Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II DPRD Denpasar,Walikota Jaya Negara Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023

Denpasar, Baliglobalnews

Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar dipimpin Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira dan Anak Agung Ketut Asmara Putra di Gedung DPRD Denpasar pada Jumat (14/6/2024).

Pelaksanaan persidangan dengan agenda pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Di samping itu, Sidang DPRD kali ini juga dilaksanakan penyampaian pidato pengantar Ranperda Kota Denpasar Inisiatif DPRD Tentang Pelindungan Tumbuhan dan Hewan untuk Upakara Panca Yadnya yang disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), AA Putu Gde Wibawa.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam pidato pengantarnya menyampaikan, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, di mana atas APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 sudah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Rancangan pertanggungjawaban APBD ini merupakan sebuah tonggak penting dalam upaya kita untuk mengukur pencapaian dan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam menjalankan perintah dan amanah yang diberikan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dia menyampaikan gambaran mengenai Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari empat komponen, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Total anggaran Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2,75 triliun lebih, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2,32 triliun lebih atau sebesar 84,50 persen.

Sementara total Anggaran Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 2,06 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp. 1,78 triliun lebih atau sebesar 86,43 persen. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Pos Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.943,97 milyar lebih dengan realisasi sebesar Rp.806,74 milyar lebih.

Terkait dengan Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp945,34 miliar lebih dengan realisasi Rp810,90 miliar lebih. Belanja Hibah dialokasikan  Rp173,29 miliar lebih dengan realisasi Rp164,57 miliar lebih, dan untuk Belanja Bantuan Sosial di alokasikan Rp4,20 miliar lebih dengan realisasi Rp4,05 miliar lebih.

“Secara umum APBD Tahun Anggaran 2023, kemampuan Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp2,33 triliun lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp2,48 triliun lebih. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp2,75 triliun lebih dan realisasinya sebesar Rp2,32 triliun lebih. Realisasi Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,19 triliun lebih atau mencapai sebesar 117,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,01 triliun lebih. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp967,58 milyar lebih atau sebesar 117,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 821,00 milyar,” ujarnya. (bgn003)2401412