Ketua DPRD Putu Parwata Terima Keluhan Puluhan Guru Pengawas

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menerima sekitar 30 guru pengawas se-Kabupaten Badung di Ruang Rapat Pimpinan Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (25/10/2022). Dalam pertemuan tersebut, para guru pengawas mohon keadilan terkait jasa yang mereka terima.

“Mereka secara spontan datang bersama-sama ke sini untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka merasa ada ketidakadilan dalam hal penerimaan jasa. Jadi saya sebagai Ketua DPRD mendengarkan dan menerima aspirasinya. Ujung-ujungnya adalah ingin supaya mendapatkan suatu keadilan dalam jasa pengabdian mereka karena ada perbedaan antara guru dan pengawas. Oleh karena itu, kami akan segera menindaklanjuti. Kami berharap Pemerintah dalam hal ini Bupati segera mengeksekusi, memberi kebijakan terhadap tunjangan pendapatan penghasilan pengawas sekolah di Kabupaten Badung,” kata Parwata usai menerima para guru  pengawas tersebut.

Parwata menyebutkan guru pengawas yang terdiri atas guru pengawas PAUD, TK, SD, SMP, jumlahnya tidak banyak, hanya 32 orang. “Bapak Bupati sudah katakan CGT (cenik gae to-red). Artinya, hal ini tidak perlu susah memberikan tambahan penghasilan. Hanya 32 orang dari 12.000 PNS. Jadi saya kira untuk guru-guru ini wajar segera menyesuaikan. Sebentar juga kami akan berkomunikasi supaya segera melakukan persiapan pembayaran pada Oktober,” katanya.

Menurut politisi dari Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, itu keluhan para guru pengawas itu hanya tunjangan jabatan fungsional mereka ada perbedaan antara guru dan pengawas. “Jenjang kariernya kan mulai dari guru, kemudian kepala sekolah, baru guru pengawas. Sekarang ini pendapatan mereka disetarakan dengan guru, ini tidak adil. Kalau soal teknis administrasi nanti pemerintah yang akan menyesuaikan dengan DPRD. Jadi kita akan selaraskan,” katanya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung itu menyatakan seharusnya satu pengawas maksimal mengawasi 10 sekolah. Akan tetapi ini satu pengawas mengawasi 30 sekolah bahkan lebih. Ada yang mengawasi 33 sekolah. Ini yang timpang, yang segera harus dilakukan penyesuaian. Dinas Pendidikan akan merevisi kembali, melihat ke lapangan personalnya supaya maksimallah satu orang mengawasi lima sekolah, sehingga Pengawan menjadi lebih efektif. Kami harapkan segera Dinas Pendidikan, sekretaris dan kabid-kabidnya supaya merancang. Kalau memang kurang pengawas supaya segera mengusulkan untuk mengangkat pengawas,” tandasnya.

Sementara Koordinator Pengawas PAUD TK SD SMP Badung, I Ketut Gede Birawa Nuraga sangat berterima kasih kepada Ketua DPRD. “Ini adalah audiensi kami yang kedua karena saya dengar Badung sudah mulai menggeliat, sehingga kami sebagai salah satu komponen meningkatkan mutu pendidikan di Badung, akan mampu bekerja lebih efektif dan maksimal.

Soal nominal menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Badung, nanti Bapak Bupati yang disampaikan sebagai Bupati yang bares, sehingga nanti yang penting sudah dibedakan, masalah nilainya menjadi kebijakan Bapak Bupati dan jajarannya,” katanya.

Ketika didesak berapa nominal yang mereka terima saat ini, dia menyebutkan kurang lebih dua juta, sama dengan guru biasa. “Sebelum pandemi, kami diberikan lebih besar dari guru, kurang lebih empat jutaan bersih,” katanya. (bgn003)22102504