RDP dengan Bapeda, Komisi III DPRD Badung Minta Eksekutif Harus Berani Ambil Kebijakan tak Populis

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Badung melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Badung pada Selasa (11/5). Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata, didampingi Wakil Ketua Nyoman Satria, bersama anggota dihadiri Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya bersama jajarannya.  Komisi III memfokuskan pada masalah rasionalisasi anggaran. Pasalnya,, PAD jeblok sementara Covid-19, belum ada tanda-tanda akan berakhir, sehingga belanja daerah harus dipangkas. Terlebih-lebih Bapenda menyatakan brani pasang target PAD hanya Rp 1,3 triliun. Sedangkan gaji pegawai saja Rp 1,5 triliun.

Nyoman Satria mempertanyakan jika PAD mentok Rp 1,3 triliun, berarti akan ada rasionalisasi “belanja Rp 1,5 triliun, terus dari mana dicarikan kekurangannya,” tanya satria. Dia pun meminta executif cermat menghitung anggaran agar target PAD tidak terus meleset. Pihaknya juga minta dalam membuat program belanja yang tidak mengikat agar menyesuaikan dengan pendapatan. Tidak seperti selama ini pendapatan dipaksakan untuk memenuhi belanja. Menurut Satria, lebih baik PAD dirancang rendah, sehingga bisa dapat DAU (dana alokasi umum) secara maksimal dari APBN. Bila PAD benar mengalami penurunan 1.3 triliyun maka imbasnya dipastikan akan memangkas nafkah pegawai seperti TPP, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil alias insentif.

“Belanja saja Rp 3,8 triliun, sekarang kalau turun jadi Rp 2,3 triliun, maka dipastikan akan terjadi penurunan TPP secara drastis,” jelasnya. Melorotnya pendapatan, kata Satria, sudah lebih dulu dialami oleh anggota DPRD Badung. dimana perjalanan dinasnya dipangkas dan uang saku menipis amat sangat jauh dari sebelumnya tersisa hanya 10% saja . “Kami melakukan perjalanan dinas dalam negeri cuma dapat seratus sembilan puluh ribu rupiah. Apakah TPP bapak sudah menyesuaikan ? Kata PerMendagri sih sudah,” katanya. Masukan serupa juga disampaikan Alit Yandinata. Bila PAD diturunkan, kata dia, sudah pasti salah satu imbasnya ke nafkah atau insentif pegawai. Pasalnya, untuk masalah gaji saja Badung harus punya uang Rp 1,5 triliun.

Bappeda harus negosiasi dengan Bapenda, karena situasi sekarang tidak mungkin pendapatan dipaksakan naik.”Kalau dilakukan pemotongan ke pegawai (gaji) pasti ribut. Karena itu, dalam situasi sulit seperti sekarang ini eksekutif harus berani membuat keputusan yang tidak populis. Selain itu harus gencar mencari tambahan anggaran ke pusat,” DID, DBH, DAK, disamping tambahan DAU, agar bisa maksimal bayar belanja pegawai katanya.

 Sementara Kepala Bappeda, Made Wira Dharmajaya menyatakan sepakat dengan dewan dalam membuat perencanaan agar tidak sulit dicapai. Terkait anggaran mana yang akan dipangkas, dia menyatakan harus berkoordinasi dengan Bupati.  “Yang jelas belanja wajib yang sifatnya mengikat, tetap dipasang biar tidak menyalahi peraturan perundang undangan . Dan yang pasti akan ada koordinasi lebih lanjut dengan Dewan ,” ujarnya. (bgn003)21051124