Ketua DPRD Putu Parwata Pimpin Rapat Banggar: Jangan Katakan Program Dewan Tidak Prioritas
Mangupura, Baliglobalnews
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung untuk menetapkan APBD 2023 di Ruang Sidang Madya Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (10/11/2022).
Rapat dipimpin Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta. Sedangkan dari pihak eksekutif hadir Ketua TAPD yang juga Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Kepala Bapenda Made Sutama, Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya, serta Kepala BAKD. Acara juga dihadiri sejumlah anggota Banggar DPRD Badung seperti Wayan Sandra, Gusti Anom Gumanti, Wayan Regep, serta Wayan Sugita Putra.
Ketua TAPD Wayan Adi Arnawa mengungkapkan awalnya APBD Badung 2022 dirancang Rp 3,8 triliun namun mengalami perkembangan menjadi Rp 4,2 triliun. “Saat ini perkembangan pesat masih terjadi sehingga APBD 2022 mencapai Rp 5,6 triliun. Jumlah ini mengalami penambahan sekitar Rp 1,7 triliun dan dipastikan akan banyak terdapat silpa,” katanya.
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengapresiasi eksekutif atas kerja kerasnya sehingga pendapatan Badung bisa mencapai Rp 5,6 triliun lebih. Dia meminta eksekutif yang merupakan pengguna anggaran harus memahami program-program yang dirancang DPRD baik lewat pokir maupun BKK. “Kami jangan dipimpong. Di tingkat pimpinan seperti bupati, sekda dan kadis sudah memahami, tetapi jangan sampai pejabat setingkat eselon IV justru menghambat dan mengatakan program Dewan itu tidak prioritas. Ini jelas bentuk pelecehan Dewan,” tegasnya.
Parwata juga mengapresiasi TAPD sehingga pendapatan menjadi luar biasa. Ini merupakan pola yang baik dalam rangka mempercepat pemuliaan ekonomi. “Program-program Dewan agar dikawal jangan sampai terevaluasi dan angka Rp 5,6 triliun disetujui Dewan dan ada penyelarasan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Wayan Suyasa menegaskan, apapun yang sudah masuk dalam perda APBD semuanya harus dilaksanakan, termasuk semua program-program yang difasilitasi anggota dewan, baik lewat pokir maupun yang lainnya. “Jika tidak dilaksanakan atau ditunda, pihak tertentu bisa terjerat pidana maupun perdata. Semua pembahasan anggaran baik pendapatan maupun belanja harus libatkan Dewan, jangan lagi Dewan dianggap sekadar lewat,” tegas politisi Golkar asal Penarungan tersebut.
Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gusti ANom Gumanti bangga dengan APBD Badung yang kini menyentuh angka Rp 5,6 triliun. Namun dia sangat menyayangkan hingga kini posting anggaran untuk kelurahan tetap belum ada. “Kami minta dicarikan rumahnya, sehingga kelurahan memperoleh anggaran yang layak setara dengan desa,” tegasnya. (bgn003)22111015
