Fraksi Golkar Soroti APBD Perubahan Badung 2020

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menyoroti pendapatan daerah yang dirancang oleh Pemkab Badung lebih kecil dibandingkan belanja daerah. Sorotan disampaikan oleh Gede Suardika selaku juru bicara Fraksi Golkar dalam rapat paripurna DPRD Badung yang mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di Gedung DPRD Badung, Selasa (18/8). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta.

Suardika merinci pendapatan daerah pada APBD perubahan 2020 dirancang Rp 3,58 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 2,7 triliun, dana perimbangan dirancang Rp 563,7 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang Rp318,8 miliar. Belanja daerah dirancang Rp 3,86 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp 2,04 triliun dan belanja langsung Rp 1,81 triliun.

Suardika menilai komposisi pendapatan daerah yang dirancang lebih kecil dibandingkan belanja daerah, akan tetap memunculkan selisih negatif atau defisit. Dia khawatir komposisi itu akan berdampak pada rancangan program kegiatan yang kemungkinan akan terasionalisasi jika pendapatan tidak tercapai dan tidak mampu melampaui belanja daerah.

Untuk itu, kata dia, Fraksi Golkar berpandangan bahwa rancangan belanja daerah pada APBD Perubahan tahun 2020 minimal sama atau dirancang lebih kecil dari rancangan pendapatan daerah.

Fraksi Golkar menilai pendapatan daerah yang dirancang pada APBD perubahan 2020 belum menunjukkan angka realistis. Menurut  Fraksi Golkar pendapatan daerah yang realistis hanya Rp 2,4 triliun. Angka tersebut didapat setelah mencermati realisasi ekonomi Bali pada triwulan I yang mengalami kontraksi -1,14 persen, dan untuk triwulan II diproyeksi terkontraksi lebih dalam, maka asumsi dasar ekonomi makro daerah yang digunakan untuk menyusun APBD perubahan APBD Perubahan Badung 2020 yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi diasumsikan-0,5 persen, serta asumsi menurunnya jumlah kunjungan wisatawan serta kebijakan tak memungut PHR.

Dua hal lain yang disorot adalah alokasi anggaran yang dikelola Dinas Kebudayaan Rp 93,8 miliar khususnya untuk sasaran upacara agama. Besarnya alokasi anggaran ini justru kontradiktif dengan imbauan Bupati Badung tentang pelaksanaan upacara panca yadnya digelar sederhana dan tidak melibatkan banyak orang.

Anggaran Dinas Pariwisata juga tak luput dari Sorotan Golkar yang dinilainya justru sangat rendah yakni hanya Rp 12,6 miliar. Hal itu dinilai sangat kontradiktif dengan kebijakan umum anggaran. ”Justru trigger pendapatan anggarannya sangat kecil, padahal inovasi kepariwisataan misalnya peningkatan SDM kepariwisataan maupun promosi bisa dilakukan dengan cara online, webinar dan lain-lain, Karena itu, Fraksi Golkar minta anggaran kepariwisataan agar ditingkatkan,” ujar politisi Nasdem asal Abiansemal tersebut. (bgn/din)20081817