DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna, Bupati Sampaikan Raperda Perubahan APBD 2026

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (3/9/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya, Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta mengagendakan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Bupati Badung didampingi Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta. Hadir pula Anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Sekda Surya Suamba, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta tenaga ahli DPRD Badung.

Usai rapat paripurna, Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2026 didasarkan pada hasil evaluasi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi, maupun keuangan daerah. Penyesuaian ini diambil agar program kerja di sisa tahun anggaran berjalan lancar, efektif, efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Secara umum, belanja daerah mengalami peningkatan. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga belanja infrastruktur di posisi yang signifikan. Ini luar biasa sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD TA 2026 dirancang Rp 10,50 triliun lebih. Target tersebut naik Rp170 miliar lebih atau 1,65% dibandingkan APBD Induk TA 2026 Rp10,33 triliun lebih. Peningkatan tersebut didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik menjadi Rp9,71 triliun. Pendapatan Transfer dirancang Rp787,82 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3 miliar.

Belanja Daerah dirancang Rp13,08 triliun lebih atau meningkat 13,56% dari APBD Induk. Postur ini terdiri dari Belanja Operasi Rp6,27 triliun, Belanja Modal Rp4,82 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp129,09 miliar, serta Belanja Transfer Rp1,86 triliun. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SILPA tahun sebelumnya Rp1,19 triliun dan Pembiayaan Utang/Pinjaman Daerah Rp1,97 triliun yang dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan.

Bupati menyatakan Pemkab Badung memrioritaskan alokasi anggaran pada berbagai sektor vital seperti Pendidikan Inklusif dan Berdaya Saing Rp723,75 miliar (20,61% dari total belanja), Peningkatan Derajat Kesehatan Rp399,14 miliar, Pelestarian Adat, Tradisi dan Seni Budaya Rp312,91 miliar, Penguatan Pengelolaan Persampahan Rp331,49 miliar.

Porsi perhatian terbesar diberikan pada pembangunan infrastruktur terpadu, melalui penyelenggaraan jalan yang dialokasikan Rp2,74 triliun. Secara akumulatif, alokasi infrastruktur ini menyerap 59,23% dari total belanja daerah. “Eksekutif dan legislatif hadir bersama untuk menyikapi berbagai problema di Kabupaten Badung, khususnya penanganan kepariwisataan. Isu infrastruktur, dalam hal ini kemacetan, menjadi isu yang paling sering muncul di media sosial,” katanya.

Menurut Bupati, performa APBD ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberikan solusi nyata di lapangan. “Dari performa APBD ini terlihat jelas bahwa eksekutif dan legislatif berkomitmen menyelesaikan atau meminimalkan permasalahan yang ada dengan memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur kepariwisataan,” tandasnya. (bgn003)26090310