Gubernur Koster Dorong Penguatan Akses Pembiayaan UMKM Perkokoh Perekonomian Bali

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026. Forum internasional tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di Bali, guna memperkuat peran UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Gubernur Koster menyatakan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Namun, keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. “UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujarnya ketika menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Grand Ballroom, The Mulia Hotel, Nusa Dua, Badung, pada Kamis (29/10/2026).

Koster memaparkan bahwa capaian sejumlah indikator makro pembangunan Bali secara umum berada di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Bali telah berjalan sesuai arah yang direncanakan. Meski demikian, berbagai capaian tersebut harus terus ditingkatkan melalui perencanaan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Gubernur Koster menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan Bali juga harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” melalui delapan misi Asta Cita.

Gubernur Koster berharap forum yang mengusung tema “Strengthening Government Kredit Programs: Advancing Inclusive and Sustainable MSME Financing” ini mampu menghasilkan gagasan inovatif dan kerja sama strategis dalam membangun sistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Forum tersebut juga diharapkan memperkokoh komitmen bersama untuk memajukan perekonomian Indonesia, khususnya Bali.

Sementara Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah terus mengonsolidasikan dan mengoordinasikan berbagai institusi pembiayaan, baik di dalam negeri maupun internasional. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun kepercayaan lembaga pembiayaan sekaligus memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.

Menteri Maman menyatakan peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas. Menurutnya, akses pembiayaan yang semakin luas perlu diimbangi dengan penyaluran yang tepat sasaran agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

Menteri Maman juga menyebutkan bahwa pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit non-KUR secara keseluruhan mencapai sekitar Rp1.500 triliun, yang terdiri atas sekitar Rp300 triliun untuk KUR dan Rp1.200 triliun untuk kredit non-KUR. Berdasarkan data yang disampaikannya, hingga 21 Oktober 2026, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi telah mencapai 65,9 persen. Penguatan pembiayaan sektor produksi diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kapasitas usaha masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyelenggaraan forum internasional tersebut bertujuan mempertemukan para pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional, untuk memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif. Kredit program pemerintah diarahkan untuk mendukung berbagai sektor strategis, antara lain pertanian, industri, industri padat karya, perumahan, serta pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera.

Menko Airlangga memaparkan bahwa hingga Oktober 2026, penyaluran kredit program pemerintah telah mencapai sekitar Rp294,6 triliun dengan jumlah penerima manfaat yang disebut mencapai 4,27 juta debitur. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan pembiayaan sektor produktif dengan tetap menjaga kualitas kredit, termasuk rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang disebut berada pada kisaran 2,13 persen. (*/bgn003)26102912