DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi
Mangupura, Baliglobalnews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta serta dihadiri Anggota DPRD Badung, unsur Forkopimda, Sekda IB Surya Suamba, pimpinan OPD, dan undangan lainnya.
Menanggapi rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD, Bupati menyatakan bahwa RAPBD 2027 memfokuskan alokasi pada belanja wajib dan program prioritas daerah. Salah satu kebijakan strategis yang diambil Pemkab Badung adalah mengalihkan skema pembangunan jalan dari pembebasan lahan terbuka menjadi skema terowongan (tunnel) guna meminimalkan dampak sosial di masyarakat. Tahap awal pada TA 2027 akan diutamakan untuk penyusunan studi kelayakan, dokumen lingkungan, dan pembebasan lahan akses masuk-keluar. Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat langkah mitigasi banjir melalui ekskavasi rutin alur Tukad Mati sepanjang 5 kilometer serta memperluas jangkauan operasional Tim Jaga Wisata untuk menjaga ketertiban di kawasan destinasi strategis.
Terkait krisis air bersih di kawasan Badung Selatan, Bupati Wayan Adi Arnawa menyatakan pemerintah daerah bersama Perumda Tirta Mangutama menyiapkan tambahan penyertaan modal Rp150 miliar secara bertahap (2027-2029) dengan alokasi awal 2027 Rp37 miIiar untuk memperkuat sistem penyediaan air minum (SPAM) serta mengkaji diversifikasi sumber air baku melalui teknologi sea water reverse osmosis (SWRO). “Kebutuhan debit air baku untuk mengoptimalkan layanan di Badung Selatan mencapai 2.000 liter per detik, namun saat ini baru terpenuhi sekitar 800 liter per detik. Penambahan kapasitas produksi menjadi prioritas kami,” katanya.
Sementara pada materi ketiga mengenai PT Jamkrida Bali Mandara, disiapkan tambahan penyertaan modal Rp150 miliar guna memperluas penjaminan kredit bagi para pelaku UMKM di Badung yang memiliki usaha produktif namun terkendala agunan. Materi terakhir membahas pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan aturan perundangan nasional yang baru. Pemkab Badung memastikan langkah penyederhanaan aturan ini tidak memicu kekosongan hukum maupun menurunkan mutu layanan publik.
Seusai sidang, Bupati Adi Arnawa menyampaikan kembali komitmen dan urgensi penanganan masalah air bersih tersebut. “Kebutuhan air bersih di Badung Selatan seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan tingginya minat investasi akan terus bertambah. Apapun rumusnya, kalau tanpa diversifikasi tentu kita akan terus mengalami defisit. Penyertaan modal bertahap Rp150 miliar hingga 2029 dengan alokasi awal Rp37 miliar di 2027 sangat tepat untuk penambahan jaringan pemanfaatan air permukaan Tukad Mati di Estuari Dam. Secara paralel, PDAM juga sedang memproses perizinan dan analisa lingkungan untuk mengolah air laut dengan teknologi SWRO bekerja sama dengan pihak profesional. Mudah-mudahan pada tahun 2027 mendatang krisis air bersih ini bisa segera diatasi,” katanya. (bgn003)26110916
