Seluruh Fraksi Setujui Perubahan KUA dan PPAS Kota Denpasar TA. 2023, Wawali Arya Wibawa: Wujud Sinergitas Percepatan Pembangunan dan Program Prorakyat
Denpasar, Baliglobalnews
Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun 2023. Penetapan tersebut dilaksanakan pada Sidang Paripurna ke-18 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (18/8/2023).
Dalam penyampaian pemandangan umum fraksi yang diawali oleh Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan I Ketut Budiarta menjelaskan, bahwa pada prinsipnya Fraksi Partai Gerindra dapat menerima dan menyetujui penetapan Perubahan KUA dan PPAS Kota Denpasar TA. 2023. Dimana, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada OPD penghasil yang berani melaksanakan terobosan dalam peningkatan PAD.
Sebagai pembicara kedua, Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan, I Made Sukarmana mengatakan, bahwa Fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui penetapan Perubahan KUA dan PPAS Kota Denpasar TA. 2023. Namun demikian, pihaknya mengingatkan agar OPD terkait dalam mengajukan usulan kebutuhan belanja agar mempedomani kebutuhan riil dan bersekala prioritas.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksinya yang dibacakan I Nyoman Tananjaya Asmara Putra mengapresiasi kepada pemerintah Kota Denpasar, khususnya kepada OPD penghasil telah mampu meningkatkan target APBD di Tahun 2023. Tentunya hal ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di Kota Denpasar, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.
Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya, I Wayan Duaja, mengatakan bahwa Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya dapat menerima dan menyepakati penetapan Perubahan KUA dan PPAS Kota Denpasar TA. 2023. Sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD TA. 2023.
Pembicara terakhir, Fraksi Partai Nasdem-PSI yang dibacakan I Made Yogi Arya Dwi Putra, mengatakan bahwa Fraksi Nasdem-PSI dapat menyetujui penetapan tersebut. Namun demikian, Pemerintah diharapkan agar optimal dalam menyusun strategi yang unggul guna mewujudkan target pendapatan.
Sementara Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya sehingga Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 telah disepakati untuk dapat disetujui oleh seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD TA.2023
Arya Wibawa berkeyakinan keputusan yang menjadi kesepakatan ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan. Kebersamaan ini perlu secara terus menerus kita tumbuh kembangkan karena disadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan di masa yang akan datang jauh lebih berat.
“Untuk itu, kebersamaan tersebut merupakan dasar dan komitmen bersama untuk secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul atau saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan dikaji serta ditindaklanjuti sesuai dengan urgensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya, ini merupakan wujud sinergi bersama dukung percepatan pembangunan,” ujarnya.
Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 dijelaskan sebagai berikut yakni Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang sebelumnya dirancang sebesar Rp 2,12 triliun lebih setelah perubahan dirancang Rp 2,25 triliun lebih. Belanja daerah pada Perubahan KUA dan PPAS dirancang Rp 2,35 triliun lebih. Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah yang telah diuraikan di atas maka dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2023 terjadi defisit Rp 423,86 miliar lebih yang akan ditutupi dari pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa 2022 Rp 448,94 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan Rp 25,07 miliar lebih. (bgn003)23081811
