Pemkot Denpasar promosikan pariwisata secara daring

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar akan melakukan sales mission atau promosi pariwisata secara online bekerjasama dengan PHRI Denpasar untuk memperkenalkan sekaligus mengingatkan destinasi wisata yang ada di Bali khususnya Denpasar bagi wisatawan mancanegara.

“Untuk pelaksanaan promosi ini akan dimulai akhir Juni 2021 dan kami telah menganggarkan dana sebesar Rp250 juta,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, MA Dezire Mulyani, di Denpasar, Rabu.

Ia menambahkan meskipun wisatawan ini belum bisa datang ke Bali khususnya ke Denpasar, tapi setidaknya mereka tidak melupakan Bali dengan berbagai destinasi wisatanya.

Pihaknya juga akan membuat e-book yang memuat foto serta penjelasan masing-masing destinasi tersebut nantinya bisa diakses secara bebas sehingga wisatawan tahu destinasi yang ada di Denpasar.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengembangan daya tarik wisata dengan anggaran Rp1,2 miliar lebih menggunakan Dana Insentif Daerah (DID), sedangkan untuk pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana juga dianggarkan Rp150 juta yang juga bersumber dari DID.

“Untuk menunjang pelaksanaan green zone di wilayah Sanur, kami sudah melakukan vaksinasi lebih dari 100 persen,” katanya.

Terkait sertifikat CHSE (Clean, Health, Safety, dan Environment), ia mengatakan sampai hari ini tercatat sudah banyak fasilitas pariwisata di Denpasar yang telah menerima sertifikat itu, seperti 64 hotel (36 hotel di kawasan Sanur dan 28 hotel di luar Sanur) dan 34 restoran (7 restoran di Sanur dan 27 di luar Sanur).

Selain itu, lima atraksi wisata 5 yang semuanya berada di luar Sanur, dua mall di luar Denpasar, empat toko oleh-oleh (1 toko di kawasan Sanur, 3 toko di luar Sanur), 15 lokasi usaha selam dan tirta (13 di Sanur dan 2 di luar Sanur), 27 usaha transportasi wisata (1 usaha di Sanur dan 26 di luar Sanur), 43 usaha jasa travel (15 usaha di Sanur dan 26 usaha di luar Sanur).

Walaupun demikian, Dezire mengatakan masih banyak fasilitas pariwisata yang masih enggan mengurus sertifikat CHSE. “Mungkin karena belum beroperasi makanya mereka enggan mengurusnya,” katanya.

Padahal, menurutnya, semakin banyak fasilitas yang memiliki sertifikat CHSE di Denpasar akan semakin menunjang pelaksanaan green zone di Sanur.(bgn123)21061006