Komisi I DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD terkait, Evaluasi Program 2026 dan Koordinasi 2027

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) bersama lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Rabu (11/11/2026). Raker membahas evaluasi program yang telah berjalan pada Tahun Anggaran 2026 sekaligus melakukan koordinasi program tahun 2027.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD I Gusti Lanang Umbara serta dihadiri sejumlah anggota Komisi I, di antaranya Wayan Sugita Putra, Wayan Puspa Negara, Made Rai Wirata, Tommy Martana,

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Made Surya Darma, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Badung.

Lanang Umbara mengatakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kondisi sarana dan prasarana perangkat daerah menjadi catatan serius dalam evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah. Dia menyebutkan Kabupaten Badung masih membutuhkan sekitar 6.000 tenaga pegawai untuk memenuhi kebutuhan ideal pelayanan pemerintahan.

Kebutuhan ideal pegawai di Kabupaten Badung, kata dia, mencapai sekitar 22.000 orang. Namun, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sekitar 16.000 orang. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 6.000 tenaga untuk menunjang berbagai sektor pelayanan publik. “Yang pertama, terkait keterbatasan SDM kita yang memang masih kurang di Kabupaten Badung. Idealnya, kita harus ditunjang oleh sekitar 22 ribu tenaga atau pegawai. Namun, yang existing sekarang baru sekitar 16 ribu. Jadi, kita masih kekurangan kurang lebih 6 ribu tenaga,” katanya.

Menurut dia, kekurangan tenaga tersebut tidak hanya terjadi pada satu sektor, tetapi hampir di berbagai bidang pelayanan pemerintahan. Mulai dari tenaga guru, staf administrasi sekolah, tenaga pelayanan kesehatan, rumah sakit, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas pemadam kebakaran. “Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius karena ketersediaan SDM menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” katanya.

Oleh karena itu, dia meminta BKPSDM segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat guna mencari solusi atas keterbatasan tenaga pegawai tersebut. Bahkan, Komisi I DPRD Badung menyatakan siap memberikan pendampingan apabila diperlukan untuk memperjuangkan kebutuhan tenaga pegawai Kabupaten Badung kepada pemerintah pusat. “Kami berharap ada arahan, petunjuk, dan kebijakan dari Pemerintah Pusat agar Kabupaten Badung diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai sesuai kebutuhan daerah,” tegasnya.

Selain persoalan SDM, Lanang Umbara turut menyoroti kondisi sarana dan prasarana perangkat daerah, khususnya kendaraan operasional Satpol PP Kabupaten Badung yang dinilai sudah tidak layak dan memprihatinkan. Persoalan tersebut mencuat setelah dalam rapat disampaikan bahwa sejumlah kendaraan operasional Satpol PP mengalami kerusakan. Bahkan, pengajuan kebutuhan kendaraan disebut telah disampaikan sejak 2023, tetapi hingga kini belum terealisasi.

Menurut Lanang Umbara, kondisi tersebut menjadi catatan penting karena kendaraan operasional merupakan salah satu penunjang utama dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya sudah memprihatinkan. Tadi disampaikan bahwa pengajuan sudah dilakukan sejak tahun 2023, tetapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan,” ujarnya.

Dia menduga terdapat sejumlah pertimbangan dalam pengalokasian anggaran, termasuk skala prioritas belanja pemerintah daerah. Namun, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut penyebab tertundanya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. “Ini yang akan kita telusuri, kenapa bisa terhambat cukup lama sehingga kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya memprihatinkan,” katanya.

Lanang Umbara menyatakan berbagai persoalan yang ditemukan dalam rapat kerja tersebut tidak akan berhenti sebatas pembahasan. Pihaknya akan menginventarisasi seluruh catatan dan masukan dari perangkat daerah untuk dirumuskan menjadi kesimpulan serta rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung.

Isu krusial lainnya yang turut menjadi pembahasan dalam rapat kerja tersebut adalah tunggakan pajak hotel dan restoran (PHR) di Kabupaten Badung yang saat ini mencapai Rp800 miliar lebih. Lanang Umbara menyatakan dana pajak tersebut merupakan hak Pemerintah Kabupaten Badung sekaligus uang milik masyarakat yang dititipkan oleh para wisatawan melalui para pengusaha. (bgn003)26111204