wimanda, pada akhir tahun 2021 ini, memerkirakan tingkat inflasi di Bali akan cenderung rendah dan stabil di kisaran 1,4 sampai 1,8 persen, yang mana ini dibawah target inflasi nasional.
Dia pun menegaskan kerjasama antardaerah menjadi suatu solusi efektif pemerintah daerah untuk mengendalikan ketersediaan pasokan bahan pangan sehingga bisa meminimalisir risiko terjadinya fluktuasi neraca yang signifikan. “Kerjasama antardaerah atau KAD sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan pangan bersama. KAD yang dilakukan tentunya tidak hanya menjadi salah satu upaya pengendalian inflasi di masing-masing daerah namun juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan adanya transaksi pada komoditas yang disepakati.” katanya.
(bgn003)21112508