Ikuti Wawancara Penilaian Paritrana Award 2022, Wabup Suiasa Badung Komit Laksanakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati (Wabup) Badung, I Ketut Suiasa, mengikuti wawancara lewat zoom dalam kegiatan penilaian peraih Penghargaan Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan (Paritrana Award) tahun 2022 dari Rumah Jabatan Wakil Bupati, Puspem Badung, pada Selasa (14/2/2023). Wawancara dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi Bali yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali.

Wabup Suiasa memaparkan Kabupaten Badung sangat komit dan taat asas dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Komitmen ini dibuktikan dengan Badung sudah memiliki aturan sebagai dasar pedoman terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di kabupaten badung. Badung juga sudah merealisasikan jaminan sosial ketenagakerjaan sejak tahun 2021 baik kepada pekerja formal maupun non formal. Bahkan pada tahun 2017 Badung sudah memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada perangkat desa. “Karena itu kita sudah memiliki piranti aturan pelaksanaannya berupa peraturan bupati di tahun 2017 dan memiliki peraturan daerah di tahun 2021,” jelasnya.

Suiasa menyebutkan target data yang akan ditangani nanti 60 ribu. Dari target tersebut sudah komitmen 25,6 ribu lebih di tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12 miliar lebih. Sisanya akan ditangani secara bertahap dan menjadi sasaran di tahun 2024.

“Khusus untuk pekerja yang rentan seperti petani, nelayan, masyarakat miskin ekstrem termasuk pemangku kami komitmenkan di tahun 2024 sudah dituntaskan,” katanya.

Menurut Wabup, yang perlu didorong di Badung adalah pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan di Badung. Untuk itu, dia minta para pemilik usaha di Badung agar secara partisipatif dan penuh kesadaran memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya. “Bukan sebagai tanggung jawab moral perusahaan saja, tapi tanggung jawab konstitusional. Undang-undang kita sudah memerintahkan, sebagai warga negara yang taat asas dan tunduk, berlandaskan hukum maka tidak satu pihak pun termasuk pengusaha yang mengingkari akan hal itu. Kami pemerintah sudah berusaha menjadi contoh, sekarang pengusaha harus komitmen dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan, ” katanya.

Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden RI kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pelaku usaha meliputi perusahaan skala besar-skala menengah, usaha sektor layanan publik dan usaha mikro, yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2017, Paritrana Award tahun 2022 memasuki tahun keenam dengan periode penilaian dari bulan Januari-Desember 2022. Kegiatan ini merupakan program dari Pemerintah Pusat melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) selaku panitia tingkat pusat. (bgn003)23021405