Birokrasi Kelas Dunia Perlu Pemimpin yang Mampu Beradaptasi
Denpasar, Baliglobalnews
Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menyampaikan birokrasi kelas dunia merupakan tuntutan zaman yang tak terbendung dan tak dapat dihindari. Menjawab tuntutan tersebut, birokrasi membutuhkan sumber daya manusia (SDM), khususnya pada level pemimpin yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga dapat bertahan dan keluar sebagai pemenang.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan jajaran pejabat birokrasi yang telah menuntaskan pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin (20/9).
Menurut Wagub yang akrab disapa Cok Ace, sejalan dengan tutuntan terwujudnya birokrasi berkelas dunia, sebuah organisasi tak lagi hanya merupakan wahana mekanistik. “Organisasi tak ubahnya seperti organisme yang dituntut mampu beradaptasi dengan lingkungan mereka agar bisa bertahan hidup. Nah, agar mampu bertahan, organisasi membutuhkan SDM andal dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang begitu dinamis,” ucapnya.
Guru Besar ISI Denpasar itu berpandangan, PKN tingkat II menjadi sebuah titik krusial untuk menjawab seluruh tantangan tersebut. Terlebih, PKN tingkat II yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali secara khusus mengusung tema kepariwisataan yang sudah barang tentu sangat bermanfaat diimplementasikan di daerah asal peserta pelatihan. Ia berharap, para peserta PKN mampu mengimplementasikan apa yang mereka peroleh selama pelatihan untuk merancang program strategis yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. PKN juga diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman serta senantiasa bergerak dinamis melakukan inovasi baru.
Pada kesempatan itu, Wagub Cok Ace secara khusus berpesan agar proyek perubahan yang dirancang peserta sebagai tugas akhir dalam PKN, tak berhenti karena pelatihan berakhir. Proyek perubahan yang dirancang para peserta hendaknya diimplementasikan secara berkelanjutan dan mampu memberi imbas pada program unggulan seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan hingga pelestarian budaya dan lingkungan.
“Saya berharap, proyek perubahan yang dirancang dalam pelaksanaan diklat relevan diterapkan dan benar-benar dibutuhkan di lingkungan kerja masing-masing sehingga didukung oleh pengambil kebijakan dan masyarakat luas,” urainya.
Sementara Kepala BPSDM Bali, Gede Darmawa, melaporkan PKN Tingkat II Angkatan X Tahun 2021 telah dilaksanakan sejak tanggal 4 Juni 2021 lalu. PKN Tingkat II Angkatan X melibatkan 40 peserta yang berasal dari instansi dalam daerah seperti Pemprov Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Karangasem, Kejaksaan Tinggi Buleleng, KPU dan Bawaslu Provinsi Bali. Sementara peserta dari luar daerah berasal dari BPS Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Pemprov Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, Kupang dan Buton.
Menyesuaikan dengan situasi pandemi, metode pembelajaran dilaksanakan secara Blended Learning yaitu memadukan metode klasikal dan metode distance learning. Metode klasikal dilaksanakan di Kampus BPSDM Provinsi Bali. Sedangkan metode distance learning yaitu peserta mengikuti pembelajaran dari tempat kedudukan masing- masing dengan memanfaatkan teknologi informasi Learning Management System (LMS), aplikasi SIKA dan zoom metting. Dari hasil evaluasi, 40 peserta dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan sangat memuaskan.
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN RI, Basseng, mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan Pemprov Bali dalam upaya pengembangan kompetensi birokrat dalam dan luar daerah. Ke depan, dia berharap sinergi dan kerjasama ini dapat terus ditingkatkan sehingga lebih banyak lagi diklat yang bisa dilaksanakan BPSDM Bali. Penutupan PKN Tingkat II Angkatan X Tahun 2021 ditandai dengan pelepasan tanda pengenal secara simbolis oleh Wagub Cok Ace yang diikuti seluruh peserta. (bgn003)21092020
