Gubernur Koster Dorong Pemanfaatan Dashboard ARISE untuk Perkuat Ketahanan Fiskal Bali Hadapi Risiko Bencana
Denpasar, Baliglobalnews
Gubernur Bali Wayan Koster mendorong optimalisasi pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen analisis berbasis data untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).
Gubernur Koster menyatakan bahwa implementasi ARISE tidak boleh berhenti pada penyerahan sistem secara seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data secara berkala, serta pemanfaatan sistem secara konsisten. Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026. Melalui kegiatan ini, aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu menguasai aspek teknis dan operasional penggunaan ARISE sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
Menurut Gubernur Koster, sebagai destinasi pariwisata dunia yang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam, Bali membutuhkan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif. Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat, tetapi juga harus didukung ketahanan fiskal yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai dalam menangani dampak bencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas perekonomian masyarakat.
Melalui pemanfaatan Dashboard ARISE, Gubernur Koster berharap perangkat daerah mampu memetakan, mengukur, dan mengantisipasi potensi beban fiskal serta dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana secara lebih terukur. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan pembangunan serta penganggaran daerah, termasuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, pengelolaan risiko bencana dapat dilakukan secara proaktif melalui perencanaan dan penyiapan strategi pembiayaan sebelum bencana terjadi.
Gubernur Koster menyampaikan bahwa penguatan ketahanan fiskal melalui pemanfaatan ARISE sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Langkah tersebut juga mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi. Dalam konteks ini, ketahanan fiskal terhadap risiko bencana menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian alam, dan keberlanjutan pembangunan Bali dalam jangka panjang.
Koster mengaitkan penguatan ketahanan fiskal dengan implementasi nilai-nilai Sad Kerthi, khususnya Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang mengutamakan keselamatan manusia, keharmonisan kehidupan, serta kelestarian alam. Perencanaan anggaran yang adaptif terhadap risiko bencana diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik kepada krama Bali dan wisatawan, sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan publik ketika terjadi bencana.
Untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan ARISE, Koster secara khusus menginstruksikan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali agar mengikuti seluruh rangkaian peningkatan kapasitas secara serius. Materi kegiatan meliputi pemahaman risiko fiskal, praktik langsung penggunaan sistem (hands-on), studi kasus, hingga simulasi kelompok. Gubernur berharap seluruh peserta tidak hanya memahami cara kerja sistem, tetapi juga mampu memanfaatkan hasil analisis ARISE dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis dan penganggaran perangkat daerah.
Koster juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta seluruh pihak yang telah mendukung pengembangan dan implementasi ARISE di Bali. Ia berharap kolaborasi antarlembaga terus diperkuat agar pemanfaatan sistem tersebut dapat memberikan manfaat nyata dalam membangun Bali yang lebih tangguh, aman, dan sejahtera.
Sementara Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI Adriyanto dalam pidato utama (keynote speech) bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE. Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan strategis dalam mendorong pengelolaan risiko bencana yang lebih terintegrasi, khususnya dalam memperkuat kesiapan keuangan daerah menghadapi potensi dampak bencana.
Adriyanto menyampaikan bahwa implementasi ARISE di Bali memiliki arti penting karena dapat menjadi model pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberlangsungan infrastruktur, keamanan, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, gangguan akibat bencana berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap sektor pariwisata, perekonomian masyarakat, serta kemampuan fiskal pemerintah daerah. Pemanfaatan ARISE diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi risiko tersebut secara lebih dini dan menyiapkan langkah antisipasi yang tepat.
Adriyanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penguatan ketahanan fiskal daerah. ARISE dikembangkan melalui kerja sama Kementerian Keuangan RI, ITB, dan UNDRR sebagai instrumen untuk mendukung analisis risiko fiskal akibat bencana. Dalam implementasinya, BPBD memiliki peran strategis dalam penyediaan data dan analisis kebencanaan, sedangkan BPKAD berperan dalam perencanaan keuangan, pengalokasian anggaran, serta penyusunan strategi pembiayaan risiko bencana. Sinergi kedua perangkat daerah tersebut, bersama Bappeda dan instansi terkait lainnya, menjadi faktor penting agar hasil analisis ARISE dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan dan penganggaran yang efektif.
Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan semakin siap mengintegrasikan analisis risiko bencana ke dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan Dashboard ARISE secara berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mendukung penyusunan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan Bali. (*/bgn003)26111004
