Kesejahteraan Bendega Minim, Wagub Cok Ace Sebut Perda Kontribusi Wisatawan Bisa Jadi Solusi
Denpasar, Baliglobalnews
Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Sukawati, membuka rapat kerja daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bali di Wantilan Gedung DPRD Provinsi Bali, Minggu (30/7/2023).
Wagub Cok Ace menyampaikan bahwa sebelum mengenal industri pariwisata, Bali hanya mengenal tiga mata pencaharian pokok yaitu sebagai petani, pedagang dan nelayan atau bendega. “Sebenarnya kita hanya mengenal tiga pokok mata pencaharian di Bali yang kemudian menurunkan mata pencaharian lain,” katanya seraya menyebutkan mata pencaharian lain itu berkaitan serta menciptakan budaya dan kearifan lokal yang ada di Bali.
Wagub Cok Ace juga menyinggung mengenai kesejahteraan bendega/nelayan di Bali. Menurut dia, dibandingkan dengan yang lainnya kesejahteraan bendega ini masih belum diperhatikan dengan baik. “Dari tiga mata pencaharian petani, pedagang, bendega yang paling terabaikan adalah bendega,” katanya.
Menurut Cok Ace, dari segi aturan bendega sudah diakomodir melalui Perda Bali No. 11 Tahun 2017, namun masih belum maksimal dan tersosialisasikan dengan baik.
Begitu pun dengan maraknya alih fungsi lahan pesisir yang dulunya merupakan pemukiman bendega saat ini telah banyak bergeser menjadi industri pariwisata sementara bendeganya beralih profesi ke profesi lainnya, karena telah kehilangan lahannya. Kalaupun harus terpaksa terjadi, Cok Ace meminta agar bendega dapat terus melaksanakan kewajibannya untuk tetap mengurus Pura Segara bahkan juga agar dapat melibatkan pihak lainnya seperti industri pariwisata yang ada di daerah pesisir.
Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelindungan Alam dan Budaya Bali, menurut Cok Ace, bisa menjadi salah satu solusi untuk melindungi kelestarian laut serta bendega di Bali. “Sekarang astungkara sudah ada Perda tentang kontribusi wisatawan yang ini nantinya bisa juga dimanfaatkan untuk mensejahterakan bendega ke depan sebagai pendukung Budaya Bali,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, menyampaikan bahwa dalam Kebijakan Ekonomi Kerthi Bali, Pemerintah Provinsi Bali menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor kedua setelah pertanian. Menurut dia, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung dan memberikan perhatian serta porsi yang cukup besar pada sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor pendukung perekonomian Bali. (bgn003)23073011
