Komisi II Tabanan Soroti Krisis Air di Jatiluwih, Rehabilitasi Bendungan Jadi Prioritas

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas PUPRPKP, Kepala Dinas Pertanian, dan beberapa OPD terkait di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan pada Rabu (9/10/2024).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II I Wayan Lara didampingi Wakil Ketua I Made Muskadana dan Sekretaris I Gede Made Suarjana.

Wayan Lara menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Kabupaten Tabanan seperti masalah air untuk subak. Dia menekankan pentingnya mencari terobosan untuk memaksimalkan potensi sektor pertanian. “Kita tidak bisa menutup mata terhadap krisis air yang terjadi di sejumlah subak. Ini adalah ancaman serius bagi keberlangsungan sektor pertanian kita. Namun, jika masalah air tidak segera diatasi, maka produktivitas petani akan terganggu dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut Lara, masalah air di subak bukan semata-mata karena kekurangan air, tetapi lebih kepada kesalahan dalam pengelolaan. ”Buktinya, sering kita lihat ada pemborosan air atau bahkan pembuangan air yang sia-sia. Bendungan yang seharusnya menjadi sumber air bagi subak, justru seringkali tidak dikelola dengan baik. Ini menunjukkan adanya masalah dalam koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi,” ujarnya.

Dia juga menyoroti potensi besar petani Tabanan. ”Petani kita sangat cerdas. Banyak di antara mereka yang mampu menghasilkan panen yang melimpah. Namun, masalah pemasaran seringkali menjadi kendala. Kita perlu memikirkan solusi agar hasil pertanian mereka bisa terjual dengan harga yang baik dan stabil,” ujarnya.

Sementara Made Suarjana menyampaikan banyak pekaseh subak, terutama dari Kecamatan Penebel, yang menyampaikan keluhan mereka. ”Setelah kami evaluasi, ternyata ada beberapa subak di Penebel yang sama sekali tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, padahal produksi beras di daerah tersebut sangat berkualitas,” katanya.

Menurut Suarjana, subak di Penebel salah satu di Jatiluwuh merupakan salah satu lumbung padi di Kabupaten Tabanan. Namun masalah bendungan yang bocor masih belum diatasi. “Ini sangat disayangkan produksi beras mereka sangat penting untuk ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap subak-subak di Penebel,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, I Made Subagia mengatakan sudah berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas PUPRPKP dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida. Setelah dilakukan pengecekan bersama, ditemukan bahwa memang ada beberapa bagian bendungan yang perlu direhabilitasi. “Kami sudah turun bersama Babinsa, Kepala PUPR, tim Kodim, Tim Polres dan BWS Bali Penida karena kita bersinergi dan hasil evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa jika saluran tersebut direhabilitasi, maka aliran air yang meluap dapat dialirkan secara optimal menuju jaringan tersier,” katanya.

Subagia menjelaskan bahwa rehabilitasi bendungan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. “Astungkara, pihak Balai Wilayah Sungai Bali Penida telah menjadikan rehabilitasi bendungan di Jatiluwih sebagai prioritas pertama. Mudah-mudahan pada tahun 2024 atau paling lambat awal tahun 2025, rehabilitasi dapat dimulai,” katanya.

Dia mengharapkan dengan adanya rehabilitasi bendungan, pasokan air ke sawah-sawah di Jatiluwih dapat lebih terjamin. “Kami akan terus mendampingi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan pasokan air yang cukup. Petani tidak perlu khawatir lagi kekurangan air untuk irigasi,” katanya.

Di Desa Jatiluwuh ada 20 subak dengan luas total 1.850 hektar dan petani 3.659 orang. Subak Jatiluwuh luasnya 247,21 hektar. Ada bendungan yang mengaliri Subak Jatiluwuh dan beberapa subak di Desa Jatiluwuh. (bgn020)24100908