Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan Setujui Dua Ranperda APBD, Dorong Inovasi dan Peningkatan PAD
Tabanan, Baliglobalnews
DPRD Kabupaten Tabanan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda utama mendengarkan pendapat umum fraksi-fraksi, yakni membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 pada Rabu (18/9/2024).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Putu Eka Putra Nurcahyadi menyampaikan optimalisasi pendapatan adalah tanggung jawab bersama. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah inovatif dalam perencanaan, termasuk memanfaatkan aset daerah secara kreatif serta memberdayakan potensi pendapatan lainnya yang dapat mendongkrak peningkatan pendapatan daerah secara keseluruh.
Nurcahyadi menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi untuk mencegah kebocoran pendapatan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, kita dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Menurut Nurcahyadi, peningkatan PAD secara langsung akan berdampak pada kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan juga berharap bahwa peningkatan PAD dapat memberikan sumber daya tambahan bagi daerah untuk melaksanakan proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan komunitas di Kabupaten Tabanan. “Dengan PAD yang lebih besar akan mendukung pelaksanaan visi dan misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Tabanan yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM) bisa tercapai lebih cepat,” katanya.
Pada akhirnya, Nurcahyadi menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan setuju untuk melanjutkan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 dan perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2023. Fraksinya menegaskan bahwa pembahasan tersebut harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD. “Kami berharap Ranperda ini sesuai dengan KUA-PPAS dan RKPD Tahun Anggaran 2025, sehingga penyusunan anggaran berbasis prioritas dapat terwujud, dan prinsip good governance diterapkan.” katanya. (bgn020)24091815