Gagasan Gubernur Koster Wujudkan Indonesia Berdaulat di Bidang Pangan tidak Impor Beras, GaramDiapresiasi Ribuan Peserta Musrenbangnas

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan ucapan selamat datang di Bali kepada ribuan peserta dari berbagai unsur kementrian, lembaga pemerintah daerah di Indonesia yang telah hadir langsung mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 di Bali Nusa Dua Convention Center 1, ITDC, Nusa Dua, Badung, pada Senin (22/5/2023).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Pulau Bali turut juga dihadiri secara daring oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa dan dihadiri secara langsung oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian

PPN/Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran di Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional RI.

Gubernur Bali mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah memilih Bali sebagai tempat dilaksanakannya Musrembangnas RPJPN 2025-2045.

“Ini adalah bagian dari upaya kami yang masih memulihkan

kepariwisataan dan perekonomian Bali, setelah terpuruk selama hampir tiga tahun mengalami pandemi Covid-19. Oleh karena itu, mewakili Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah daerah kabupaten/kota se-Bali dan masyarakat Bali mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,” katanya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah momentum 20 tahun sekali yang menjadi sejarah untuk membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan Musrembangnas RPJPN 2025-2045 harus diisi dengan rumusan program yang baru melalui penyelarasan pemikiran dan pandangan, memberikan masukan, menyampaikan aspirasi agar konsep dan materi RPJPN 2025-2045 yang dirancang oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi semakin komprehensif, detail dari sisi kepentingan strategis nasional dan mengakomodasi berbagai potensi kekayaan serta kepentingan daerah di seluruh Indonesia, sehingga dapat diintegrasikan secara vertikal dan horizontal. Saya sangat berharap, agar secara prinsip dalam konsep RPJPN 2025-2045 ini berisi arahan dan upaya membangun serta memberdayakan daerah secara optimal untuk membangun masa depan Indonesia guna terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang bersifat ideologis berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan sumbang saran dihadapan ribuan peserta Musrenbangnas dari seluruh

Indonesia dengan harapan arah pembangunan Indonesia di 20 tahun ke depan semakin kuat dengan memiliki dimensi untuk memperkuat ideologi kebangsaan kita di dalam membangun bangsa Indonesia.

Sumbang saran yang disampaikan Murdaning Jagat Bali asal Desa

Sembiran, Buleleng ini di antaranya yaitu pertama, wujud Indonesia

Emas tahun 2045 adalah Indonesia yang ideologis, yakni Indonesia yang

berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian

dalam kebudayaan. Kedua, dalam Musrenbangnas ini perlu suatu

pendekatan dan pandangan baru agar arah pembangunan Indonesia

ke depan tidak terbawa arus kapitalisme global, melainkan pembangunan Indonesia secara nyata semakin berpihak kepada rakyat, mengingat kita terlalu lama terombang-ambing oleh arus global yang akhirnya Kita tidak bergerak berdasarkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh semua daerah di Indonesia, hingga pada akhirnya Indonesia menjadi banyak tergantung dengan negara-negara dari luar. “Hal ini menurut saya ke depan sangat membahayakan. Jadi harus menjadi catatan kita semua. Kalau kita memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia, maka tidak semestinya Kita banyak menggantungkan diri dengan negara lain di dunia, Saya kira ini harus menjadi prinsip yang harus dituangkan di dalam RPJPN 2025 – 2045,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu.

Dalam konteks 20 tahun ke depan, kata dia, juga harus memikirkan pangan agar Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan, bukan lagi ketahanan pangan. “Mampukah Indonesia berdaulat di bidang

pangan? Saya yakin sangat mampu, karena Indonesia sebagai negara agraris tidak semestinya kita mengimpor beras, garam, hingga bawang putih. Untuk itu, semua peraturan yang ramah impor menurut saya harus dirombak secara progresif, menyeluruh agar peraturannya prorakyat Indonesia.

Peraturan yang ramah impor itu, sangat menyulitkan kita untuk

memberdayakan potensi ekonomi daerah. Dimana pertanian dibangun

dengan serius di bagian hulu, tetapi ketika di hilir malah impor beras,

sehingga petani kita tidak mampu menikmati harga dari beras, karena

beras lokal dibuat mahal dan menjadi tidak laku di pasaran. Saya sudah diskusi dengan Bulog Bali, bahwa Saya tidak setuju ada beras impor ke Bali, karena Bali ini surplus beras. Kalau Bulog mau beli beras, beli-lah beras dari hasil petani Kita di Bali, jangan beli beras dari negara luar, agar rakyat Kita sejahtera. Kalau Kita membeli beras lokal, maka perputaran ekonomi akan terjadi di dalam negeri, sehingga persoalan impor beras sudah waktunya untuk diakhiri,” tegas mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Koster memandang perlu dalam

forum musrenbangnas itu didiskusikan pemikiran-pemikiran Bung Karno dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berbasis pada kekuatan wilayah. “Mau diapakan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua dan seterusnya, termasuk juga mau diapakan Bali. Itu yang saya harap segera harus dilakukan pendekatan, sehingga RPJPN ini bisa

memberdayakan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Hal ini harus dijadikan sebagai suatu paradigma di dalam menyusun RPJPN agar betul-betul mengantarkan Indonesia ini bebas dari ketergantungan negara lain untuk hal-hal yang prinsip danmendasar,” ujarnya. (bgn003)23052303