PAD Jebol, DPRD Badung Apresiasi Transparansi Eksekutif
Mangupura, Baliglobalnews
DPRD Badung mengapresiasi eksekutif yang telah menyampaikan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung. Apresiasi tersebut dikemukakan Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa, kepada wartawan di Gedung DPRD Puspem Badung, Rabu (19/5), menyikapi penjelasan Plt BPKAD Setda Kabupaten Badung, Luh Suryaniti, yang menyampaikan secara tulus dan transparfan keberadaan keuangan daerah Kabupaten Badung.
”Pada intinya kami di DPRD Kabupaten Badung selaku fungsi kontrol, budgeting dan legislasi, mengharapkan bersama-sama menyampaikan hal yang realistis dan transparan kepada masyarakat Kabupaten Badung,” katanya.
Calon kuat Bupati Badung 2024-2029 dari Partai Golkar, menyatakan mewakili rekan-rekannya di DPRD Badung menegaskan secara umum sampai tahun 2019 PAD Kabupaten Badung 80 persen dari PHR. Secara yuridis, PAD yang mendapat tantangan besar dinilai celah fiskal dari Pemerintah Pusat negatif. Jika celah fiskal daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi negatif diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsinya ataupun tugasnya membiayai pegawai atau ASN yang ada di daerahnya. ”Selama ini Badung sampai 2019 dan data sampai saat ini masih memanfaatkan dana APBD membantu Pemerintah Pusat untuk membiayai pegawai negeri atau ASN. Inilah yang harus dikoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Mulai 2020 kita menyadari dengan adanya Covid-19 ini membuat dampak secara global, bukan lokal. Artinya, seluruh negara kena dampak Covid-19. Maka kita yang selalu pendapatannya dari pariwisata maksimal 80 persen itu pada tahun 2020 sudah tidak bisa,” katanya.
Dia menyebutkan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, tidak bisa datang ke Bali. sehingga PAD Badung yang bertumpu dari pariwisata berkurang hampir mendekati 84 persen. Sebelum Covid PAD rata-rata Badung Rp 250 miliar hingga Rp 300 miliar per bulan, Sekarang rata-rata 50 miliar per bulan. Itu artinya setahun hanya dapat Rp 600 miliar atau maksimal Rp 700 miliar.
”Dengan dasar itulah saya harapkan transparansi ini dan saya yakin masyarakat Badung sadar dan mengetahui situasi saat ini. Inilah yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat mohon maaf dan dimaklumi situasinya, asal pemerintah transparan. Sekali lagi, saya apresiasi transparan ini dari pemerintah eksekutif menyampaikan hal-hal seperti ini. Dengan pendapatan yang kurang bagus harapan kita kepada Pemerintah dari wakil rakyat memang harus melakukan yang skala prioritas. Artinya, hal-hal apa yang diperbuat oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengamankan pendapatan ataupun menyampaikan kepada masyarakat hal-hal apa saja yang dilakukan,” katanya.
Jika fiskal positif Pemkab Badung dilaporkan ke Pemerintah Pusat, dia yakin Pemerintah Pusat akan memberikan perhatian lebih Kabupaten Badung. ”Karena memang fiskal positif apalagi pariwisata tidak jalan dan membuat APBD riil saya kira Pemerintah Pusat lebih konsen kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang selama ini sudah memberikan yang terbaik kepada Pemerintah Pusat membiayai ASN yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat pada saat fiskal Badung negatif. Karena membantu Pemerintah Pusat,” katanya.
Menurut Suyasa, dengan situasi sekarang laporan yang riil secara fiskal positif, berarti Badung sangat memerlukan ketahanan keberpihakan kepada penyelenggara pemerintahan. ”Dengan celah fiskal yang positif kita memang mengharapkan Pemerintah Pusat untuk membantu Kabupaten Badung. Skala prioritas yang kita jalankan, gaji ASN, kesehatan minimal 10 persen dan pendidikan minimal 20 persen,” katanya.
Dia juga mengapresiasi selama ini Pemerintah Kabupaten Badung sudah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk masyarakat Kabupaten Badung. Pemkab Badung sudah memberikan sepenuhnya dana yang dikelola pemerintah kepada masyarakat, dikembalikan kepada masyarakat pada saat situasi normal. ”Nah sekarang mohon dimaklumi. Setelah program skala prioritas, jika memang ada lebih akan lagi didata hal-hal mana yang skala prioritas. Tetapi untuk sementara ini, apalagi bahasanya ada program yang tidak sesuai ataupun program yang belum masuk SIPD, seperti santunan kematian penunggu pasien, atau ada program lain, harapan kami masyarakat tidak terlalu berharap. Kalau situasi normal kembali, saya yakin Pemerintah Kabupaten Badung akan kembali berbuat untuk kepentingan masyarakat Badung demi masyarakatnya lebih baik,” tandasnya. (bgn003)21052004
