DPRD Bali Sampaikan PU Fraksi Raperda APBD Semesta Berencana 2026

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menyampaikan pandangan umum (PU) fraksi terkait Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna ke-50 DPRD Bali tahun persidangan I Tahun 2026-2027 di Sekretariat DPRD Bali, Denpasar, pada Senin (14/9/2026).

Paling PU Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Nyoman Budiutama. Dia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyampaikan Dokumen Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. “Perubahan APBD ini tentu merupakan langkah strategis yang sangat krusial untuk menyesuaikan perkembangan sosiologis, ekonomi, dan kebijakan fiskal di tengah dinamika Tahun 2026, demi memastikan keberlanjutan pembangunan Bali berlandaskan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, dengan orientasi pada keberlanjutan dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, tetap berakar pada nilai dan jati diri Bali, serta mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan, kata dia, berpandangan bahwa akselerasi pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari indikator administratif dan capaian opini audit, tetapi juga harus tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang merata, perlindungan lingkungan hidup, penguatan sektor pertanian, kelautan, UMKM, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dalam kerangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Terkait Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, lanjut dia, dengan memperhatikan berbagai perspektif, pendalaman, serta catatan yang telah disampaikan, Fraksi pada prinsipnya berkomitmen dan menempatkan diri memastikan kesinambungan kebijakan bersama Pemerintah Provinsi Bali dalam proses pembahasan dan penyempurnaan Raperda ini, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, demi memastikan kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.

“Fraksi PDI Perjuangan memiliki keyakinan, dengan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali, serta dengan dukungan seluruh perangkat daerah yang bekerja secara profesional, terukur dan bertanggung jawab, Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat pembangunan Bali,” jelasnya.

PU Fraksi Golkar DPRD Bali yang dibacakan Agung Bagus Pratiksa Linggih menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bukan hanya sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan daerah, akan tetapi APBD adalah instrumen kebijakan publik, yang didalamnya tercermin keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan visi pembangunan menjadi program yang terukur dan menghasilkan manfaat nyata.

“Kami meminta agar kebijakan anggaran ke depan lebih fokus untuk membangun pertumbuhan di wilayah Bali Timur, Bali Utara dan Bali Barat agar bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi di wilayah tersebut untuk mengurangi laju urbanisasi. Jangan sampai Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi regulator dan mempunyai anggaran menjadikan kesenjangan di Bali semakin meningkat, bahkan banyak masyarakat Bali kelas bawah yang tertinggal dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ini. Sekali lagi kami menegaskan, bahwa ini adalah tugas pokok dari Pemerintah Provinsi Bali,” katanya.

Dia menyampaikan Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi dukungan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kritis, objektif dan bertanggung jawab.

Hal sama dikatakan Fraksi Gerindra-PSI yang dibacakan Gede Harja Astawa menjelaskan, DPRD bukan lembaga untuk sekadar membenarkan pemerintah. Karena, DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. “Karena itu, apabila ada kebijakan yang baik, tentu akan kami dukung. Tetapi apabila terdapat persoalan, ketidaktepatan, ketidakjelasan, atau kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat, kami berkewajiban untuk mengkritisinya,” ucapnya.

Fraksi Gerindra-PSI, kata dia, berharap setiap kebijakan harus dapat dijelaskan dan setiap program harus dapat diukur hasilnya. Dan setiap aturan harus berlaku sama. “Kami tidak ingin pembangunan Bali berjalan dengan dua standar. Satu standar untuk rakyat kecil, dan standar lain untuk mereka yang memiliki kekuatan,” katanya.

Fraksi Demokrat-Nasdem yang dibacakan I Gede Ghumi Asvatham meminta penjelasan kepada Pemprov Bali terkait Rancangan peningkatan PAD sebesar Rp122 miliar Lebih atau 2,87℅ dari Induk sebesar Rp4,2 triliun lebih menjadi sebesar Rp 4,3 triliun Lebih. “Fraksi Demokrat-Nasdem ingin mendapatkan penjelasan Gubernur terkait strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan dengan tanpa menambah beban masyarakat dan pelaku usaha,” jelasnya.

Mengingat realisasi retribusi Daerah sampai dengan Juli 2026 baru sebesar Rp230 miliar lebih atau 37,41℅ dari target sebesar Rp614 miliar lebih. Namun, dalam Rancangan Perubahan APBD tahun 2026 direncanakan naik menjadi sebesar Rp649 miliar lebih atau 105,67℅. “Apakah kecilnya realisasi diatas disebabkan oleh rendahnya aktivitas pelayanan, kelemahan sistem pungutan atau penetapan target yang tinggi dan kenapa targetnya dinaikkan lagi,” ucapnya.

Pihaknya juga mempertanyakan terkait, Dana Transfer khususnya Dana Transfer Daerah yang targetnya sebesar Rp407 miliar lebih, baru terealisasi sebesar Rp88 miliar lebih atau 21,76℅. “Apa faktor penyebab realisasi Dana Transfer Pemerintah Daerah sangat kecil, apakah pencapaian kinerja daerah dianggap kurang mendukung program Pemerintah Pusat, sehingga penghargaannya menjadi kecil,” katanya. (bgn008).26091408