Semester I Tahun 2022, Penerimaan Pemerintah Pusat di Bali Rp 5,14 Triliun

Denpasar, Baliglobalnews

Periode semester I tahun 2022 telah dilewati. Pemerintah Pusat terus menerapkan kebijakan-kebijakan yang integratif dalam upaya untuk penanganan Covid-19 dan sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Salah satunya melalui komponen Belanja Negara (Government Spending). Dengan dorongan pada komponen tersebut, diharapkan perekonomian tetap mampu berjalan dengan baik dan dapat segera pulih.

Demikian Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, ketika konferensi pers APBN Kita di Renon, Denpasar, Kamis (28/7).

“Total Penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali, sampai dengan 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar Rp 5,14 triliun dari target sebesar Rp 8,03 triliun atau 63,98%. Dengan rincian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 4,74 triliun, penerimaan bea cukai sebesar Rp 376,68 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 25,4 miliar,” katanya.

Dia menyebutkan total realisasi belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bansos, dan belanja TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai 43,44% dari pagu Provinsi Bali tahun 2022 atau Rp 11 triliun yang didominasi oleh Belanja TKDD Rp 5,78 triliun atau 51,9%.

Untuk 18 proyek strategis yang ada di Bali, kata dia, semuanya berjalan dengan baik dengan rata-rata penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai 47,26% dari pagu Rp 1,087 triliun.

Proyek-proyek tersebut di antaranya pembangunan Pelabuhan Sanur, jembatan shortcut Denpasar – Gilimanuk, peningkatan jaringan irigasi DAS Tukad Saba di Kabupaten Buleleng, pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng, penataan Kawasan Destinasi Wisata Pura Besakih, pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida, pembangunan Embung Sanur di Kota Denpasar, serta beberapa preservasi jalan/jembatan.

Dia menjelaskan Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik, hingga akhir tahun anggaran.

Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait, agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money.

“Sehingga diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali tetap berjalan dengan baik dan mampu bangkit dari pelemahan akibat pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya. (bgn003)22072821