Jadi Narasumber, Bupati Giri Prasta Paparkan Perkembangan UMK di Badung
Mangupura, Baliglobalnews
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menjadi salah satu narasumber tentang dinamika penerapan perizinan berbasis risiko bagi UMK di pusat dan daerah yang diadakan Bisnis Indonesia dan Kementerian Investasi secara virtual dari Rumah Jabatan Bupati, Puspem Badung, Kamis (9/9).
Bupati Giri Prasta mengatakan perkembangan UMK di Kabupaten Badung tahun 2019-2021 tiap tahun semakin meningkat. Permasalahan yang dihadapi pelaku UMK di Kabupaten Badung adalah sebagian besar UMK tidak memiliki izin usaha, akses permodalan dan kepemilikan agunan yang terbatas, kesulitan bahan baku dan terbatasnya sarana produksi. Selain itu juga lemahnya daya saing produk dan terbatasnya akses pemasaran, pendapatan menurun akibat biaya produksi meningkat, lemahnya kompetensi SDM dan manajemen pengelolaan UMK, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, kemitraan usaha antara Pelaku UMK dengan Pengusaha besar belum optimal dan peran spekulan dalam memainkan harga pasar. Saat ini jumlah izin terbit bagi UMK melalui sistem OSS dari Januari hingga 31 Juli 2021 sebanyak 11. 223 izin.
Pihaknya juga mengatakan kendala dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko ialah regulasi daerah sebagaimana amanat dari Peraturan Pelaksanaan UUCK belum siap terutama yang terkait Retribusi perizinan tertentu. Kesulitan proses pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha karena sitem OSS belum terintegrasi dengan sistem pendukung pemenuhan persyaratan dasar, Operasional Sistem OSS berbasis Risiko belum stabil karena masih tahap penyempurnaan sehingga pelayanan belum berjalan optimal.
Dikatakan bahwa perangkat daerah juga kesulitan melakukan proses verifikasi pemenuhan persyaratan standar, standar usaha dan standar produk karena Sistem OSS belum menyiapkan fitur lengkap. Terdapat 353 Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) belum diatur dalam PP No.5 Tahun 2021.
Terkait dengan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko diantaranya melalui rapat–rapat secara virtual, koordinasi secara teknis dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melalui koordinasi secara virtual / tatap muka, mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian/Lembaga lainnya dan koordinasi terkait permasalahan dalam operasional Sistem OSS dilakukan melalui forum PTSP yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Bupati Giri Prasta juga mengatakan langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan perizinan berusaha membentuk seperti Tim Koordinasi Percepatan Pembentukan, menyusun Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan berbagai aspek pengaturan terkait, pendampingan dan fasilitasi dari Tim Ahli dan Kementerian Hukum HAM Provinsi Bali. Juga dilaksanakan agenda percepatan pembahasan dan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah terkait perizinan berusaha, membuat MOU antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Forkopimda, membuka layanan konsultasi dan layanan berbantuan petugas kepada pelaku usaha untuk pendaftaran perizinan usaha, membuka Gerai Pelayanan Publik (GPP) di tingkat Kecamatan dan Kios Pelayanan Publik (KPP) di tingkat Desa, dan sosialisasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Perangkat Daerah terkait dan pelaku usaha.
Terkait dengan strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Badung seperti peningkatan kompetensi dilakukan dengan pengadaan diklat dan Uji Kompetensi, pelatihan pengolahan pangan bagi pelaku Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), pelatihan E-Commerce bagi pelaku UMKM dan pengembangan Digitalisasi UMKM, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, pendampingan usaha bagi UMKM melalui tenaga pendamping Klinik UMKM, bantuan Stimulus usaha yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung dan pengembangan program inovatif.
Di akhir kesempatan, Bupati Giri Prasta yang juga sebagai Wakil Ketua Apkasi mengatakan bahwa Apkasi yang ada di Indonesia mendukung sepenuhnya Undang- Undang Cipta Kerja berkenaan dengan UKM dengan sistem OSS ini. “Karena kita sudah melaksanakan ini dari 2018, dimana OSS ini memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat kita. Saya sudah membentuk tim untuk pelaksana ini dan penyusunan rencana kerja dan itu didampingi dan difasilitasi tim ahli dari Kementerian Hukum dan HAM Prov. Bali. Dengan adanya UU Cipta Kerja ini pemkab/ pemkot harus menyesuaikan lagi perda yang menjadi sarana pendukungnya. Terima kasih dan kami akan selalu mendukung,” ujarnya. (bgn003)21090904
