Pakis Bali Serahkan 150 Paket Bantuan di Kabupaten Badung
Badung, Baliglobalnews
Manggala Utama Paiketan Krama Istri (Pakis) MDA Bali, Ny. Koster, menyerahkan 150 paket bantuan kepada lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, krama istri, pecalang hingga yowana dalam agenda tresna lan punia di Wantilan Widya Mandala Utama, Desa Adat Dalung, Kabupaten Badung, pada Senin (28/8/2023).
Selain itu juga diserahkan bantuan berupa 500 bibit tanaman cabai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali serta 100 bibit pohon produktif oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Kegiatan Tresna lan Punia PAKIS Bali di Kabupaten Badung menjadi penutup rangkaian kegiatan Tresna lan Punia yang sebelumnya telah dilaksanakan secara berkesinambungan di 8 Kabupaten/Kota lainnya di Bali.
Ny. Koster menyampaikan Pakis Bali tepat di bulan September ini telah memasuki usia tiga tahun semenjak dikukuhkan tahun 2020. Dia menyebutkan keanggotaan Pakis Bali merupakan ex-officio dari jabatan suami yang melekat sebagai Jero Bendesa. Dia mencontohkan Pakis Majelis Desa Adat Kabupaten Badung adalah istri dari para jero bendesa adat di Kabupaten Badung.
Wanita yang akrab disapa Bunda Putri itu juga menyatakan karena kepengurusan yang baru pertama kali terbentuk maka khusus untuk Manggala Utama Pakis Bali saat ini masih belum ex-officio. Namun ke depannya dia meminta di kepengurusan selanjutnya dapat juga ex-officio sehingga yang akan menjadi Manggala Utama Pakis Bali adalah istri dari Jero Bendesa Agung MDA Bali. “Sebenarnya beban di saya karena menjadi ketua di dua organisasi saja yaitu Ketua PKK Provinsi Bali dan Ketua Dekranasda Provinsi Bali saja sudah berat. Tapi untuk kepentingan Bali, baik saya laksanakan saja,” katanya.
Dia juga menyampaikan tidak hanya tresna lan punia, Pakis MDA Bali juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan adat, tradisi dan seni budaya melalui berbagai media. Yang menjadi sorotan olehnya adalah keberadaan tari-tari wali (sakral) seperti Tari Rejang yang tidak sesuai lagi dengan pakem aslinya. “Banyak Tari Rejang yang ditarikan kemana-mana, patutkah seperti ini? Kalau tidak patut mari kembalikan seperti dulu,” katanya. Ia juga meminta agar hal ini dapat di FGD-kan oleh instansi terkait untuk dapat diinventarisasi termasuk dengan pakemnya sesuai dengan desa kala patra.
Dia berpesan agar krama Bali dapat bersinergi dengan pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Bali untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti Peraturan Gubernur mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Dia meminta krama adat dalam persembahyangan agar tidak lagi menggunakan plastik. Begitu juga dengan sampah. Dia meminta agar krama dapat bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. “Jangan sampai meninggalkan akebis (sedikit) pun sampah di pura,” tandasnya.
Menanggapi krematorium yang dewasa ini mulai menjamur di masing-masing daerah di Bali, dia mengatakan tidak ada yang bisa disalahkan mengenai hal tersebut. Masing-masing kelompok memiliki pandangan dan kepentingannya sendiri. Namun yang pasti hal tersebut dapat diantisipasi jika desa adat dapat mengelola pelaksanaan upacara pitra yadnya dengan lebih baik seperti dengan modernisasi pamuunan (tempat pembakaran jenazah) agar terlihat lebih manusiawi. Karena menurutnya tak ayal proses tersebut masih menimbulkan kengerian tersendiri bagi sebagian orang khususnya bagi masyarakat luar Bali.
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya, menyampaikan mengenai peran desa adat dalam upaya pelestarian adat, tradisi dan seni budaya Bali. Menurut dia, desa adat merupakan salah satu bentuk warisan dari leluhur masyarakat Bali yang telah ada sejak dahulu, bukan dibentuk oleh negara. Dan melalui desa adat inilah adat, seni dan tradisi Bali yang saat ini bahkan menjadi roh-nya pariwisata di Bali berkembang. “Kalau tidak ada desa adat tidak ada Bali,” ungkapnya mengutip kata-kata Gubernur Bali saat membuka Pesamuhan Agung IV MDA Bali di Wantilan Pura samuan Tiga, Gianyar.
Hal serupa disampaikan oleh Bendesa Madya MDA Kabupaten Badung, Anak Agung Putu Sutarja yang menyampaikan bahwa hanya di kepemimpinan Gubernur Koster inilah desa adat di Bali mulai diperhatikan terlebih dengan adanya Perda No. 4 Tahun 2029 tentang Perlindungan Desa Adat di Bali dan UU No. 15 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Bali yang menurutnya memperkuat ruang desa adat di tatanan pemerintahan. (bgn003)23082902