Mangupura, Baliglobalnews
Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Badung bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Badung rapat kerja membahas KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun anggaran 2024 di Ruang Rapat Madya Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Jumat (21/7/2023).
Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II Made Sunarta menyampaikan DPRD Badung berkeinginan menyamakan pandangan dan keyakinan, bahwa rancangan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung akan menjadi pedoman untuk disepakati bersama. “Kita khawatir, jangan sampai terlalu jomblang. Artinya, pendapatannya terlalu di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 7,5 triliun,” katanya.
Parwata yang juga Ketua Banggar itu menyatakan harus menyamakan pendapat dan keyakinan, bahwa target Rp 7,5 triliun pada tahun 2024 tercapai. Untuk mencapai target tersebut, Dewan mendorong untuk melakukan optimalisasi pendapatan, termasuk retribusi. “Yuk, NJOP-nya kita lakukan perubahan dan kita tingkatkan destinasinya, kemudian kita perbaiki jalan-jalan dalam anggaran itu, supaya tamu-tamu nyaman dan beberapa hal lainnya yang didiskusikan,” katanya.
Yang jelas, lanjutnya, bagaimana kesejahteraan itu bisa diwujudkan secara pasti, termasuk meminimalisir kemiskinan, pengangguran dan rasio menuju hal yang lebih bagus. “Ini kan sudah tertuang dalam visi dan misi Bupati Badung serta sudah dimasukkan dalam RPJMD. Kan ini yang harus kita lakukan,” katanya.
Ketua TAPD Badung yang juga Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, menyampaikan sesuai arahan Bupati Badung dan DPRD Badung, maka Pemerintah berupaya mendorong kesejahteraan para tenaga guru. Terkait dengan beberapa persoalan-persoalan, termasuk upah guru, khususnya guru TK yang masih di bawah UMK itu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Badung. “Pada prinsipnya, kita tetap mendorong kesejahteraan ASN, termasuk para tenaga guru. Jika masih ada seperti itu, dalam Rapat Kerja Banggar kita coba ajukan dan sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita yang ada Silpa sebesar Rp 1 triliun lebih, sehingga ada suatu perubahan-perubahan,” katanya.
Bahkan, Adi Arnawa menyatakan optimis target Rp 7,5 triliun pada tahun 2024 dapat tercapai, lantaran potensi di Badung cukup besar sehingga optimalisasi pendapatan harus dilakukan. “Bagaimana penerapan penerimaan pajak daerah dioptimalisasi melalui digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi,” sebutnya.
Demikian pula, kata dia, ruas-ruas parkir juga dilakukan digitalisasi secara mobile. “Ke depan, nanti jika parkir di Badung tidak perlu dengan uang tunai. Namun, hingga saat ini pemanfaatannya belum maksimal,” ucapnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar aturan dan regulasi perlu dilakukan perubahan. Namun, jika hal ini dibiarkan terus, maka timbul keraguan orang untuk melakukan eksekusi, yang secara otomatis penerimaan pajak menjadi terhambat. “Nah, inilah yang diminta oleh Dewan, untuk melakukan akselerasi dalam berbagai hal yang sifatnya kompleks. Untuk itu, dilakukan optimalisasi pendapatan sesuai dengan target yang kita pasang, terutama di PAD sebesar Rp 7,5 triliun itu bisa tercapai,” tandasnya. (bgn003)23072102
