Fraksi Golkar Boikot Sidang DPRD Badung

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar memboikot sidang paripurna DPRD Badung Jumat (7/8). Tujuh (7) anggota DPRD dari Fraksi Golkar, termasuk Wakil Ketua DPRD Badung dari Fraksi Golkar, Wayan Suyasa, kompak tidak hadir.

Walaupun Fraksi Golkar kompak tidak hadir, sidang paripurna pertama, masa sidang kedua, tentang persetujuan Perda LPJ dan MOU KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 tetap beranjut. Sidang yang mengambil Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten badung tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah diketok palu oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata.

Terkait ketidakhadiran Fraksi Golkar, Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, usai sidang menyatakan itu bukan kewenangannya. ”Rapat pengambilan keputusan ini adalah rapat dewan. Dan ini adalah lembaga dewan. Kami hadir di sini sebagai undangan. Persoalan ketidakharidan Fraksi Golkar sepenuhnya kami serahkan kepada lembaga dewan,” katanya kepada wartawan.

Namun secara tersirat Giri Prasta menyindir ketidakhadiran Fraksi Golkar. Dia mencontohkan, bagaimana misalnya kalau Fraksi PDI Perjuangan melakukan hal yang sama. ”Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat Badung, untuk membuat kesejahteraan masyarakat Badungkan tidak bisa,” katanya.

Dia mengaku paham betul mekanisme DPRD Badung, karena tiga periode menjadi anggota DPRD, ”Kalau mengambil keputusan dua per tiga dari jumlah anggota DPRD. Di Badung 40. Itu berarti 26,7 anggota dibulatkan jadi 27. Fraksi PDI Perjuangan anggotanya 28 dan ada Fraksi Badung Gede, sudah hadir. Ini tanggung jawab, mereka digaji. Misal kalau kami melakukan hal yang sama, kemudian si A jadi bupati, kami tidak hadir,,berarti tidak selesai kan APBD,” katanya.

Dia meminta agar anggota DPRD Badung agar jangan mengedepankan kepentingan politik pribadi atau golongan.

”Fraksi Badung Gede, di sana ada Gerindra dan Demokrat, mereka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga apa yang kami lakukan ini untuk kepentingan dan kebahagiaan krama Badung. Ini sangat-sangat kuorum. Artinya, ada atau tidak ada Fraksi Golkar, kita tetap jalan,” katanya yang disambut tertawa hadirin.

Sementara Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menyatakan ketidakhadiran Fraksi Golkar itu haknya. ”Itu hak mereka untuk melakukan keputusan dalam lembaga ini. Kami tidak mau intervensi. Tetapi sebagai pimpinan dewan, saya selalu berkomunikasi kepada semua fraksi yang ada. Kita bangun demokrasi ini dengan baik dan komunikatif,” katanya.

Tetapi ketika seorang wartawan bertanya mengapa Fraksi Golkar tidak hadir, sambil berlalu Parwata mengatkaan ”Tanya pada dia”. (bgn/din)20080730