Ny. Koster: Keberlangsungan Adat Budaya Tanggung Jawab Terbesar ”Krama” Istri

Denpasar, Baliglobalnews

Manggala Utama Paiketan Krama Istri Provinsi (Pakis) Bali, Ny. Koster, mengatakan akan terus mengajak perempuan Bali untuk turut menjadi agen sosialisasi pemahaman tugas dan kewajiban sebagai warga atau krama pada satu wilayah dalam mabraya (bermasyarakat).

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu bersama dengan Manggala Pakis Bali, TIA Kusuma Wardhani, dalam acara Dialog Interaktif Perempuan Bali Bicara dengan tema ”Sinergitas Program TP PKK Prov Bali dan Program Pakis BALI” yang ditayangkan stasiun TV swasta di Denpasar, Senin (7/12/2020).

Dalam kesempatan ini, pendamping orang nomor satu di Bali itu menjelaskan jika tanggung jawab krama istri dalam kehidupan bermasyarakat itu besar, terutama di tingkat terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga. ”Keberlangsungan pemahaman tentang adat, budaya dan eksistensi kita sebagai masyarakat Bali menjadi tanggung jawab terbesar krama istri Bali. Tugas kitalah yang harus terus memberi pemahaman tersebut hingga ke anak cucu berikutnya,” katanya.

Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa Pakis Bali juga akan terus bersinergi dengan TP PKK untuk mensosialisasikan program-program Pemprov Bali yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. ”Di sini saya katakan tidak akan ada tumpang tindih antara keduanya. Sudah jelas di suatu desa, Ketua TP PKK adalah istri Kepala Desa sedangkan Ketua Pakis Bali adalah istri Jro Bendesa. Dari keduanya tersebut selama ini sudah dalam ranah ruang lingkup yang beda dan keduanya menjalankan fungsinya secara beriringan,” bebernya sambil menambahkan jika TP PKK ruang lingkupnya adalah kedinasan, sementara PAKIS Bali lebih ke masalah adat.

Menurut dia, semua organisasi yang dibentuk oleh Gubernur Koster muaranya sama yaitu mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. ”Ibaratnya Pemprov Bali melalui Gubernur telah membuat jalan tol beserta lajurnya, organisasi ini berjalan di lajur masing-masing demi cepat terwujudnya visi misi Pemprov Bali,” tandasnya.

Sementara Manggala (Ketua harian-net) TIA Kusuma Wardhani, menyatakan terbentuknya Pakis Bali merupakan implementasi dari Perda Prov Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Menurutnya, dalam pasal 43 tercantum Desa Adat memilki lembaga adat yang terdiri dari Paiketan Pamangku, Paiketan Serati, Paiketan Wredha, Pacalang, Yowana Desa Adat, Paiketan Krama Istri (PAKIS) Desa Adat, Pasraman, dan Sekaa dan Lembaga Adat lainnya.

Keanggotaan PAKIS Bali, kata dia, adalah krama istri adat di masing-masing desa adat, yang melaksanakan kegiatan mendukung kegiatan desa adat dan upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga di antaranya melalui adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal, pendidikan dan olah raga, kesehatan, ekonomi.

Lebih spesifik, TIA Kusuma Wardani menyatakan bahwa tugas utama terbentuknya PAKIS Bali adalah untuk memelihara, memberikan pemahaman kepada generasi penerus krama adat di Bali tentang nilai-nilai masa lalu, yang meliput agama, budaya, adat dan tradisi Bali.

Sementara untuk sinergitas dengan TP PKK dalam mensosialisasikan program-program pemerintah, ia juga mengaku siap dan sudah menjalankannya, karena hal tersebut juga masuk dalam AD/ART organisasi.

”Bahkan selama pandemi Covid-19 ini, PAKIS Bali aktif terus mensosialisasikan gerakan Ingat Pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” ujarnya. (bgn003)20120729