Bupati Bangli Hadiri Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas Serentak di Desa Pengiangan
Bangli, Baliglobalnews
Dalam rangka mengurangi konflik pertanahan dan sengketa batas, Menteri ATR/Kepala BPN RI melaksanakan acara Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) secara serentak di 33 provinsi se-indonesia, yang secara virtual diwakili oleh 5 propinsi yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT dan Papua pada Jumat (3/2/2023)
Untuk Kabupaten Bangli, acara Gemapatas dilaksanakan terpusat di Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Bangli, yang dihadiri oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, Dandim 1626 Bangli, Perwakilan Polres Bangli, Perwakilan Kejaksaan Negeri Bangli, Camat Susut, Perbekel Pengiangan, serta undangan lainnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, I Gusti Agung Gede Warmadewa melaporkan bahwa hari ini dilaksanakan pemasangan 1 juta patok tanah di seluruh wilayah Indonesia, di Provinsi Bali mendapat bagian 10 ribu patok, di Kabupaten Bangli mendapat 600 yang pemasangannya dilaksanakan di tiga desa, di antaranya Desa Pengiangan 414 patok, Desa Pengotan 86 patok dan Desa Sekaan 100 patok.
Pihaknya menambahkan pemasangan patok ini sangat penting dilaksanakan, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli di tahun 2023 ini kembali mendapatkan program PTSL 516, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri No: 6 Tahun 2018 tentang PTSL, yang dilaksanakan pertama adalah pengumpulan data fisik dan data yuridis. Untuk bisa melaksanakan pengumpulan data fisik maka dilaksanakan pemasangan tanda batas. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pemasangan tanda batas maka dilaksanakanlah Gemapatas, yang bertujuan untuk mengurangi konflik pertanahan dan konflik sengketa batas.
Dia menyebutkan pada tahun 2022 lalu Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli mendapatkan target PTS 2.800 bidang, yang semuanya sudah selesai dikerjakan dan sertifikatnya juga sudah diserahkan kepada masyarakat. “Hari ini juga akan diserahkan sertifikat di tiga desa, yakni Desa Pengiangan 8 bidang, Desa Sekaan 135 bidang dan Desa Pengotan 135 bidang,” katanya.
Sementara Bupati Sedana Arta mengatakan semenjak kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, kita merasakan bahwa program reforma agraria khususnya pensertifikatan lahan dan kepemilikan tanah dari seluruh masyarakat terus digenjot dan tanpa adanya pungutan ataupun biaya, jadi cerita lama tentang susahnya mengurus sertifikat belakangan ini mulai sudah tidak ada lagi. Langkah- langkah yang diambil oleh Pemerintah Pusat dibawah Kementrian ATR dan kantor pertanahan perlu kita apresiasi, begitu pula di Kabupaten Bangli bukan hanya penataan aset oleh warga saja, tetapi seluruh aset pemerintah juga harus mulai ditata.
Terkait pensertifikatan aset pemerintah di Kabupaten Bangli Sedana Arta mengatakan setiap tahunnya sudah dilaksanakan, yang langsung dimonitor oleh KPK RI dan juga sudah dibantu secara maksimal oleh BPN Kabupaten Bangli. “Melalui program Gemapatas ini diharapkan kepemilikan tanah di Kabupaten Bangli semakin jelas agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan antar generasi di lingkungan keluarga. Kesempatan ini harus dioptimalkan dan disambut baik oleh semua lapisan masyarakat,” tandasnya. (bgn003)23020301